Mendalami Pro-Kontra Rencana Pembangunan Kereta Gantung Rinjani

Ilustrasi kereta gantung Rinjani. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Rencana investasi kereta gantung di Gunung Rinjani menuai pro kontra. Mereka yang tergabung dalam forum pariwisata minat khusus menolak tanpa syarat. Sebagian lagi menerima, sepanjang tidak merugikan pelaku wisata yang sudah ada.

Penolakan datang dari Forum Rinjani Bagus. Mereka menilai tidak ada jaminan Rinjani yang sebagai besar masuk zona inti  sesuai Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 tidak terusik.

‘’Pindahkan batang kayu dari zona inti saja bisa pidana. Setelah jalur kereta gantung dipasang  di sana, apakah mereka menjamin, tidak ada sebatang pohon yang diganggu,’’ tanya Sekretaris Rinjani Bagus, Dedy Aryo. Memang, pembangunan jalur itu di luar zona konservasi, tapi ia tetap tidak yakin akan berdampak pada ekosistem yang sudah terjaga.

Kontroversi ini menurutnya akan terus berlanjut dan menuai reaksi banyak pihak. Rinjani seharusnya dibuat tetap sebagai zona wisata minat khusus melalui jalur pendakian yang sudah ada. Rinjani harus dibiarkan dengan segala ekosistem, sifat alami dan kultur masyarakat tradisional di bawahnya.

Sentuhan modernisasi justeru menurut dia akan mengganggu tatanan di Rinjani. ‘’Jangan ganggu Rinjani, jangan silau dengan investor bidang pariwisata,’’ pesan Dedy.

Justru menurut dia ada hal paling penting, yakni merevitalisasi Rinjani yang sudah mulai berubah bentuk, baik oleh ulah manusia maupun bencana alam. Manajemen kontrol pada Rinjani harus ditata, terutama masalah sampah yang tak pernah kunjung tuntas. Karena setiap tahun, volume sampah  yang tidak tertangani di Rinjani menjadi viral dan berdampak buruk bagi citra pariwisata daerah.

 

Toh ketika ramai masalah sampah, hanya komunitas yang sibuk membersihkan lewat program rutin clean up Rinjani, didorong kecintaan dan upaya menjaga gunung setinggi 3.726 mdpl itu tetap indah.

‘’Tolong, mindset  penanganan sampah ini yang harus diperhatikan, dipikirkan bagaimana solusinya? Oke lah kalau industri pariwisata, program pengembangan wisata nasional, tapi tidak boleh fungsi pokok taman nasional dan ekosistemnya ini terganggu,’’ katanya mengingatkan.

Baca juga:  Investor Penginapan di Segara Anak Rinjani Kantongi Izin Prinsip

 Daripada sibuk  membangun kereta gantung yang menuai pro kontra setiap tahun, sebaiknya Pemprov NTB dan Pemkab yang ada di lingkar Rinjani melakukan revitalisasi. Perubahan bentang pada gunung akibat gempa sampai saat ini masih dikhawatirkan berbahaya. Belum lagi hilangnya mata air akibat gempa dan dampak deforestasi yang tidak tersentuh.

“Daripada kereta gantung, revitalisasi saja mata air, periksa apakah ada yang geser, ada yang hilang,” tegasnya.

Masih ada hal lain, terkait manajemen Simaksi yang belum lengkap bagi pendaki.  Dari soal keterangan kesehatan, surat pernyataan, tiket, pos kontrol, kantong plastik sampah, kemudian penempatan petugas.

Respons juga disampaikan Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) NTB. Ia lebih melihat asas manfaat dan dampak kerugian bagi pemandu wisata yang sudah menggantungkan hidup dari Rinjani. ‘’Kalau impact-nya ke masyarakat, why not. Yang penting kan bukan di jalur pendakian yang utama, seperti di Senaru atau Sembalun,’’ kata Ketua APGI NTB, Mirzoan Ilhamdi.

Jika pada akhirnya berdampak pada mata pencaharian porter dan guide di Rinjani, maka pihaknya juga akan lantang menolak. Ia mengingatkan bahwa ada 188 orang tour guide yang menggantungkan hidup dari Rinjani. Apalagi mereka sudah mengantongi sertifikasi sebagai pemandu wisata.

‘’Tinggal dicari posisi yang baik, di mana mau ditaruh.  Pinggir hutan atau di luar kawasan. Tidak boleh dalam kawasan konservasi,” tegasnya.

Intinya ia meminta agar mata pencaharian anggotanya di APGI tidak terganggu dengan keberadan kereta gantung.  Tapi sebelum benar- benar disetujui, harus ada uji publik, meminta pendapat berbagai pihak di lingkar Rinjani khususnya para pelaku wisata.

Optimis Pembangunan Kereta Gantung

Baca juga:  Soal Kereta Gantung, Pakar Geologi Ingatkan Hal Ini

Realisasi investasi kereta gantung Rinjani, diharapkan dapat selesai sebelum gelaran MotoGP 2021 di NTB berlangsung. Mengingat hal tersebut telah mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemerintah diakui sangat optimis menyambut hal tersebut.

“Mudah-mudahan bisa launching Mei atau Agustus 2020 nanti, itu kita groundbreaking. Sehingga begitu MotoGP dihelat, ini (kereta gantung, Red) juga bisa selesai,” ujar Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si, saat dikonfirmasi, Selasa, 21 Januari 2020 di Mataram.

Investasi kereta gantung sendiri direncanakan mengambil tempat di Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok tengah (Loteng) dengan panjang lintasan mencapai 10 Km.

Diterangkan Sekda, rencana investasi tersebut juga mendapat dukungan penuh dari Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, yang meminta agar proses pengurusan izin segera dilakukan. “Di KLHK itu izin pinjam, menggunakan kawasan hutan. Kemudian izin lain-lain di DPMPTSP NTB. Jadi Pak Gubernur minta OPD-OPD terkait untuk rencana pembangunan kereta gantung bersinergi,’’ ujarnya.

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian Pemprov NTB sendiri terkait rencana investasi kereta gantung. Diantaranya aspek lingkungan, mengingat lokasi investasi mengambil tempat di dalam kawasan taman nasional. Walaupun begitu, dipastikan pembangunan kereta gantung tidak sampai memasuki zona inti TNGR. Selain itu, aspek ekonomi juga dipertimbangkan. Terutama kaitannya dengan penyediaan lapangan kerja baru sekaligus membuka Rinjani untuk pasar wisatawan yang lebih luas.

Diterangkan Sekda, pembangunan kereta gantung akan dimulai dari blok pemanfaatan jasa wisatawan pada kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Nuraksa Lombok dan hutan lindung. Dimana jalur dimulai dari Karang Sidemen, Batukliang Utara, menuju kawasan hutan lindung di bagian atas. Jalur tersebut diambil untuk menghindari adanya perusakan kawasan hutan.

Investor disebut memiliki beberapa teknologi yang justru mendukung pelestarian hutan. Selain itu, mengingat salah satu pasar utama kereta gantung adalah pemandangan alam di sekitarnya, maka adanya investasi tersebut dinilai akan meningkatkan kesadaran untuk mempertahankan dan menjaga hutan. ‘’Karena yang dijual itu lingkungan yang hijau. Kalau ada investor, kan dia yang juga ikut menjaga,’’ ujar Sekda.

Baca juga:  Investasi Kereta Gantung, Warga Berharap Tidak Jadi Penonton

Sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M.Si, menerangkan bahwa rencana pembangunan kereta gantung telah mendapat persetujuan KLHK. Proses menuju realisasi investasi akan dilakukan melalui berbagai kajian teknis lingkungan dan Forum Group Discussion (FGD).

Menurut Madani, dalam kajian saat ini rute perjalanan dari pemberhentian kereta gantung menuju puncak Rinjani lebih jauh dibandingkan dengan rute yang biasa dilalui pendaki. Sehingga pendaki yang memanfaatkan kereta gantung masih perlu berjalan kaki kurang lebih 3-4 jam dari lokasi pemberhentian menuju Pelawangan Barat.

Untuk rute tersebut, setiap pendaki diperkirakan akan membutuhkan 1-2 orang porter. Berbeda dengan pendaki di rute biasa dimana satu kelompok pendaki beranggotakan 2-4 orang biasanya hanya membutuhkan bantuan 1 orang porter saja.

Untuk itu, keberadaan kereta gantung disebut Madani justru membuka peluang kerja untuk profesi porter. ‘’Lamanya pendakian tersebut justru menjadi tantangan bagi para pendaki militan. Peminat pengguna kereta gantung ini dominan kalangan menengah-eksekutif. Pastinya mereka penasaran turun ingin melihat lebih jelas Danau Segara Anak,’’ ujarnya.

Madani sendiri memastikan pembangunan kereta gantung tidak akan merusak hutan atau ekosistem yang ada. Mengingat tinggi kereta gantung tersebut sekitar 60 meter. Sementara, tinggi pohon yang ada di hutan yang dilalui antara 20-30 meter. Sampai saat ini proses investasi disebut masih dalam pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan perizinan lainnya yang diharapkan dapat tuntas dalam tiga bulan ke depan. (ars/bay)