Nuril Mohon Bebas dari Vonis Bersalah Hakim Kasasi

Baiq Nuril Maknun (paling kiri) tertunduk mendengarkan permohonan PK kasus ITE yang menjeratnya, yang dibacakan tim penasihat hukum, Kamis, 10 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Mataram. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Pengadilan Negeri Mataram memeriksa berkas peninjauan kembali (PK) terpidana kasus ITE, Baiq Nuril Maknun. Nuril yang dihukum bersalah majelis kasasi Mahkamah Agung RI memohon dibebaskan dari vonis itu. Hakim kasasi dinilai melakukan kekhilafan.

Sidang pada Kamis, 10 Januari 2019 dipimpin majelis hakim Sugeng Djauhari, Hiras Sitanggang, dan Rosana Irawati. Pihak termohon, jaksa penuntut umum diwakili Agung Rizal.

Anggota tim Penasihat hukum Nuril, Yan Mangandar membacakan permohonan PK, yang isinya memohon MA untuk mengabulkan PK, memohon pembatalan putusan kasasi MA. “Memohon hakim PK mengadili kembali dengan permohonan putusan menyatakan Nuril tidak terbukti bersalah, membebaskan Nuril dari dakwaan, serta memulihkan hak kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya,” tegas Yan.

Permohonan PK itu menanggapi putusan kasasi MA RI yang menghukum Nuril bersalah melanggar pasal 27 ayat 1 jo pasal 45 ayat 1 UU RI No 19/2016 tentang perubahan atas UU RI No 11/2008 tentang ITE.

Majelis kasasi membatalkan putusan bebas PN Mataram, dan memutus sendiri dengan menjatuhkan pidana terhadap Nuril dengan penjara selama 6 bulan. Serta denda Rp500 juta subsidair tiga bulan.

Putusan kasasi MA, kata Yan, memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, seperti diterangkan dalam pasal 263 ayat 3 KUHAP.

“Hakim MA keliru dengan tidak menguraikan alternatif unsur perbuatan mana yang dianggap terbukti, sehingga Nuril dipersalahkan,” bebernya.

Anggota tim penasihat hukum Nuril lainnya, Made Santiadnyana menilai putusan kasasi MA tidak memperhatikan nilai pasal 27 ayat 1 UU ITE yang mencegah agar orang tidak melakukan perbuatan asusila.

Dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Mataram terungkap fakta bahwa yang melakukan perbuatan asusila adalah saksi H Muslim terhadap bawahannya, Nuril.

Kala itu, H. Muslim menjabat Kepala SMAN 7 Mataram sementara Nuril sebagai honorer pada Bagian Tata Usaha.

“Yang mana saksi H Muslim menceritakan perbuatan asusila tentang hubungan badan dengan seorang perempuan bernama Landriati di Hotel Puri Sharon Senggigi, yang direkam Nuril,” terangnya.

Sementara Nuril menyimpan rekaman itu hampir satu tahun lamanya. Sampai ketika saksi Muhajidin mendatangi Nuril untuk meminta rekaman itu dengan alasan sebagai dasar melapor ke DPRD Kota Mataram.

Hakim kasasi mempertimbangkan putusan dengan bukti rekaman dan transkrip yang tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan pasal 5 dan pasal 6 UU RI No 11/2008 tentang ITE.

Barang bukti rekaman tersebut diperoleh secara tidak sah, yakni Nuril merekam tidak atas perintah aparat penegak hukum. Melainkan inisiatif sendiri untuk mempertahankan harkat dan martabatnya.

“Keterangan saksi Muhajidin dan Indah Deporwati yang saling berkesuaian menerangkan bahwa isi rekaman telah berubah isinya, yang mana percakapan yang menyebut nama Nadriati telah hilang,” ucapnya.

Menurut Santi, alasan memberatkan yang dipakai hakim juga keliru. Yakni mengenai keluarga besar H Muslim menjadi malu dan karir sebagai sekolah terhenti.

“Hakim kasasi khilaf karena pada faktanya justru Nuril yang diberhentikan oleh H Muslim dari pekerjaan sebagai honorer. Sementara H Muslim sendiri malah promosi,” tegasnya.

Usai berhenti dari menjadi Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim promosi sebagai pengawas, tahun 2016 promosi lagi menjadi Kasi PAUD pada Disdikpora Kota Mataram, dan tahun 2017 promosi lagi menjadi Kabid Kepemudaan pada Dispora Kota Mataram.

Sidang kemudian ditutup dan dilanjutkan kembali pada Rabu (16/1) mendatang. Agendanya tanggapan dari pihak termohon.

Usai persidangan Agung mengaku baru menerima salinan berkas permohonan PK Nuril tiga hari sebelum sidang digelar. “Kami butuh waktu untuk menyusun tanggapan agar nanti bisa maksimal,” ucapnya.

Sementara Nuril meski cemas namun tampak sumringah. Selama dua tahun belakangan kasus yang menimpanya ini menyandera hidupnya. “Saya yakin, saya selalu yakin kalau saya ini tidak bersalah,” tegas Nuril. (why)