Percepat Penurunan Kemiskinan, Perbaikan Rumah Kumuh Jadi Prioritas

0
3
Ilustrasi rumah kumuh. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB mencatat 101.852 unit hunian warga NTB tidak layak huni. Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, penanganan 101.852 unit rumah kumuh tersebut menjadi prioritas utama. Karena empat indikator kemiskinan, ada di sektor perumahan. Yakni, atap, lantai, dinding dan luasannya.

‘’Dalam penanganan perumahan, ada prioritas penanganan rumah tidak layak huni. Prioritas pertama, bagaimana kita menuntaskan rumah yang kita sebut Aladin, jumlahnya 101.000 unit lebih.  Itu keroyok bersama baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun pemerintah desa. Termasuk dana CSR maupun Baznas. Itu kita berkolaborasi untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Prioritasnya di Aladin sebanyak 101.000 unit itu,’’ kata Kepala Disperkim NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 20 Januari 2020.

Berdasarkan data Disperkim NTB, 101.852 unit hunian warga NTB yang tidak layak huni tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota. Paling banyak di Lombok Timur 35.208 unit, kemudian disusul Lombok Tengah 13.973 unit. Selanjutnya, Lombok Utara 10.214 unit, Sumbawa 10.071 unit, Bima 10.070 unit, Dompu 8.006 unit, Lombok Barat 6.314 unit, Sumbawa Barat 3.631 unit, Kota Bima 3.419 unit dan Kota Mataram 946 unit.

Menurut Sugihartha, empat indikator kemiskinan di sektor perumahan seperti atap, lantai, dinding dan luasan per orang wajib menjadi prioritas. Agar terjadi percepatan penurunan kemiskinan. Berdasarkan hasil evaluasi, saat ini luas hunian masyarakat miskin di NTB sekitar 7,2 meter persegi per orang. Idealnya, luas hunian 9 meter persegi per orang. Artinya, apabila dalam satu keluarga ada 4 orang, maka rumahnya tipe 36.

‘’Cukup dengan 8 meter persegi, itu sudah bisa lepas dari kemiskinan. Sehingga empat kriteria itu menjadi untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Itu menjadi perhatian kita,’’ terangnya.

  Menengok Persiapan Lebaran Warga Miskin di Bantaran Sungai

Sugihartha menambahkan, jika melihat dari sisi atap, lantai dan dinding, jumlah rumah warga NTB yang tidak layak huni sebanyak 101.852 unit. Namun, apabila ditambah dengan indikator luasan minimal 8 meter persegi per orang, maka jumlah rumah warga NTB yang tidak layak huni mencapai 239.000 unit lebih.

Agar masyarakat keluar dari kemiskinan, tak cukup dengan memperbaiki sektor perumahan. Tetapi juga perlu diintervensi masalah listrik dan perekonomiannya. Sehingga, ketika dilakukan intervensi dengan membantu rehabilitasi rumah tidak layak huni, maka dikoordinasikan juga dengan Dinas ESDM untuk bantuan sambungan listrik murah dan Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk sertifikasi lahan.

‘’Masyarakat tersebut punya lahan tapi alas haknya tidak jelas. Sehingga kita dorong alas haknya dibuatkan sertifikat. Kami koordinasi dengan BPN. Ketika mendapatkan sertifikat, ada koperasi, perdagangan yang bisa membantu apa usaha yang bisa dilakukan. Sertifikat bisa menjadi jaminan dapat permodalan,’’ jelasnya.

Tahun ini, kata Sugihartha, Pemprov NTB akan memperbaiki rumah warga yang tidak layak huni sebanyak 1.647 unit. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here