Kakanwil Kemenag NTB Dicopot, Ombudsman Sebut Rekomendasi Kasus Dana BOS Buku

Ali Rohmad dan Asisten Ombudsman NTB Sahabuddin menunjukkan LAHP maladministrasi dana BOS Kemenag NTB. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi NTB H. Nasruddin resmi dicopot dari jabatannya. Pemberhentian langsung dari Menteri Agama RI, Fachrul Razi. Berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Jendral (Itjen) Kemenag RI, salah satu diktum alasan pencopotan berdasarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman NTB.

Pemberhentian Nasruddin itu dibenarkan Kabag Humas, Data dan Informasi Kemenag RI Ubaidillah, MA. “Informasi yang bisa kita infokan, bahwa benar Kakanwil Kemenag Provinsi NTB di non aktifkan,” jawab Ubaidillah melalui pesan instan, Kamis, 16 Januari 2020.

Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI, Ali Rohmad melengkapi penjelasan Ubaidillah saat menjawab Suara NTB melalui saluran telepon.

“Diberhentikan baik dalam jabatan dan kedudukan dia sebagai Kakanwil Kemenag NTB,” kata Ali Rohmad. Sebelum pemberhentian, ada mekanisme panjang yang dilalui. Tahap awal adalah pemeriksaan Itjen Kemenag yang menyimpulkan terdapat temuan temuan terkait pelanggaran Nasrudin sebagai Kakanwil. Dengan dasar itu, kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), ditindaklanjuti ke rapat Dewan Saran Tindak Lanjut (STL), berlanjut ke Dewan Pertimbangan Jabatan. Dari rangkaian pertimbangan itu, lanjut Ali, diputuskan ditingkat Menteri untuk pemberhentian per tanggal 13 Januari 2020. Ditanya soal alasan Nasrudin diberhentikan Menteri, tak dijelaskannya.

Baca juga:  Kejaksaan Bantah Dampingi Proyek Dermaga Gili Meno

“Kenapa dia diberhentikan?,karena ada SK Menteri turun tadi,” jawabnya diplomatis, saat ditanya isi rekomendasi pemberhentian. “Soal pasal apa pasal apa, itu seluruhnya menjadi urusan teknis di Itjen,” sambungnya.

Sementara dalam surat Menteri Agama, salah satu diktum menyebutkan, berdasarkan LAHP Ombudsman RI Perwakilan NTB tanggal 16 April 2019, mengenai penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang oleh Kakanwil Kemenag RI dalam proses pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap II tahun 2018 pada Madrasah se-NTB.

Baca juga:  OTT Dana RTG Sigerongan, Konstruksi Hukum Minta Diubah

Sehingga poin pertimbangan pertama, berdasarkan LAHP tersebut, Menteri menegaskan Nasrudin melanggar Pasal 3 angka 4, pasal 4 angka 1 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta pasal 8 huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2016 tentang tata cara mengenai sanksi administrasi pejabat pemerintah. Sementara Nasruddin belum bisa dihubungi hingga berita ini ditulis pagi kemarin.

Bagaimana respon Ombudsman NTB? Asisten Ombudsman NTB Bidang Penanganan Laporan, Sahabuddin enggan menanggapi soal pencopotan Kakanwil, karena menjadi ranah Kemenag RI. Namun ia tidak menampik bahwa pernah menyerahkan LAHP kasus dana BOS tahap II tahun 2018. “Memang, dalam dictum ‘menimbang’ ada LAHP Ombudsman NTB yang disebut,” kata Sahabuddin.

Baca juga:  Proyek Dermaga Trawangan Diduga Bermasalah Sejak Dibangun

Pihaknya mengakui, dalam kurun waktu satu tahun terakhir, gencar mengusut dugaan maladministrasi dalam proses penyaluran dana BOS buku tahun 2018 senilai Rp 200 miliar lebih. Buku yang diterima madrasah se-NTB diduga tidak sesuai spesifikasi kurikulum yang dibutuhkan.

“Kami kirim LAHP 2018. Sejak saat itu, pusat (Kemenag RI) beberapa kali memanggil pihak pihak di Kemenag NTB untuk dimintai keterangan,” jelasnya. Termasuk pihaknya, beberapa kali diajak untuk koordinasi. Sampai akhirnya terbit keputusan Menteri Agama tentang pemberhentian Nasruddin.

“Itu (pencopotan) internal, kami tidak mau komentari. Tapi apa yang dilakukan Kemenag RI ini patut kami apresiasi,” pungkasnya. (ars)