Kementerian PPPA Temukan Banyak Pekerja Anak di Mandalika

Bintang Puspayoga (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Desa Kuta, yang berada tidak jauh dari Desa Rembitan di Kabupaten Lombok Tengah, telah ditetapkan sebagai salah satu desa pengembangan wisata ekonomi khusus di Indonesia. Dari sisi ekonomi, hal ini tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Namun di samping itu dampak negatif juga ikut ditimbulkan, antara lain anak yang berada di kawasan wisata rentan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi.

Berdasarkan hasil observasi Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) saat berkunjung ke Mandalika, Lombok Tengah, pada 22 Januari 2020 ditemukan fakta bahwa banyak pekerja anak yang menjadi pedagang asongan di sekitar Pantai Mandalika. Berdasarkan Data Survei Angkatan Kerja Nasional 2018, Provinsi NTB menempati posisi ke-9 dari 34 provinsi dengan presentase pekerja anak terbanyak.

Baca juga:  Pertaruhan Merah Putih, Mandalika dan MotoGP 2021

Melihat data tersebut, Lombok Tengah menjadi salah satu daerah yang harus didorong dalam pencegahan pekerja anak. Ini merupakan kunjungan kedua kali saya di Lombok Tengah, ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga usai menghadiri launching UPTD PPA, di Mataram, Jumat, 21 Februari 2020.

Sebelumnya Kemen PPPA sudah mencanangkan desa wisata ramah anak bebas eksploitasi di Desa Kuta. Namun dari hasil peninjauan pada kunjungan tersebut jauh dari harapan saya, masih banyak anak yang menjadi pedagangan asongan di kawasan wisata tersebut, ujarnya.

Baca juga:  Pertaruhan Merah Putih, Mandalika dan MotoGP 2021

Selain me-launching UPTD PPA di tingkat provinsi, sehari sebelumnya Bintang juga mengukuhan 22 orang aktivis/Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Rembitan, Kabupaten Lombok Tengah.

Aktivis/kader ini terdiri dari anggota PKK, Kader Posyandu, Penyuluh KB, Forum Anak, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh masyarakat, dan tokoh agama Desa Rembitan.
Saya harap pengukuhan ini tidak hanya sekadar seremonial semata, tapi juga harus ditindaklanjuti dengan implementasi nyata untuk memperkuat komitmen para pimpinan daerah dan unsur masyarakat lainnya dalam mendorong hadirnya desa-desa layak anak di Lombok Tengah, harap Menteri Bintang.

Baca juga:  Pertaruhan Merah Putih, Mandalika dan MotoGP 2021

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB per 29 Januari 2020, melaporkan bahwa telah terbentuk 21 Desa PATBM yang tersebar di 9 dari 10 Kabupaten/Kota di NTB.

Salah satu penyebab banyaknya pekerja anak di Mandalika karena masalah ekonomi. Jika hulu permasalahan ini dapat diatasi seperti memberdayakan para ibu dari anak-anak pekerja tersebut, maka kondisi ekonomi keluarga dapat membaik. Hal ini tentu berpengaruh pada naiknya tingkat pendidikan dan kesehatan anak yang dapat meningkatkan kualitas anak sebagai sumber daya manusia unggul untuk memajukan lombok tengah, terangnya. (dys)