OJK Khawatir, 15.000 Masyarakat NTB Menempatkan Dana di HIPO

Jajaran pengurus DPD HIPO NTB saat mendatangi kantor OJK NTB Jumat, 14 Februari 2020. (Suara NTB/Ist)

Mataram (Suara NTB) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkhawatirkan banyaknya masyarakat NTB yang menempatkan dananya di Himpunan Pengusaha Online (HIPO). Padahal, HIPO mendapatkan izin hanya sebagai Ormas.
Banyaknya jumlah masyarakat yang menempatkan dananya di HIPO ini terungkap dalam keterangan Ketua DPD HIPO NTB, Hadi Putra Datulong saat mendatangi kantor OJK NTB bersama Sekretaris HIPO NTB, Hamza dan Humas HIPO NTB, Zakaria, Jumat, 14 Februari 2020.

Ketiganya datang mengklarifikasi kembali ke OJK setelah adanya pemberitaan di media terakit peringatan OJK kepada masyarakat NTB untuk lebih berhati-hati ikut dalam investasi HIPO. Mereka ditemui langsung oleh Kepala OJK NTB, Farid Faletehan.
Kedatangan pengurus HIPO NTB untuk menjelaskan bahwa kegiatan menghimpun dana yang dilakukan bukan sebagai investasi, melainkan pola donasi. Kepala OJK NTB, Farid Faletehan kemudian secara rinci menjelaskan posisi HIPO saat ini.

Iklan

Bahwa, izin HIPO sangat jelas, setelah diklarifikasi oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) di tingkat pusat, HIPO berizin sebagai Ormas. Bukan menghimpun dana seperti yang dilakukan pihak-pihak tertentu saat ini.

OJK tidak menyinggung, bahkan tidak melakukan pelarangan apapun, terkait izin HIPO sebagai Ormas. Namun yang menjadi konsen OJK adalah penghimpunan dana yang dilakukan kepada masyarakat.

Jika penghimpunan dana yang dilakukan adalah donasi, harusnya jelas izin-izinnya dari otoritas yang membidangi sosial. Atau, jika penghimpunan dana oleh HIPO bergerak sebagai lembaga keuangan, bank atau non bank, seharusnya ada izin dari otoritas yang membidangi keuangan. “Kalau bentuknya koperasi, izinnya harus koperasi,” jelas Farid.

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh HIPO menawarkan beberapa paket. Diantaranya, Paket Sejahtera I, donasi sebesar Rp750.000 kepada organisasi, setiap hari akan mendapatkan keuntungan Rp5.010 selama setahun.
Paket Sejahtera II, donasi Rp1.500.000 akan mendapatkan reward perhari Rp10.855 selama setahun. Paket Sejahtera III dengan donasi Rp7.500.000, akan mendapatkan keuntungan Rp52.605 per hari. Dan paket Sejahtera IV dengan donasi Rp15.000.000 akan mendapatkan keuntungan Rp105.210 perhari selama setahun. Semua keuntungan di luar modal yang disetor sebagai donasi.

“Ndak jelas donasi ini dikelola untuk apa. Siapa yang mengelolanya. Dan kenapa bisa memberikan keuntungan. Kalau memang digunakan untuk berusaha, buat saja izin usaha syariah, dan polanya bagi hasil. Jelas pengawasannya,” kata Farid.

Jika dihitung, keuntungan yang dijanjikan dari ajakan berdonasi ini mencapai 20-21 persen per bulan. Hal ini tidak logis. Sementara lembaga keuangan yang resmi seperti bank, hanya berani menjanjikan keuntungan sampai 7 persen per tahun untuk deposito.
“Seharusnya pastikan 2L kalau mau berinvestasi. Logis dan Legal. Masuk ndak keuntungan yang dijanjikan, dan resmi ndak izin-izinnya menghimpun dana. 15.000 orang sudah masuk. nggak tau, bisa atau ndak modal uangnya kembali nanti ini. kita imbau masyarakat sebaiknya hati-hati,” demikian Farid.

Farid menambahkan, dengan maraknya tawaran investasi di HIPO ini, Satgas Waspada Investasi, di dalamnya Polda NTB, akan melakukan pertemuan. Membahas beberapa hal, termasuk keberadaan HIPO yang melakukan penghimpunan dana di NTB.(bul)