Polda NTB Ungkap Modus Dugaan Korupsi Dana Gempa

Syarif Hidayat (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Penyidik Polda NTB memberi gambaran terkait modus dugaan korupsi dana gempa. Oknum yang terlibat diantaranya diduga Kelompok Masyarakat (Pokmas), fasilitator dan aplikator atau kontraktor pelaksana.

Salah satunya yang ditangani saat ini di Dusun Temas, Desa Narmada, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, tahun 2018. Polda NTB menemukan modus dugaan tindak pidana pemotongan dana stimulan bantuan yang diterima masyarakat.

‘’Pemotongan dana stimulan  bantuan gempa itu dilakukan oknum pada Pokmas BB, terhadap warga yang terdampak,’’ ujar Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Syarif Hidayat, Jumat, 13 Desember 2019.

Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Saat ini, pihaknya sedang melakukan permintaan dokumen pada Ketua Pokmas BB.

Selain itu, sudah diperiksa Ketua Pokmas, Su, Sekertaris MR, JB selaku Bendahara, serta Mar pemilik toko material. Ada tujuh anggota Pokmas juga turut diperiksa.

‘’Tim juga melakukan permintaan keterangan terhadap anggota Pokmas/penerima bantuan, fasilitator dan BPBD Kabupaten Lobar,’’ jelasnya.

Modus lain ditemukan di Sumbawa Besar. Ada indikasi dugaan tindak korupsi penyalahgunaan dana gempa pada tiga kelompok masyarakat di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa  senilai Rp45.818.000. Kasus ini sedang ditangani Polres Sumbawa.

Baca juga:  Mantan Ketua PWI Lotim Diperiksa Polisi

Modus lainnya, kali ini melibatkan oknum Aplikator PT. PBG, yang diduga melakukan pemotongan dana bantuan gempa senilai Rp179.648.000 kepada lima Pokmas di Dusun Pancor Dao, Desa Aik Darek, Lombok Tengah.

Hal sama yang ditangani Polres Lombok Timur. Terkait dugaan korupsi rumah korban gempa yang sampai saat ini belum diselesaikan bangunannya oleh aplikator sesuai perjanjian. Nilainya Rp413.788.870.

Di Polres Lombok Barat, saat ini sedang ditangani dugaan penyimpangan penyaluran dana pascagempa di Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat.

Kasus lainnya, terkait adanya indikasi penyelewengan dana bantuan gempa di Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. ‘’Dua kasus ini sedang ditangani Polres Lombok Barat,’’ ujar Syarif.

Kasus lainnya di Lombok Utara, terkait dugaan mark up dana dan tidak sesuai spek pada pembangunan RTG Dusun Teluk Kodek , Desa  Malaka, Pemenang, KLU. Selain itu, dugaan tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Aplikator PT. PTJ. Perusahaan ini mengerjakan pembangunan RTG jenis Riko, namun pada saat pelaksanaan banyak yang belum selesai.

Baca juga:  Kredit Modal Kerja Perumahan, Kasus Lanjut ke Pengadilan

Selain itu, dugaan penyimpangan bantuan rumah gempa oleh oknum  Aplikator. Sesuai laporan LSM Amati, perusahaan ini meninggalkan pekerjaannya, namun uang sudah cair.

Pada  3 September 2019 lalu, ada juga laporan pengadaan barang untuk rumah Riko yang diduga tidak sesuai spek. ‘’Diduga pengerjaan pemasangan atau dengan bahan berupa kanal “C” tidak sesuai dengan spek pada RAB,’’ sebutnya.

Kasus lainnya, pengaduan tanggal 5 Agustus 2019 tentang dugaan terjadinya penyimpangan dana rehab rekon rumah tahan gempa.  Pada saat penerima bantuan yang seharusnya pada SK Bupati diberikan kepada Ahmad, namun di lapangan yang menerima bantuan adalah Ahmad Tanwir.

Menurut Kasubdit, masing masing kasus ini sedang dalam proses penyelidikan untuk mendalami modus- modus korupsi tersebut. Pihaknya juga tetap berkoordinasi dengan BPBD NTB dalam proses penyelidikan. (ars)