Kajati Rekomendasikan Putus Kontrak dengan PT. GTI

Nanang Sigit Yulianto. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Meski masih ada tarik ulur masalah lahan milik Pemprov NTB di Gili Trawangan, Kejati NTB tetap dengan sikap sebelumnya. PT. GTI yang memegang Hak Guna Usaha (HGU) harus segera dicabut. Pengelolaan  lahan dibahas ulang antara pemerintah, khususnya dengan pengusaha yang menduduki lahan di sana.

Sikap itu disampaikan Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH.,MH saat rapat dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) membahas  sengkarut lahan Gili Trawangan, Rabu, 12 Februari 2020.

Ada tiga poin disampaikan Kajati, pertama terkait sikap Kejaksaan, kedua pemutusan kontrak, ketiga, penyusunan payung hukum aktivitas usaha yang sudah ada.

Dalam pertemuan tertutup itu, Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH mengutip penjelasan Kajati, bergeming dengan Legal Opinion (LO) yang pernah disampaikan pihaknya melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

‘’Bahwa dalam LO hasil kajian kita, supaya dilakukan pemutusan  kontrak dan meninjau ulang pengelolaan lahan di Gili Trawangan,’’ ujar Dedi Irawan, Rabu, 13 Februari 2020.

Rekomendasi batal demi hukum itu ditinjau dari pasal 4 perjanjian kontrak dengan PT. GTI  yang kesepakatannya sudah berjalan 24 tahun.  Sebab perjanjian itu bertentangan dengan Pasal 35 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960.  Isinya batasan penguasaan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 tahun dan hanya dapat diperpanjang 20 tahun.

Baca juga:  Gubernur Isyaratkan Putus Kontrak Kerjasama dengan GTI

Sementara dalam pelaksanaannya, perjanjian antara GTI dengan Pemprov NTB berlangsung 70 tahun tanpa ada proses evaluasi setiap lima tahun. Kedudukan perjanjian ini bertentangan dengan Kitab Undang Undang Hukum (KUH) Perdata.

Menurutnya, tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan kontrak dengan PT.GTI, sehingga opsi satu satunya adalah pemutusan yang bisa dilakukan secara sepihak oleh Pemprov NTB. Dasar pertimbangan sesuai hasil kajian yuridis pihaknya, kontrak tersebut cacat hukum dan wanprestasi karena tidak dilaksanakan sesuai izin pemanfaatan lahan 65  hektar dengan status Hak Guna Usaha (HGU) di sana.

Setelah kontrak dicabut, langsung dilakukan peninjauan ulang pemanfaatan lahan di sana. Pihaknya merekomendasikan itu setelah melalui kajian dan jaminan gangguan investasi wisata diminimalisir. Salah satu caranya, dengan tidak mengganggu masyarakat dan pengusaha yang sudah membangun usaha di sana.

‘’Apakah nanti mengambil opsi lain dengan  kerjasama langsung dengan masyarakat atau nanti dengan investor lain, tapi yang terpenting tidak membuat gaduh yang dapat mengganggu investasi wisata,’’ kata Dedi Irawan.

Dengan pemutusan kontrak, menurutnya akan menjadi titik tolak untuk mengurai satu per satu  penyelesaian masalah lahan di sana. Seperti halnya ratusan pengusaha dan masyarakat yang sudah tinggal dan membangun usaha di sana. Tidak serta merta dapat digusur karena akan memicu kegaduhan. Apalagi,  soal pariwisata yang sedang berkembang dan sensitif dengan isu- isu keamanan.

Baca juga:  Nasib Kerjasama dengan GTI, Tim Terpadu Segera Berikan Rekomendasi ke Gubernur

‘’Kajati sampaikan dalam poin ketiga pertemuan itu, agar segera dibuatkan payung hukum bagi masyarakat agar tetap bisa melanjutkan aktivitas usaha,’’ ujarnya. Paling tidak dengan payung hukum, akan menjamin keberlangsungan usaha masyarakat.

Tapi langkah  untuk penyelesaian satu persatu lahan itu, akan sia sia jika tidak persoalan paling mendasar tidak diselesaikan, yaitu putus kontrak PT. GTI.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Ir. Mohammad Rum, MT mengatakan persoalan GTI ini akan selesai. Rum menjelaskan tim terpadu menggali masukan dari masyarakat dan asosiasi yang ada di Gili Trawangan sebelum dibuat keputusan oleh gubernur.

“Supaya tidak ada kegaduhan. Dan ada win-win solutions,” katanya.

Dalam rapat tim terpadu, kata Rum, Bupati KLU menjelaskan psikologi masyarakat di sana. Mereka menginginkan tetap diberikan berusaha di lahan yang ada sekarang. Lahan yang sudah lama ditelantarkan PT. GTI, sekarang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan pengusaha lokal bahkan luar daerah.

Baca juga:  Warga Pondok Perasi Mulai Menempati Huntara

Secara hukum, pengelolaan lahan itu masih berada di bawah PT. GTI. Sehingga, kata Rum, Pemda tak bisa mengambil keputusan sepihak, seperti melakukan putus kontrak.

Menurutnya, ada proses-proses yang harus kita lalui. Yakni, tim sudah memanggil PT. GTI. Kemudian, Pemda juga sudah memberikan teguran kepada investor tersebut terkait dengan komitmennya melakukan pembangunan sesuai dengan kontrak.

Terkait dengan rekomendasi Kejaksaan yang meminta dilakukan putus kontrak, Rum mengatakan semua unsur dalam tim didengar pandangannya. Bukan hanya Kejaksaan dan Kepolisian.

‘’Semua kita dengar pendapatnya. Tim ini diketuai Pak Sekda. Apapun keputusan tim ini, ditandatangani oleh Pak Sekda disampaikan ke Pak Gubernur. Memang ada prosedur, aturan main. Kalau kita sewenang-wenang tak bagus juga terhadap iklim investasi di daerah kita,’’ jelasnya.

Ditanya apakah Pemprov takut melakukan pemutusan kontrak kerja sama? Rum mengatakan bukan takut. Tetapi, langkah hati-hati yang dilakukan untuk mengantisipasi munculnya gugatan di kemudian hari.

‘’Oleh karena itu, tahapan-tahapannya harus  kita lalui. Ketika masuk ada gugatan, kita sudah punya back up untuk melawan gugatan itu. Justru kalau kita sembrono, habis kita,  gampang sekali kita digugat,” tandas mantan Kepala BPBD NTB ini. (ars/nas)