Nuril Siap Hadapi Tuntutan Jaksa

Mataram (Suara NTB) – Terdakwa perkara UU ITE, Baiq Nuril Maknun akan dituntut jaksa Rabu, 14 Juni 2017. Sejumlah fakta persidangan menjadi pertimbangan pihak jaksa dan penasihat hukum dalam beradu argumen hukum masing-masing.

Terkait tuntutan yang bakal dihadapi Nuril, salah satu anggota tim penasihat hukum, Aziz Fauzi mengharap setiap pihak berlaku fair. Sebab fakta persidangan yang selama ini cenderung meringankan Nuril.

Iklan

“Surat tuntutan itu saya harap jaksa menyusun dengan profesional. Wajib mempertimbangkan hasil pembuktian atau fakta persidangan,” ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 13 Juni 2017.

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sambung dia, adalah mengikat. Beberapa diantaranya, keterangan saksi Lalu Agus Rofiq, saksi yang turut menyaksikan proses pemindahan rekaman cabul sang mantan kepala sekolah, H. Muslim dari telepon genggam Nuril.

“Bahwa yang menghidupkan, mengirimkan rekaman elektronik dalam HP ke laptop itu saksi H Imam Mudawin. Nuril tidak ada disitu,” jelasnya mengutip hasil-hasil persidangan sebelumnya.

Ia menambahkan, keterangan saksi Rofiq diperkuat dengan pengakuan terdakwa Nuril.

“Saksi H Imam yang meminta rekaman, menghidupkan laptop dan mengirim ke komputer dia sendiri. bukan terdakwa. Seperti itu pengakuan terdakwa,” jelasnya.

Dua keterangan saksi yang berkesesuaian itu, lanjut dia, dapat dijadikan fakta persidangan, seperti diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Nah ini setidaknya ada dua saksi yang menyatakan demikian,” kata dia.

Di bawah sumpah dalam persidangan, H Imam Mudawin membantah pernyataan keterangan tersebut. Namun, kata Aziz, bantahan H Imam itu tidak dilengkapi dengan keterangan saksi lain sehingga tidak dapat disebut sebagai fakta persidangan.

“Itu tidak boleh dipertimbangkan sesuai pasal 185 ayat 2 KUHAP. Seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Keterangan tidak bisa berdiri sendiri, harus ada keterangan lain,” paparnya.

Ia pun mengutip keterangan saksi ahli dari Kemenkominfo RI yang sudah memberikan kesaksian dalam sidang di Pengadilan Negeri Mataram, awal bulan ini. “Memberikan HP yang berisi rekaman tidak masuk delik pasal 27 ayat 1 UU ITE. Ini fakta yang harus dipertimbangkan,” ujarnya.

Nuril mengaku sudah siap untuk menjalani sidang tuntutan. Pihaknya menjamin kliennya itu akan kooperatif memenuhi panggilan sidang. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional