Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menegaskan bahwa proyek Bendungan Mujur akan tetap menjadi prioritas. Pasalnya, pembangunan bendungan di Lombok Tengah tersebut merupakan bagian dari rencana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di NTB.
‘’Bendungan Mujur itu tetap jadi prioritas bagi kita. Karena itu kita harus segera selesaikan semua persyaratannya,’’ ujar Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, Ir. H. Ridwan Syah, kepada Suara NTB, di Mataram. Menurutnya Pemprov NTB beserta Pemda Lombok Tengah saat ini tetap menargetkan pengerjaan bendungan tersebut dapat dimulai pada 2020 mendatang.
Diterangkan Ridwan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah terkait pembebasan lahan yang akan dijadikan lokasi proyek. Jika persoalan tersebut belum selesai, maka pemerintah disebut tidak dapat memulai tender proyek.
‘’Secara umum belum ada pembebasan lahan, sekarang masih dalam studi LARAP (Land Acquisition and Resetlement Action Plan),’’ ujar Ridwan. Berdasarkan data terakhir yang ada di Pemprov NTB, disebutkan bahwa sebagian lahan yang menjadi lokasi proyek masih memerlukan identifikasi kembali.
Untuk itu, Pemkab Lombok Tengah dan Balai Wilayah Sungai (BWS) disebut tengah melakukan pendekatan-pendekatan khsusu untuk menyelesaikan masalah lahan tersebut. Antara lain melakukan survei ulang serta menentukan kembali beberapa hal teknis seperti besar bendungan dan lain-lain.
Diterangkan Ridwan beberapa minggu lalu pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi terkait percepatan pembangunan Bendungan Mujur di Kantor PUPR NTB. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Pemda Lombok Tengah dan perwakilan BWS.
‘’Laporan teman BWS dan Pemkab Lombok Tengah memang ada resistensi terkait pembebasan lahan. Oleh karena itu kemarin kita minta kepada BWS dan Pemda untuk mengevaluasi kembali, melakukan pendekatan,’’ ujarnya. Salah satu alternatif lain yang diusulkan adalah pengurangan besar bendungan. ‘’Bisa tidak kalau tidak usah seluas itu, tapi dilakukan delineasi kembali,’’ sambungnya.
Terkait kabar pengalihan anggaran proyek Bendungan Mujur oleh pemerintah pusat, Ridwan mengaku pihaknya belum menerima keputusan resmi terkait hal tersebut. Walaupun begitu, melihat proses yang tengah berjalan, maka pengalihan anggaran disebut memang mungkin terjadi.
‘’Mungkin pusat butuh kepastian (karena proyek Bendungan Mujur lama berjalan, red). Anggaran pemerintah pusat juga terbatas, karena APBN harus dipastikan,’’ ujarnya.
Walaupun begitu, ditegaskan Ridwan bahwa Pemprov NTB saat ini tetap akan mendorong terwujudnya proyek tersebut. Jika bukan dari APBN 2020, maka akan diajukan kembali pada APBN untuk tahun anggaran berikutnya.
‘’Kalau pembiayaan sudah siap dari pusat. Tapi kita tidak bisa menyalahkan kalau anggaran 2020 itu dipindahkan ke tempat lain, karena kita belum siap,’’ ujar Ridwan. (bay)