Nyaris Dua Pekan Absen, Oknum Pejabat BPBD Tersangka Kasus Penipuan Belum Tersentuh Sanksi

Giri Menang (Suara NTB) – Oknum pejabat BPBD insial AA yang ditahan polisi lantaran diduga terlibat kasus penipuan dan penggelapan sejauh ini belum dijatuhkan sanksi secara administrasi kepegawaian. Oknum ini pun tetap menjabat eselon IV (setingkat Kasi) di BPBD. Padahal, sejak ditangkap dua pekan lalu, ia tak pernah masuk kerja.

“Kalau usulan pemberian sanksi kami belum terima tembusan, kalau sudah  kami terima itu baru tim BKD turun. Hasilnya nanti kami susul lagi, apa bentuk sanksi sesuai UU nomor 53,” kata Kepala BPBD Lobar, HM Najib.

Iklan

Najib membantah pihaknya melakukan pembiaran terhadap oknum tersebut. Pihaknya telah bersurat ke BKD dan inspektorat memberitahukan masalah ini. Terkait usulan pemberhentian oknum ini, pihaknya menunggu tembusan pemberian sanksi. Setelah surat itu diterima barulah ada proses berikutnya oleh tim BKD. Kemudian, disusul dengan keputusan menyangkut apa sanksi yang dijatuhkan.

Ia menampik kelambanan pemberian sanksi ini ada unsur kesengajaan. Pihaknya menegaskan, tak akan melindungi aparatur yang salah. Ia mengaku, sejauh ini surat penahanan dari pihak kepolisian belum diterima. Namun pihaknya bersurat ke BKD terkait hal ini. Ia menegaskan, tak akan menutup-nutupi kasus ini.

Ditanya perihal informasi bahwa yang bersangkutan sudah keluar dari penjara, pihaknya tidak tahu pasti. Ia mengaku, selama ditangkap polisi yang bersangkutan tak pernah masuk kerja.

“Berarti belum keluar penjara, karena tidak pernah masuk kantor kok,” tukasnya.

Kasatreskrim Polres Lobar, AKP Joko Tamtomo menegaskan, berkas perkara kasus penipuan dan penggelapan dengan tersangka oknum pejabat BPBD sudah dilimpahkan ke JPU. Saat ini Polres Lobar menunggu petunjuk dari kejaksaan, apakah berkas ini akan P21 atau P19 yang artinya perlu dilengkapi. Polisi tak bisa menargetkan kapan berkas ini dinyatakan lengkap, sebab polisi sendiri menunggu proses kajian Jaksa.

  Daya PLN “Nganggur” 100 Megawatt

“Berkas sudah kami kirim ke Jaksa, tinggal menunggu petunjuk apakah P21 atau P19,” tegas Kasatreskrim Polres AKP Joko Tamtomo. Pihaknya mengaku tengah menunggu petunjuk jaksa pasca berkas perkara dikirim.

Menurutnya, jika tak ada petunjuk jaksa, artinya berkas ini P21 dan dapat diproses lebih lanjut mengirim berkas dan barang bukti serta tersangka ke Jaksa. Jika P19, maka pihaknya perlu melengkapi sesuai petunjuk jaksa.

Ia menegaskan, sejauh ini oknum pejabat BPBD belum dilepas. Sejauh ini jelasnya belum ada penangguhan penahanan terhadap oknum ini. “Kalau soal surat permintaan belum ada dari Pemda, mana suratnya kami tunggu,” jelas Joko. Pihaknya sudah melimpahkan berkas kasusi ini ke kejaksaan. Ia menegaskan, terkait penanganan kasus ini pihaknya jalan terus. Jika ada penangguhan penahanan, pihaknya bakal menyampaikan apa adanya ke media. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here