Nunggak Pajak, Papan Reklame Dibongkar

Petugas dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, membongkar reklame di simpang empat Karang Jangkong, Cakranegara, Senin, 2 Maret 2020. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) akhirnya membongkar reklame di perempatan Karang Jangkong, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara. Pembongkaran ini setelah enam tahun menunggak pajak. Sanksi ini sebagai efek jera bagi pengusaha lainnya.

Kepala Bidang Penataan Kota dan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Perkim Kota Mataram, Kurnia Mulyadi menjelaskan, pemilik reklame ini sudah lama tidak membayar pajak ke pemerintah. Pihaknya sudah melakukan pendekatan persuasif, memanggil pemilik serta bersurat. Pemiliknya berjanji sanggup membayar tapi sampai saat ini tidak ada laporan masuk pembayaran pajak ke Badan Keuangan Daerah.

Iklan

Karena dinilai tidak kooperatif, pemkot mengambil tindakan tegas dengan membongkar papan reklame. “Sudah dari dulu kita surati. Kalau tidak salah sejak tahun 2016. Tapi sampai sekarang tidak ada respon apapun dari pemiliknya,” kata Kurnia dikonfirmasi, Senin, 2 Maret 2020.

Catatan Dinas Perkim tidak saja di simpang empat Karang Jangkong. Papan reklame milik pengusaha reklame ini memiliki papan reklame di lima titik lainnya. Di antaranya, Sayang – sayang, Seruni, Karang Jangkong, Rembiga dan Meninting. Kurnia mengaku, semua titik tersebut juga menunggak pajak. Tunggakan tercatat sejak tahun 2014 lalu.

Pemkot Mataram hanya membongkar di Karang Jangkong karena nilai tunggakannya sekitar Rp 129 juta. “Karena ini tunggakannya paling besar makanya kita bongkar,” sebutnya.

Tidak menutup kemungkinan sambungnya, lima titik lainnya juga akan dibongkar jika tidak ada sikap kooperatif dari pemiliknya melunasi tunggakan pajaknya. Sikap tegas menjadi efek jera bagi pengusaha lainnya yang berani tidak membayar pajak.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan pada Badan Keuangan Daerah (BKD), Ahmad Amrin menambahkan, upaya penagihan pajak sudah dilakukan sejak lama. Prosesnya pun sampai penempelan stiker sebagai sanksi sosial bagi pengusaha. Namun demikian, enam tahun menunggak tidak ada sikap kooperatif melunasi. “Seharusnya sudah sejak lama dipotong oleh Perkim. Karena lama tidak diurus reklame ini,” kata Amrin.

BKD berusaha sekecil apapun mengoptimalkan penerimaan daerah. Walaupun reklame telah dipotong, pihaknya akan tetap menagih. Amrin menambahkan, koordinasi di tingkat tim pengawasan kembali akan ditingkatkan. Polanya dengan memulai identifikasi payung hukum supaya tahapannya serta pembagian tanggungjawab lebih jelas.

“Pembagian kewenangan penyelenggara reklame bisa lebih jelas antara Perkim, DPMPTSP dan BKD,” ujarnya. Tunggakan pengusaha reklame tersebut diprediksi mencapai Rp200 juta. Sebab, satu titik saja tunggakan sekitar Rp129 juta. Dia mengharapkan, pengusaha lainnya menyelesaikan kewajiban mereka. (cem)