25 Desa Baru Tak Peroleh DD 2020

Irnadi Kusuma (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 25 desa baru terbentuk di dua kabupaten di NTB. Ke-10 desa baru di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan 15 desa baru di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Meskipun 25 desa baru sudah ditetapkan dengan Perda. Namun, 25 desa baru tersebut tidak mendapatkan Dana Desa (DD) tahun 2020. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), belum menetapkan kode desa untuk desa yang baru terbentuk tersebut.

‘’Kode register desa acuannya Kementerian Desa untuk menghitung alokasi dana desa. Mudah-mudahan tahun  2021, desa yang baru dapat alokasi dana desa dari pusat. Tapi  tergantung kebijakan pemerintah nanti,’’ kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD dan Dukcapil NTB, Hendra Saputra, S. STP dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 9 Desember 2019 siang.

Hendra menjelaskan, dari 25 desa baru yang telah ditetapkan KLU dan Loteng. Baru 10 desa baru di KLU yang sudah dibahas di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemendagri telah memanggil Pemda KLU untuk membahas pembentukan 10 desa baru tersebut untuk mendapatkan kode desa sekitar dua pekan lalu.

Tetapi, Hendra mengaku belum mengetahui update soal pembahasan usulan kode desa untuk 10 desan di KLU tersebut. ‘’Baru KLU yang dibahas di kementerian. Dana desa akan diperoleh apabila sudah ada kode register desa,’’ terangnya.

Baca juga:  Kemenkeu Transfer Langsung DD 2020 ke Rekening Desa

Ia menyebutkan alokasi DD untuk delapan kabupaten di NTB sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp1,23 triliun pada 2020. DD yang diperoleh NTB meningkat sebesar Rp52 miliar dibandingkan 2019.

Karena belum mendapatkan dana desa untuk 2020, maka puluhan desa baru yang terbentuk di NTB masih menjadi tanggungan desa induk. DD yang diperoleh desa induk akan dibagi secara proporsional kepada desa pemekaran.

Terpisah, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S. STP, ME mengatakan, pihaknya masih menunggu Pemkab Loteng untuk pengusulan kode desa ke Kemendagri. Ia menjelaskan, kode desa untuk desa pemekaran yang di KLU sudah diusulkan ke Kemendagri.

‘’Kalau sudah diberikan kode desa oleh Kemendagri, baru mereka diberikan DD. Selama mereka masih menjadi desa persiapan, masih dinaungi pembiayaannya  oleh desa induk,’’ katanya.

Irnadi menjelaskan, desa persiapan diberikan waktu maksimal 3 tahun untuk dapat ditetapkan menjadi desa definitif. Selama menjadi desa persiapan, mereka akan dilihat kemandiriannya. Apabila mereka cepat mandiri, maka akan segera ditetapkan menjadi desa definitif.

Baca juga:  Kepala Desa Bagik Payung Selatan Dilaporkan ke APH

Namun, apabila dalam jangka waktu tiga tahun tidak bisa mandiri. Maka desa persiapan atau desa hasil pemekaran akan kembali ke desa induknya. Kemampuan desa persiapan menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan akan menjadi tolak ukur. ‘’Kemampuan mereka menyiapkan sarana prasarana sendiri, misal kantor desa, lapangan desa,’’ katanya.

Diketahui, jumlah DD untuk NTB tahun 2020 mendatang naik menjadi Rp1,23 triliun. Tahun 2019, DD untuk delapan kabupaten di NTB sebesar Rp1,18 triliun.

Dari alokasi sebesar itu, Lombok Timur dan Lombok Tengah yang mendapatkan DD paling besar. Masing-masing memperoleh DD sebesar Rp316,38 miliar dan Rp209,21 miliar. Kemudian Bima Rp189,45 miliar. Selanjutnya, Lombok Barat Rp161,72 miliar, Sumbawa Rp148,33 miliar, Dompu Rp72,22 miliar, Lombok Utara Rp71,44 miliar dan Sumbawa Barat Rp62,57 miliar.

Pada 2019, DD untuk delapan kabupaten di NTB sebesar Rp1,18 triliun. Dengan rincian, Lombok Barat Rp31,12 miliar, Lombok Tengah Rp38,64 miliar, Lombok Timur Rp61,47 miliar, Bima Rp37,12 miliar, Sumbawa Rp28,81 miliar, Dompu Rp14,16 miliar, Sumbawa Barat Rp12,08 miliar dan Lombok Utara Rp12,87 miliar. (nas)