Gubernur NTB Terbitkan Edaran ASN Boleh Kerja dari Rumah

0
42
Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, resmi mengeluarkan Surat Edaran, Kamis, 19 Maret 2020, terkait penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) untuk melaksanakan tugas dari rumah. Khususnya, dalam upaya pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19) di lingkungan pemerintahan.

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si menerangkan edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 440/2431/SJ Tahun 2020 per tanggal 16 Maret lalu.

‘’Itu kita tindak lanjuti di daerah dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani (oleh gubernur),’’ ujarnya dikonfirmasi, Kamis, 19 Maret 2020 di Mataram.

Dalam Surat Edaran tersebut mengatur antara lain kategori ASN yang boleh melaksanakan tugas dari rumah adalah mereka yang memenuhi beberapa kriteria. Antara lain berusia 50 tahun ke atas, sedang mengandung, memiliki riwayat penyakit khusus dan pejabat pengawas dan staf serta pegawai kontrak yang diatur sesuai kebutuhan.

Untuk menjamin kelancaran pelayanan umum, Surat Edaran tersebut juga mengatur Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator harus tetap bekerja di kantor. Kemudian Pejabat Fungsional Non Guru dapat menjalankan tugas kedinasan sesuai kebutuhan.

Sementara, pegawai yang bekerja pada unit pelayanan publik di rumah sakit, pelayanan perizinan dan investasi, unit kerja penerbit rekomendasi perizinan, Kantor Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dan UPTB Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat mengatur penugasan pegawai secara bergantian.

Melaksanakan tugas dari rumah disebut akan memanfaatkan teknologi informasi seperti saluran telepon, email, whatsapp dan aplikasi sejenis. Masing-masing ASN diharuskan mendapat surat tugas dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau satuan unit kerja.

  Dampak Corona, Kunjungan Wisatawan Asia dan Eropa Menurun

Di sisi lain, ASN yang tetap melaksanakan tugas di kantor diimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang menghadirkan lebih dari 10 orang peserta, kecuali Rapat Pimpinan atau rapat lainnya yang harus tetap memperhatikan social distancing atau penjarakan sosial.

Hal itu termasuk larangan untuk mengadakan perjalanan dinas luar daerah, meminimalisir pertemuan tatap muka dengan tamu, mengisi daftar hadir secara manual. Menggunakan alat pelindung diri seperti masker, dan segera memeriksaan diri ke rumah sakit rujukan terdekat jika merasa mengalami gejala terjangkit Covid-19.

Selain itu, Surat Edaran tersebut juga mengatur perihal penundaan seluruh pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan pemerintahan, pelaporan mingguan yang harus diserahkan oleh ASN yang bekerja dari rumah, dan dalam keadaan mendesak ASN yang bekerja dari rumah tetap dapat dipanggil ke kantor sesuai kebutuhan. Masa efektif sistem bekerja dari rumah sendiri dimulai sejak 19 Maret 2020 hingga 31 Maret mendatang.

Keputusan tersebut akan dievaluasi kemudian sesuai kebutuhan. Diterangkan Sekda, pemerintah daerah secara selektif telah memetakan tugas-tugas skala prioritas yang harus dikomunikasikan dengan sistem kerja dari rumah tersebut. ‘’Kita tetap pada asek efektivitas pelaksanaan tugas juga,’’ ujarnya.

Ditegaskan Sekda, pelayanan publik tetap menjadi penekanan. Namun, masyarakat yang ingin mendapatkan layanan publik juga diharapkan melakukan penyesuaian, khususnya untuk memperhatikan gejala-gejala kesehatan pribadi saat akan berinteraksi dengan orang lain.

“Dalam hal ini tim kesehatan tetap berjibaku. Kami dari pemerintah menjamin fungsi-fungsi pelayanan publik tetap dipersiapkan,’’ ujarnya.

Senada dengan itu Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, menerangan pihaknya telah menyiapkan beberapa alternatif terkait sistem interaksi di pemerintahan. Khususnya mengikuti penerapan bekerja dari rumah bagi beberapa ASN yang memenuhi kriteria untuk beberapa waktu ke depan.

  Mendagri dan Gubernur Minta Masyarakat Tak Panik Sikapi Corona

‘’Apakah nanti rapatnya dengan video conference, kita siapkan fasilitasnya. Atau ada aplikasi yang dibutuhkan supaya kita bisa mengirim file,’’ ujar Aryadi, Kamis, 19 Maret 2020. Diterangkannya, pembatasan yang dilakuan pemerintah terutama untuk menerapkan social distancing sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19 di NTB.

Menurut Ariadi, dengan membatasi beberapa kegiatan yang dapat memicu kerumunan orang, maka tingkat penyebaran Covid-19 dapat diamati dengan lebih jelas sehingga langkah-langkah penanganan dapat dilakukan.

‘’Mudah-mudahan bisa berjalan, kita sudah punya sistem utuk berkoordinasi dengan seluruh perangkat yang ada. Tinggal ini dimanfaatkan dan dioptimalkan dengan seluruh perangkat daerah,’’ pungkasnya. (bay)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one + fifteen =