Perbaiki Pemukiman Warga, Percepat Penurunan Kemiskinan

IGB. Sugihartha (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB terus berupaya mempercepat penurunan kemiskinan, salah satunya dengan memperbaiki rumah warga miskin yang tidak layak huni. Pada 2020, Pemprov  akan memperbaiki 2.000 rumah tidak layak huni yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT yang dikonfirmasi  kemarin menyebutkan, Pemprov NTB akan memperbaiki 2.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2020. Anggaran perbaikan 2.000 RTLH sudah dianggarkan pada APBD NTB 2020 mendatang.

Selain perbaikan RTLH oleh Pemprov, kata Sugihartha, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR juga akan memperbaiki RTLH lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sugihartha menyebut Kementerian PUPR akan memperbaiki sekitar 3.000 unit.

Sehingga total RTLH yang akan ditangani Pemerintah Pusat dan Pemprov pada 2020 sekitar 10.000 unit. Mantan Kepala Biro AP dan LPBJP Setda NTB ini mengatakan Pemprov terus mendorong percepatan penanganan RTLH di NTB yang jumlahnya masih ratusan ribu unit.

Baca juga:  Peroleh Dana Rp1,8 Miliar, Kelurahan Diminta Fokus Tangani Kemiskinan

Dengan melakukan pengeroyokan pengalokasian anggaran mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Desa. Melalui pengeroyokan pengalokasian anggaran, kata Sugihartha, NTB menargetkan 20 ribu unit RTLH  dapat ditangani pada 2020.

Apabila masing-masing desa dan kelurahan di NTB  mengalokasikan anggaran untuk perbaikan 10 unit RTLH. Maka total, rumah kumuh yang ditangani oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan mencapai lebih dari 10.000 unit. Karena jumlah desa di NTB saat ini sebanyak 995 desa, sedangkan kelurahan lebih dari 100 kelurahan.

‘’Sehingga target 2020 secara total dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan kurang lebih 20 ribu unit perbaikan RTLH,’’ sebut Sugihartha.

Baca juga:  IPM NTB Masih di Urutan 29 Nasional

Ia mengatakan,  ada beberapa bupati di NTB yang sudah meminta Pemerintah Desa untuk mengalokasikan dana desa untuk perbaikan rumah warga miskin yang tidak layak huni masing-masing 5 unit per desa pada 2019. Diharapkan, tahun 2020 mendatang, masing-masing Pemerintah Desa dapat mengalokasikan dana desa untuk perbaikan 10 unit.

“Perkiraan kita dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sekitar 10.000 unit. Kalau Pemerintah Desa juga ikut mengalokasikan bisa sampai 10.000 unit juga. Sehingga totalnya 20 ribu unit,” imbuhnya.

Tahun 2018 lalu, jumlah rumah tak layak huni di NTB sebanyak 239 ribu unit. Berkurang sebanyak 9.400 unit setelah ditangani pada tahun 2017, dari jumlah awal sebanyak 248 ribu unit rumah tidak layak huni.

Baca juga:  Demi Sesuap Nasi, Seorang Ibu Tarik Gerobak Sampah Sambil Menggendong Bayi

Pada tahun 2018, Pemprov  NTB mengalokasikan anggaran  sekitar Rp60 miliar untuk  pembangunan rumah layak huni. Dari total anggaran tersebut, sekitar 2. 000 unit rumah yang menjadi sasaran. Belum lagi bantuan dana stimulan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan data Pemprov NTB,  ada lima kabupaten yang memiliki jumlah RTLH masih cukup tinggi di NTB. Yakni Lombok Timur 35.208 unit, Lombok Tengah 13.973 unit, Lombok Utara 10.214 unit, Sumbawa 10.071 unit, dan Bima 10.070 unit.

Sedangkan lima kabupaten/kota, jumlahnya ratusan hingga ribuan unit. Seperti Kota Mataram 946 unit, Lombok Barat 6.314 unit, Sumbawa Barat 3.631 unit, Dompu 8.006 unit dan Kota Bima 3.419 unit. (nas)