Lima Kepala Daerah Tetapkan Status Siaga Bencana

Mataram (Suara NTB) – Status siaga darurat bencana dikeluarkan lima kepala daerah di NTB. Selain pertimbangan kejadian banjir, longsor dan angin puting beliung, juga sebagai langkah kesiap siagaan dan minimalisir dampak bencana.

Penerbitan Surat Keputusan (SK) siaga darurat diawali Bupati Dompu dan Bupati Sumbawa.  SK terbaru diterbitkan Bupati Lombok Utara, Bupati KSB dan Walikota Bima.

‘’Sisa lima daerah masih dalam proses  penandatangan kepala daerah, termasuk SK siaga darurat Provinsi NTB,” kata Kepala BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, Jumat, 27 Desember 2019 kemarin.

Penetapan siaga darurat dipastikan sudah disetujui lima kepala daerah yang dimaksud. Hanya, SK tinggal menunggu untuk diteken.

Keputusan siaga dikeluarkan masing masing kepala darah dengan pertimbangan rentetan peristiwa bencana hidrogeologi. Seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung.

Dalam catatan Pusdalops BPBD NTB, daerah yang sudah menetapkan status siaga bencana ini karena pertimbangan sejumlah peristiwa. Diantaranya di Dompu, 151 rumah rusak berat, rumah rusak sedang 152 rumah, rumah rusak ringan 208 unit. Kabupaten Sumbawa, 11 rumah rusak berat, rumah rusak sedang 18 unit dan rumah rusak ringan 39 unit.

Sementara daerah yang baru menerbitkan SK seperti Sumbawa Barat, terdapat dua rumah rusak berat, 48 rumah rusak sedang, rumah rusak ringan delapan unit. Kota Bima 5 rumah rusak sedang.

Diantara daerah terpapar bencana,  sejauh ini Lombok Utara yang masih aman. Daerah paling parah terdampak gempa Juli – Agustus 2018 lalu ini, beruntung nihil bencana.

Namun menurut Ahsanul Khalik, status siaga tidak harus karena terjadi bencana. Tapi berkaitan dengan antisipasi lebih dini atau kesiap siagaan.

“Status siaga darurat bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana berupa  peningkatan eskalasi ancaman,” ujarnya.

Penentuannya, lanjut dia, didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang, khususnya BPBD di daerah. status siaga darurat juga mempertimbangkan dampak yang terjadi di masyarakat.

Sementara di tingkat kabupaten kota, kesiap siagaan antisipasi bencana diwujudkan  dengan mendirikan posko. Seperti yang terlihat di Kota Bima, Sumbawa dan Kota Mataram. (ars)