Pemprov Siapkan Data Anjab dan ABK, Usulan Formasi CPNS dan P3K 2020

Ilustrasi Suasana pelaksanaan tes seleksi P3K (Suara NTB/humas Lobar)

Mataram (Suara NTB) – Biro Organisasi Setda NTB sudah menyelesaikan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab dan ABK) tahun 2019. Hasilnya, tak jauh berbeda dengan hasil Anjab dan ABK yang dilakukan tahun sebelumnya, di mana Pemprov masih kekurangan ribuan CPNS, terutama tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.

Hasil Anjab dan ABK tahun 2019 akan dipergunakan untuk menyusun formasi CPNS dan P3K yang akan diusulkan ke Pemerintah Pusat. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat kembali berencana akan membuka rekrutmen CPNS dan P3K akhir tahun ini.

‘’Secara umum sudah selesai Anjab dan ABK. Sudah ada permintaan dari BKD. Kita sama-sama BKD koordinasi. Karena pengguna Anjab dan ABK adalah BKD,’’ kata Kabag Analisis Formasi Jabatan dan Sumber Daya Aparatur Biro Organisasi Setda NTB, Ahmad Syuyuthi dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 19 Januari 2020.

Baca juga:  BKD Lobar Siap Gelar Tes SKD CPNS

Ia menjelaskan bahwa memang sudah ada surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengenai Anjab dan ABK kaitannya dengan pengadaan pegawai. BKD selanjutnya berkoordinasi dengan Biro Organisasi yang telah melakukan Anjab dan ABK.

‘’Secara signifikan tak terlalu berubah dengan Anjab dan ABK tahun sebelumnya,’’ kata Syuyuthi.

Selama ini, kata Syuyuthi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menganggap Anjab dan ABK tidak terlalu penting. Padahal substansi pokok dalam pengadaan pegawai di masing-masing OPD  berdasarkan Anjab dan ABK.

Ia mengatakan, Biro Organisasi tidak akan mampu mendapatkan data Anjab dan ABK yang baik apabila tidak direspons oleh OPD. Jika data dari OPD asal-asalan, maka tentu hasil Anjab dan ABK  juga akan asal-asalan. ‘’Tapi, Biro Organisasi tetap berkomitmen berkoordinasi dengan baik,’’ ujarnya.

Baca juga:  Persiapkan Tes CPNS, PLN Selong Prioritaskan Ketersediaan Listrik

Penyusunan Anjab dan ABK merupakan kewajiban masing-masing OPD setiap tahun. Setiap ada perubahan pegawai, baik ada yang pensiun, mutasi maupun promosi maka wajib dilakukan Anjab dan ABK.

‘’Berdasarkan Anjab itu bisa dilihat berapa yang pensiun dan berapa yang mengisi. Dari Anjab dan ABK juga kita bisa mengetahui perangkat daerah, apa kebutuhannya dalam rangka mendukung tupoksi. Yang paling memahami itu adalah OPD. Kalau kita ibaratnya mendata, seperti Sensus,’’ jelasnya.

Syuyuthi menambahkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh OPD pada Desember 2019 lalu. Dalam surat edaran tersebut, gubernur meminta seluruh OPD agar memperhatikan penentuan petugas Anjab dan ABK. Serta dibuat dalam bentuk keputusan di setiap OPD.

Baca juga:  Tiga Ribu Lebih Pelamar CPNS di Lotim Tak Penuhi ‘’Passing Grade’’

‘’Setelah itu, masing-masing petugas diberikan reward, seperti pengurus barang di masing-masing OPD. Terhadap Anjab dan ABK ini bukan tugas tambahan, bukan tugas sampingan. Tapi harus dijadikan tugas pokok. Sehingga perubahan komposisi di masing-masing perangkat daerah dilaporkan ke BKD, Biro Organisasi termasuk BPSDM,’’ terangnya.

Apabila Anjab dan ABK bagus, maka peta jabatan di masing-masing OPD akan gampang dibaca. Dengan adanya Anjab dan ABK, maka akan diketahui kondisi pegawai, termasuk berapa kekurangan yang dibutuhkan. Di samping itu latar belakang pendidikan dan keahlian masing-masing ASN juga terpetakan dengan baik. (nas)