Akan Dihapus, Nasib Ribuan Pegawai Honorer Pemprov NTB Terancam

Gita Ariadi (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Pusat dan Komisi II DPR RI sepakat menghapus tenaga honorer secara bertahap. Ke depan tidak ada lagi pegawai tetap, Pegawai Tidak Tetap (PTT), tenaga hononer dan lainnya. Yang ada hanya PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Kebijakan ini akan berdampak bagi daerah khususnya NTB. Saat ini, Pemprov memiliki lebih dari 7.000 tenaga honorer, baik tenaga administrasi maupun guru SMA/SMK dan SLB. Ribuan tenaga honorer tersebut terancam dirumahkan apabila kebijakan pusat tersebut benar-benar dilaksanakan.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Adam, MM mengaku sudah mendengar informasi mengenai penghapusan tenaga honorer tersebut. Namun, informasi secara resmi dalam bentuk surat belum didapatkan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca juga:  Walikota Bima Sangsikan Kebijakan Hapus Tenaga Honorer

‘’Informasinya sudah kita dengar. Tetapi secara resmi belum ada dari pusat,’’ kata Adam dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 21 Januari 2020.

Adam menyebutkan, tenaga honorer untuk administrasi yang disebut Pegawai Tidak Tetap (PTT) di seluruh OPD lingkup Pemprov NTB saat ini jumlahnya 143 orang. Mereka merupakan sisa dari  eks tenaga honorer K2. Sedangkan tenaga cleaning service atau tenaga pengamanan/security tidak masuk PTT. Karena mereka direkrut oleh masing-masing OPD dengan SK Kepala OPD. Dan bisa diberhentikan kapan saja sesuai kinerjanya.

Terhadap 143 PTT tersebut, Adam mengatakan nasibnya nanti tergantung pengambil kebijakan. Apakah akan diprioritaskan untuk menjadi P3K atau tidak, tindaklanjutnya masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat.

Baca juga:  Penghapusan Honorer Berpotensi Bikin Pendidikan Tidak Efektif

Selain tenaga honorer untuk administrasi yang berjumlah 143 orang. Catatan Suara NTB, tenaga honorer paling banyak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Jumlah guru honorer SMA/SMK dan SLB Negeri yang berada di bawah Dinas Dikbud NTB mencapai 6.910 orang.

Hal tersebut terlihat dari jumlah guru honorer SMA/SMK dan SLB yang ikut Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk menjadi guru non PNS Pemprov. Pada tahap I, Pemprov sudah mengangkat sebanyak 1.164 orang guru honorer SMA/SMK dan SLB menjadi guru non PNS. Selanjutnya, UKG tahap berikutnya yang dilakukan akhir tahun lalu, sebanyak 5.746 orang yang ikut.

Terpisah, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si yang dikonfirmasi mengatakan pasti ada jalan terbaik yang akan diambil pemerintah menyikapi masih banyaknya tenaga hononer yang terancam akibat kebijakan tersebut.  Apapun kebijakan Pemerintah Pusat, kata Sekda akan diikuti oleh Pemda.

Baca juga:  Tak Lulus Seleksi CPNS, Pemda Siapkan Skenario untuk Honorer

‘’Itu bagian dari kebijaksanaan, kita ikuti. Pemerintah punya banyak program pemberdayaan ekonomi,’’ katanya.

Menurutnya, sekarang banyak pegawai hononer yang menjadi pelaku ekonomi. Daripada menjadi tenaga honorer yang pendapatannya sangat minim, lebih baik berwirausaha.

‘’Berhenti menjadi honorer belum tentu mati. Pasti nanti punya talenta difasilitasi. Justru, siapa tahu ada berkahnya. Dengan begitu alternatif kehidupan baru, menumbuhkan kreativitas. Tapi, sebelum itu (kebijakan diterapkan) pasti pemerintah punya program pemberdayaan, pembekalan, afirmasi-afirmasi lainnya,’’ kata Gita. (nas)