Beranda Headline Kades Tersangka, Dana Desa Disetop

Kades Tersangka, Dana Desa Disetop

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat menghadiri Rakor Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 di Mataram, Selasa, 25 Februari 2020. (Suara NTB/humasntb)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan sanksi kepada desa-desa yang terjadi penyimpangan penggunaan dana desa mulai tahun ini. Apabila ada Kepala Desa (Kades) yang ditetapkan menjadi tersangka oleh aparat penegak hukum (APH) soal dugaan penyalahgunaan dana desa (DD), maka anggaran DD tahap berikutnya akan disetop atau dihentikan.

Hal tersebut diungkapkan Kasubdit Dana Desa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, Jamiat Aries C pada acara Raker Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 di Mataram, Selasa, 25 Februari 2020. Ia menjelaskan pemberian sanksi dan reward diatur dalam PMK 205/2019.

“Mulai tahun 2020 ini, apabila nanti kepala desa ditetapkan sebagai tersangka, terjadi penyalahgunaan dana desa maka Kementerian Keuangan akan menghentikan penyaluran dana desa untuk desa bersangkutan,” kata Jamiat.

Pihaknya meminta hal ini menjadi perhatian seluruh Kades. Supaya DD dapat dikelola dengan baik, benar, akuntabel dan penuh integritas. Jamiat mengatakan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani sudah menegaskan bahwa tidak akan ragu untuk menyetop penyaluran DD apabila Kades menjadi tersangka atas dugaan penyalahgunaan dana desa.

Dijelaskan, apabila terjadi dugaan penyalahgunaan dana desa pada tahap I dan Kades menjadi tersangka. Maka dana desa tahap II dan III tidak akan diberikan. Kemudian, apabila terjadi penyalahgunaan dana desa tahap I, II dan II, maka Kemenkeu tak akan menyalurkan dana desa untuk tahun berikutnya selama setahun.
“Kalau itu misalnya terjadinya pada tahap I, maka tahap II dan III zonk. Kemudian kalau itu terjadinya pada tahap I sampai tahap III, tahun depannya setop satu tahun anggaran, tidak ada penyaluran dana desa untuk desa tersebut. Pesan kami kepada kepala desa supaya pengelolaan dana desa dilakukan dengan benar, dan penuh integritas,” pesannya.

  AKAD Lobar Kritik BPMPD

Jamiat menambahkan Kemenkeu juga akan memberikan reward kepada desa-desa yang berhasil berubah status menjadi desa mandiri. Kemenkeu akan memberikan reward penyaluran dana desa selama dua tahap. Tahap I akan disalurkan sebesar 60 persen dan tahap II sebesar 40 persen. Secara reguler, dana desa disalurkan selama tiga tahap. Tahap I sebesar 40 persen, tahap II 40 persen dan tahap III sebesar 20 persen.

Terkait dengan administrasi pengelolaan dana desa, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc meminta Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membimbing dan membina Kades. Ia memberikan contoh ketika menjadi Pimpinan Komisi XI DPR RI, bahwa NTB pernah mendapatkan disclaimer atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini mengatakan bahwa tugas BPK dan BPKP bukan hanya mencari kesalahan. Kaitan dengan pengelolaan dana desa, tugas BPK dan BPKP adalah mengajarkan Kades bagaimana administrasi penggunaan dana desa yang benar.
“Supaya tidak terjebak pada kesalahan-kesalahan yang memungkinkan kepala desa punya permasalahan dengan hukum. Saya minta khusus BPKP untuk membimbing kepala desa supaya tidak salah langkah,” pintanya.

Apalagi, kata Dr. Zul, dirinya mendapatkan informasi dari Polda bahwa sudah ada 16 kasus menyangkut kepala desa yang menyalahgunakan dana desa. Tetapi, kata Dr. Zul, hampir semua yang kena kasus ini semata-mata karena ketidaktahuan saja. (nas)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here