ULP NTB Cegah Kontraktor Bermasalah

0
4
Sadimin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB menegaskan penawaran terendah dari rekanan bukan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pemenang tender proyek-proyek Pemprov NTB tahun 2020. ULP akan menggunakan sistem nilai tertinggi yang memperhatikan aspek teknis dan biaya dalam menentukan kontraktor yang akan menjadi pemenang tender.

‘’Kalau kita lelangnya pakai sistem nilai. Jadi, baik teknis maupun biaya jadi bahan pertimbangan. Jadi, skor terbaik yang jadi pemenang. Supaya betul-betul dapat rekanan yang baik yang menang. Bukan rekanan dengan penawaran terendah yang menang. Tapi skor tertinggi yang menang, pakai sistem nilai. Kombinasi antara teknis dan biaya,’’ ujar Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, H. Sadimin, ST, MT dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 28 Februari 2020 kemarin.

Sadimin menjelaskan, untuk mencegah kontraktor bermasalah, pihaknya akan cermat dan hati-hati dalam menentukan pemenang tender. Kontraktor atau rekanan yang mengajukan penawaran akan dilihat pengalamannya. Selain itu, calon rekanan juga akan dilihat peralatan yang dimiliki.

‘’Kita harus upayakan nyari yang terbaik, orang-orang yang kredibel. Bukan hanya melihat penawarannya  terendah,’’ tegasnya.

Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB berharap rekanan yang akan mengerjakan proyek percepatan jalan dan jembatan tahun jamak adalah kontraktor bermodal. Sehingga kejadian pengerjaan proyek pembangunan jembatan nasional yang mandek seperti di Lombok Utara akibat kontraktor tak bonafide, jangan sampai  terjadi di dalam pelaksanaan proyek percepatan jalan tahun jamak.

Selama tiga tahun, sejak 2020 – 2022, Pemprov akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar untuk perbaikan jalan dan jembatan yang rusak khususnya di Pulau Sumbawa. Tahun 2020, Pemprov NTB mulai mengalokasikan anggaran sebesar Rp125 miliar untuk program percepatan jalan tahun jamak.

  Pasar Ikan dan Rumah Kemasan Senilai Rp1,2 Miliar Tak Dimanfaatkan

Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 mengatakan, Dinas PUPR sudah mengajukan lelang untuk proyek percepatan jalan tahun jamak tahun 2020 sejak Januari lalu. Proses lelang diperkirakan selama dua bulan. Sehingga diperkirakan, pengerjaan konstruksi proyek perbaikan jalan dan jembatan akan mulai dilakukan Mei – Juni mendatang.

Diharapkan ULP dapat melakukan pemilihan kontraktor yang benar-benar bonafide. Sebab, jika kontraktornya tak bonafide, tak bermodal maka pengerjaan proyek bisa menjadi tidak lancar.

‘’Kalau kontraktor tak punya uang, apa yang bisa dilakukan. Menyewa alat tak bisa, beli bahan tak bisa, bayar ongkos tukang juga tidak bisa.  Banyak kontraktor begitu,’’ katanya.

Bisa saja kontraktor kelihatan bermodal, tetapi kadang-kadang akibat terlalu banyak proyek yang ditangani menyebabkan mereka kekurangan modal. Sehingga harus benar-benar cermat dan teliti dalam menentukan kontraktor yang akan melaksanakan proyek percepatan jalan tahun jamak. Apalagi, proyek percepatan jalan ini dikerjakan selama tiga tahun anggaran.

Berdasarkan data BAPP dan LPBJP Setda NTB, jumlah paket proyek yang menggunakan penyedia dalam APBD NTB 2020 sebanyak 3.690 paket senilai Rp932 miliar. Kemudian untuk swakelola sebanyak 8.536 kegiatan dengan pagu Rp9322,6 miliar lebih. Sehingga total paket dan kegiatan dalam APBD 2020 sebanyak 12.286 paket dengan pagu Rp1,85 triliun. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here