Kejati NTB Kunjungi Redaksi ‘’Suara NTB’’ dan Radio ‘’Global FM Lombok’’

Penanggung Jawab/Pemred Harian Suara NTB H. Agus Talino dan Redpel Raka Akriyani, foto bersama  Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto dengan para Asisten dan pejabat Kejati NTB. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Kajati NTB  Nanang Sigit Yulianto, SH.,MH berkunjung ke Redaksi Harian Suara NTB/Global FM Lombok, Rabu, 8 Januari 2020. Pada kesempatan itu, ia mengungkapkan tekadnya mengawasi proyek nasional yang dibangun di NTB. Jika ditemukan bermasalah, proyek-proyek nasional itu akan diproses secara hukum.

Salah satu kasus yang sedang jadi atensi adalah proyek jembatan nasional Longken Cs di Lombok Utara dan Lombok Timur senilai Rp36 miliar. Proyek ini sedang dalam proses telaah penyidik Pidsus Kejati NTB.

‘’Proyek ini sedang dalam telaah. Dalam proses pulbaket. Nanti kita lihat, apakah unsur unsurnya (Pidana) terpenuhi atau bagaimana,’’ kata Nanang Yulianto.

Kajati mengaku sudah meminta Bidang Pidsus dan Bidang Intelijen untuk cek ke lokasi, kemudian telaah awal untuk mengkaji kemungkinan unsur pidana. Pihak Satker Pelaksana Jalan Nasional (PJN) IX Mataram tidak menutup kemungkinan diklarifikasi dalam proyek gagal tuntas 2019 itu.  Diakui, proyek ini sebelumnya dampingan TP4D namun dalam perjalanannya ditemukan minus atau deviasi mencapai 40 persen, sehingga direkomendasikan putus kontrak.

Semetara dalam kunjungannya ke Redaksi Suara NTB dan Radio Global FM Lombok, Kajati yang baru dilantik dua pekan lalu,  didampingi Wakajati Dr. Anwaruddin Sulistiono, SH.,MH. Hadir juga lengkap asisten, sejumlah kepala bagian dan kepala seksi. Rombongan Adhyaksa NTB diterima Penanggung Jawab/Pemred Harian Suara NTB H. Agus Talino didampingi Redpel Raka Akriyani, jajaran Redaksi Suara NTBsuarantb.com, Ekbis NTB dan Global FM Lombok.

Kajati juga memaparkan riwayat TP4D yang dihapus Jaksa Agung ST Burhanuddin sesuai SK Nomor 07 tahun 2019. Setelah kebijakan itu, tidak berarti pengawasan pelaksanaan proyek, khususnya yang berstatus strategis nasional akan kendor. Pembubaran TP4D berarti momentum kembali maksimalnya tiga fungsi, yakni Pidsus, Intelijen dan Datun.

Baca juga:  Kasus Kepsek Cabul, Bupati Minta Polisi Tegakkan Hukum Tak Pandang Bulu

‘’Jadi tiga fungsi ini jalan. Pengawasan di Intelijen, pendampingan di Datun dan ketika ada masalah mengarah ke pidana, maka ada penindakan Pidsus di situ,’’ tegas mantan Asintel Kejati NTB tahun 2010 ini.

Pengawasan,  pengawalan dan penindakan ini tetap menjadi instrumen yang bertujuan memudahkan investasi dan pembangunan infrastruktur di daerah. Karena bagi Kajati, tujuannya adalah memperlancar sekaligus mempercepat jalannya pelaksanaan proyek. Kehadiran jajarannya meski tanpa diminta, guna memberi jaminan tidak ada gangguan dari eksternal seperti LSM atau oknum pengganggu lainnya.

‘’Jadi kebijakan ini sesungguhnya untuk memperlancar. Agar tidak saling sikut. Agar tidak ada gangguan dari pihak luar,’’ tegas Kajati.

Begitu masuk menjadi Kajati, ia mendapat momentum pertama menindaklanjuti reaksi masyarakat atas  proyek Jembatan Tampes KLU dan Jembatan Lonken Lotim yang mangkrak. ‘’Ini tantangan pertama bagi saya setelah masuk menjadi Kajati di sini,’’ tandasnya.

Selain jembatan, Kajati juga akan atensi proyek jalan nasional yang dibangun di NTB, guna memastikan pekerjaan benar-benar sesuai RAB dan tidak ada permainan spesifikasi. Ia mendengar di NTB juga sedang berlangsung pembangunan empat mega proyek bernilai triliunan rupiah. Seperti Bendungan Meninting, Lombok Barat, Bendungan Bintang Bano, Sumbawa Barat, Bendungan Bringin Sila, Sumbawa Besar dan Bendungan Raba Baka Kompleks di Dompu.  Proyek strategis nasional ini sebelumnya menjadi bagian dari kawalan TP4D  sejak perencanaan sampai pelaksanaan.

Baca juga:  Polisi Usut Rehab Gedung UPTD Dinas P2KB Kota Mataram

Wakajati NTB menambahkan, selepas TP4D dihapus, pengawasan masih terus berlangsung. Penindakan pun akan semakin leluasa ketika ditemukan indikasi penyimpangan atau tindak pidana korupsi. Langkah itu akan diambil jika ditemukan indikasi penyimpangan namun peringatan dari Intelijen atau Datun tidak diindahkan, maka fungsi penyidik akan di kedepankan. ‘’Karena kami masih percaya bahwa penindakan adalah pencegahan yang efektif,’’ tandasnya.

 Baik Kajati maupun Wakajati menegaskan bahwa kehadiran pihaknya tidak ansih untuk penegakan hokum. Tetapi sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB, kabupaten serta kota untuk mendorong dan mengawal percepatan pembangunan dengan mencegah serta memproses pidana bagi yang menyimpang.

Kajati dan Wakajati hadir untuk mengawal sukses visi misi ‘’NTB Gemilang’’ yang menjadi program Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Pihaknya tidak ingin, ada ulah oknum yang menyalahgunakan uang negara atau uang daerah. Tugas utamanya adalah mengawal kebijakan Presiden RI Joko Widodo terkait upaya mengamankan investasi demi kemajuan negara, khususnya daerah. (ars)