Pembenahan PT. GNE Jadi Prioritas

Wirajaya Kusuma (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Biro Perekonomian sedang melakukan evaluasi total terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov NTB. Salah satu BUMD, PT. Gerbang NTB Emas (GNE) salah satu yang prioritas untuk dibenahi.

‘’GNE saya pikir jadi prioritas (dirombak). Nanti kita evaluasi. Nanti kita lihat kebijakan Pak Gubernur. Yang segera kita minta untuk diperbaiki kinerjanya adalah GNE,’’ tegas Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH ketika dikonfirmasi usai upacara paripurna NTB Gemilang di Halaman Kantor Gubernur, Kamis, 17 Januari 2019.

Baca juga:  21.467,675 Hektare Lahan Terindikasi Ditelantarkan Investor

Wirajaya mengatakan, pihaknya sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen, sumber daya manusia (SDM) dan peralatan. Bahkan, Wirajaya mengaku sudah berdiskusi dengan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Bahwa direksi BUMD punya peran yang sangat penting untuk mengembangkan perusahaan daerah yang ada.

‘’Direksi harus betul-betul. Karena dia mengoperasionalkan perusahaan. Harus membuat orientasi bisnis, harus bisa membaca peluang bisnis ke depan seperti apa. Kalau kurang kreatif saya pikir akan stagnan,’’ katanya.

Salah satu unit usaha di bawah GNE, yakni Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek kini tak jalan. Unit usaha GNE yang justru berkembang adalah usaha paving block dan konstruksi. Sementara untuk mengembangkan RPH Banyumulek, GNE justru meminta penambahan penyertaan modal.

Baca juga:  Perusahaan Kayu Putih Buka Lowongan, Gubernur Beri Apresiasi

Mantan Penjabat Bupati Bima ini mengatakan sudah bertemu langsung dengan Direktur Utama PT. GNE, H. Syahdan Ilyas. BUMD milik Pemprov NTB yang memiliki usaha produksi yang riil adalah GNE.

Jika melihat perkembangannya, kata Wirajaya GNE masih termasuk BUMD yang sehat. Pada 2016/2017, perusahaan daerah ini tak mendapatkan penyertaan modal dari Pemprov. Tetapi GNE masih dapat menyetor dividen ke kas daerah. Artinya, untuk biaya operasional perusahaan dan membayar gaji karyawan GNE masih mampu.

Baca juga:  Realisasi Investasi di Sumbawa Minim

‘’Tapi seharusnya kalau melihat usianya , lompatannya harus lebih jauh. Makanya peran direksi harus betul-betul optimal. Bagaimana membuat BUMD berkembang, Direktur Utama sama direktur-direktur di bawahnya punya peran,’’ pungkasnya.

Dikonfirmasi usai menghadiri penandatangan kesepakatan damai antara warga Karang Genteng dan Bajur di Kantor Gubernur, Rabu, 16 Januari 2019, Dirut GNE, H. Syahdan Ilyas menolak berkomentar mengenai rencana perombakan BUMD yang akan dilakukan gubernur. Syahdan mengatakan perombakan BUMD merupakan kewenangan gubernur. (nas)