Soal CPNS KII, Bupati Dompu Minta Saran Kejaksaan

Ilustrasi tes CPNS di NTB (Suara NTB/dok)

Dompu (Suara NTB) – Menindaklanjuti surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, untuk pengalihan status CPNS KII dari kelompok 256 menjadi PNS. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin telah melayangkan surat permohonan pendapat hukum ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu.

Surat itu telah ditindaklanjuti, Senin, 6 Januari 2020. Jajaran BKDPSDM dan Bagian Hukum dihadirkan untuk memberi keterangan tambahan serta dokumen pendukung.

Kepala Bidang Pengembangan Kepegawaian BKDPSDM Dompu, Asraruddin, SH, kepada wartawan menyampaikan, kehadirannya memenuhi undangan kejaksaan ini berkenaan dengan surat Bupati HBY yang meminta saran hukum dalam pengalihan status CPNS KII 256 menjadi PNS.

Baca juga:  Hari Pertama SKD, 251 Pelamar CPNS Kota Mataram Terpental

“Kalau dokumen yang 134 itu ada semua disini, tapi 256 ini yang belum ada dokumen dan keterangannya. Jadi supaya tidak salah pak Kajari memberi saran terkait surat Bupati itu ya Kajari meminta masukan dari Bagian Hukum dan BKD,” ungkapnya.

Permintaan saran hukum ke kejaksaan atas surat BKN RI tersebut, menurut dia, salah satu bentuk kehati-hatian Bupati dalam mengambil sikap. Karena dikhawatirkan terjadi kekeliruan sebagaimana yang pernah ditemukan sebelumnya.

Penegasan dari BKN bahwa CPNS KII dari kelompok 256 sudah bisa diangkat sebagai PNS, diakuinya menjadi angin segar bagi mereka yang telah memperjuangkan nasibnya selama ini. Namun, pemerintah daerah masih akan menunggu saran jaksa terlebih dahulu sebagai pengacara negara. “Ini memang sinyal bagus buat 256, tetapi nantikan kita tunggu dulu jawaban dari kejaksaan,” tandasnya.

Baca juga:  SKD CPNS Lotim Berakhir, 3.734 Peserta Penuhi ‘’Passing Grade’’ Belum Aman

Terpisah, Kasi Datun Kejari Dompu, Zulkarnaen, SH, dikonfirmasi wartawan mengaku, belum bisa membeberkan lebih jauh apa yang menjadi materi dalam rapat koordinasi tersebut. Intinya kehadiran jajaran BKDPSDM dan Bagian Hukum untuk memberi keterangan tambahan sebagai bahan kajian sebelum memberikan saran hukum soal pengalihan status CPNS 256.

Baca juga:  Tiga Ribu Lebih Pelamar CPNS di Lotim Tak Penuhi ‘’Passing Grade’’

“Ini masuk tahap final karena sudah terbit SP-nya kemudian baru dibuatkan LO. Inilah nanti sama teman JPN kita berdiskusi seperti apa, karena itu akan mengacu pada peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Legal Opinion atau pendapat hukum tersebut ditargetkannya terbit dalam waktu dekat. Dan itu, tegas Zulkarnaen, keputusan akhirnya tetap pada Bupati HBY. Apakah menerima dengan dasar sesuai harapan atau malah sebaliknya. “Jadi LO-nya itu bisa dipakai dan bisa juga tidak, tergantung Bupati,” pungkasnya. (jun)