Sekda akan Dalami Rencana Pembelian Randis Pimpinan DPRD NTB

 H.L.Gita ariadi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sekda NTB yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Drs. H. L. Gita Ariadi mengatakan, akan mendalami dugaan dana ‘’siluman’’ pengadaan kendaraan dinas (Randis)  empat pimpinan DPRD NTB.

Ditanya soal anggaran pengadaan Randis sebesar Rp2,6 miliar yang diduga ‘’siluman’’ alias tidak jelas oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Sekda yang belum genap sebulan dilantik tersebut malah bertanya balik.

‘’Masa? Kita dalami dulu,’’ katanya singkat dikonfirmasi Suara NTB usai pelantikan lima pejabat eselon II dan fungsional di Kantor Gubernur, Rabu, 8 Januari 2020 kemarin.

Baca juga:  Catatan Politik 2019, Rekonsiliasi Pasca-Pilpres dan Konsolidasi Politik Zul-Rohmi

Ia mempersilakan apabila ada kajian terkait hal itu agar disampaikan. Ia sempat berseloroh soal sebutan dana yang disebut ‘’siluman’’ untuk pengadaan Randis tersebut. “Siluman? nakutang-nakutang bae (menakut-nakuti saja). Nanti kita coba lihat kajian, coba sampaikan,’’ ujarnya.

Sebelumnya diberitakan Suara NTB, Fitra NTB mensinyalir, sumber anggaran pengadaan mobil dinas Pimpinan DPRD NTB senilai Rp2,6 miliar tidak jelas. Alokasi anggarannya diduga ‘’siluman’’, karena tidak selaras dengan rencana strategis (Renstra) Sekretariat Dewan 2018 – 2023.

Fitra menyarankan anggaran pengadaan mobil dinas itu dibatalkan. Fitra NTB menelisik sumber anggaran Mobdis itu pada KUA-PPAS 2020,  namun tidak ada anggaran pengadaan mobil jabatan empat Pimpinan DPRD NTB. ‘’Bagaimana anggarannya masuk? Padahal dibahas oleh DPRD periode sebelumnya,” kata Sekjen Fitra NTB, Ramli Ernanda.

Baca juga:  Jika Dibatalkan, Rp2,6 Miliar untuk Mobil Pimpinan DPRD NTB Bisa Biayai 2,2 Juta Bibit Pohon

Sementara itu, Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad menepis anggapan bahwa anggaran pengadaan mobil tersebut adalah anggaran ‘’siluman’’. Menurutnya, pengadaan mobil untuk empat Pimpinan DPRD NTB itu sudah melalui mekanisme pembahasan APBD 2020. Hanya saja, proses pengadaannya akan dilakukan sesuai standar protokoler pimpinan DPRD NTB. (nas)