Antisipasi DAK Hangus, Gubernur Terbitkan Instruksi Percepatan Lelang

H. Sadimin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melakukan antisipasi agar pelaksanaan proyek konstruksi (fisik) tidak menumpuk di akhir tahun. Termasuk melakukan antisipasi supaya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang berasal dari Pemerintah Pusat tahun 2020 tidak hangus.

Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, H. Sadimin, ST, MT yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 21 Januari 2020 menjelaskan, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah mengeluarkan Instruksi Gubernur No. 027/421 Tahun 2019 tentang percepatan lelang 2020. Dalam instruksi yang ditujukan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), UPTD dan UPTB lingkup Pemprov NTB itu, gubernur memberikan tenggat pengajuan lelang proyek konstruksi yang sudah ada dokumen perencanaannya paling lambat Maret mendatang.

Sadimin menjelaskan, OPD, UPTD dan UPTB diminta segera mengajukan paket tender, baik konstruksi, barang dan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp200 juta. Juga seleksi (jasa konsultansi) di atas Rp100 juta ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) pada Biro BAPP dan LPBJP Setda NTB.

Baca juga:  Rp300 Miliar Dana Dekon dan Tugas Pembantuan Diblokir

Pengajuan proses seleksi jasa konsultansi yang pekerjaan fisiknya dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan dilakukan paling lambat akhir bulan Januari. Dan untuk pekerjaan/proyek konstruksi fisiknya diajukan paling lambat Juni 2020.

‘’Kegiatan (proyek) konstruksi yang sudah ada dokumen perencanaannya, pengajuan tender dilakukan paling lambat bulan Maret 2020,’’ kata Sadimin.

Dalam Instruksi Gubernur tersebut, lanjut Sadimin, seluruh OPD, UPTD dan UPTB dalam melaksanakan pengadaan non tender atau pengadaan langsung dan penunjukan langsung harus melalui aplikasi SPSE. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkewajiban meng-input pelaksanaan kontrak/surat pesanan dalam aplikasi SPSE atau e-catalog. Yakni, surat penetapan penyedia barang/jasa (SPPBJ), kontrak dan SPMK, berita acara pembayaran dan berita acara serah terima pertama dan kedua.

Baca juga:  Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Tergantung Absensi

Dalam pelaksanaan APBD, kata Sadimin, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) diminta segera menetapkan organisasi atau personel pengelola kegiatan. Untuk pengadaan barang/jasa melalui penyedia terdiri atas PPK, Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan. Jika OPD, UPTD dan UPTB tidak memiliki personel yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi PPK maka PA/KPA bertindak sebagai PPK.

Sadimin menambahkan, KPA juga diminta menyelesaikan dan tidak menunda proses pembayaran sesuai progres fisiknya untuk pekerjaan yang telah selesai. Atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, OPD juga diminta menyusun time schedule dengan mengacu instruksi gubernur tersebut.

Berdasarkan data LPSE NTB, jumlah paket proyek DAK yang sudah masuk lelang baru dua paket.  Yakni, paket supervisi konstruksi peningkatan jalan Sekokat – Bawi dengan pagu Rp300 juta. Juga paket supervisi konstruksi peningkatan jalan Huu – Parado dengan pagu Rp299,9 juta.

Baca juga:  Pemkot Mataram Mulai Cairkan Dana Kelurahan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB memberikan warning kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan proyek yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2020. Apabila tandatangan kontrak proyek lewat dari bulan Juni, maka anggaran DAK Fisik yang diperoleh Pemda otomatis hangus.

Tahun 2020, DAK Fisik yang diperoleh Pemda di NTB sebesar Rp2,05 triliun lebih. Dengan rincian, Pemprov NTB Rp416,72 miliar, Bima Rp215,3 miliar, Dompu Rp120,21 miliar, Lombok Barat Rp213,06 miliar. Kemudian Lombok Tengah Rp275,89 miliar, Lombok Timur Rp212,88 miliar, Sumbawa Rp209,17 miliar, Kota Mataram Rp73,7 miliar, Kota Bima Rp91,68 miliar, Sumbawa Barat Rp88,17 miliar dan Lombok Utara Rp137,19 miliar. (nas)