Penghapusan Tenaga Honorer Ancam Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan

H. Fathurrahman (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB kurang setuju dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang akan menghapus tenaga honorer. Dengan kondisi kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencapai 3.000 orang saat ini, Pemprov menilai keberadaan tenaga honorer dinilai sangat membantu dalam memberikan pelayanan dasar sektor pendidikan dan kesehatan di NTB.

Asisten III Administrasi Umum dan Aparatur Setda NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi Kamis, 23 Januari 2020 mengatakan, perlu ada solusi dari Pemerintah Pusat apabila kebijakan tersebut diterapkan. Pasalnya, jika kebijakan penghapusan tenaga honorer diterapkan maka pelayanan sektor pendidikan dan kesehatan di NTB akan sangat terganggu.

‘’Dua jenis tenaga honorer, yakni  tenaga pendidikan dan kesehatan ini sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh daerah. Karena secara existing, kondisinya kita kekurangan terhadap kedua tenaga kerja di dua sektor ini,’’ kata Fathurrahman.

Baca juga:  Tak Lulus Seleksi CPNS, Pemda Siapkan Skenario untuk Honorer

Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB ini menjelaskan, dua jenis  tenaga honorer tersebut selama ini menutupi kekurangan sekitar 3.000 ASN lingkup Pemprov NTB. Sehingga apabila tenaga honorer bidang kesehatan dan pendidikan dihapus. Maka perlu ada solusi dari Pemerintah Pusat.

‘’Jangan sampai persoalan pelayanan dasar terganggu dengan tidak adanya tenaga honorer di sekolah, Puskesmas dan rumah sakit daerah,’’ katanya mengingatkan.

Diakuinya bahwa keberadaan tenaga honorer ini banyak menghadapi persoalan terutama dari sisi penggajiannya. Namun mereka sangat membantu dalam memberikan pelayanan dasar sektor pendidikan dan kesehatan. Sehingga, hal inilah yang harus dilihat secara komprehensif oleh Pemerintah Pusat.

Baca juga:  Pusat Transfer Gaji untuk P3K Pemkot Mataram

Jumlah tenaga honorer untuk bidang pendidikan dan kesehatan di lingkup Pemprov NTB lebih dari 7.000 orang. Menurutnya, Pemerintah Pusat perlu melihat kondisi masing-masing daerah. ‘’Karena memberhentikan sesuatu, eksesnya akan luar biasa. Jangan sampai menjadi kegaduhan di daerah,’’ katanya.

Jika selama ini yang menjadi persoalan tenaga honorer ini adalah soal gaji yang jauh di bawah standar upah minimum. Maka seharusnya, kata Fathurrahman, hal itulah yang dicarikan solusinya. Bagaimana agar tenaga honorer mendapatkan gaji yang layak.

‘’Bukan kita tidak setuju dengan kebijakan pusat. Tapi daerah memandang tenaga honorer di dua bidang ini sangat dibutuhkan dan mereka sudah bekerja. Sehingga perlu dicarikan solusi yang tepat,’’ harapnya.

Berdasarkan data BKD NTB, jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) lingkup Pemprov NTB sebanyak 143 orang. Kebanyakan PTT tersebut adalah tenaga administrasi. Selain tenaga honorer untuk administrasi yang berjumlah 143 orang. Ada juga tenaga honorer yang  paling banyak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, yakni guru honorer SMA/SMK dan SLB.

Baca juga:  Penghapusan Honorer Berpotensi Bikin Pendidikan Tidak Efektif

 Jumlah guru honorer SMA/SMK dan SLB Negeri yang berada di bawah Dinas Dikbud NTB mencapai 6.910 orang. Hal tersebut terlihat dari jumlah guru honorer SMA/SMK dan SLB yang ikut Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk menjadi guru non PNS Pemprov. Pada tahap I, Pemprov sudah mengangkat sebanyak 1.164 orang guru honorer SMA/SMK dan SLB menjadi guru non PNS. Selanjutnya, UKG tahap berikutnya yang dilakukan akhir tahun lalu, sebanyak 5.746 orang yang ikut. (nas)