Ironi Peti di Lahan Konsesi; Penambang Ilegal dan Penertiban yang Sia-sia

Gelondong atau silinder yang berfungsi memisahkan material batu dengan bijih emas di Dusun Lamunga Bawah Desa Persiapan Lamunga, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. (Suara NTB/ars)

Tambang liar atau Pertambangan Tanpa Izin (Peti) terlanjur beranak pinak di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Lubang- lubang dalam  blok Peti bak gula yang dikerubuti semut dari berbagai penjuru. Sebagian besar aktivitas  Peti  masuk ke wilayah lahan konsesi perusahaan yang sudah  mengantongi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Pemerintah dilema, penambang kucing- kucingan dengan aparat hingga konflik dengan perusahaan.

Kamis, 5 Desember 2019, Suara NTB berbincang dengan Abdullah dan sejumlah warga penambang lainnya yang mengklaim sudah 18 tahun menduduki kawasan itu dan melakukan eksploitasi emas dengan cara konvesional. Butuh waktu sekitar dua jam menuju Desa Tatar, tempat pertemuan Suara NTB dengan warga penambang difasilitasi Pikeng,  pemilik lubang galian sekaligus bagian dari penggerak warga agar tetap bertahan menambang di lokasi.

Abddullah dan sekitar 250 warga lainnya menduduki blok Tongo Loka. Wilayah ini masuk dalam tiga desa di  Kecamatan Sekongkang, seperti Desa Tongo, Desa Tatar dan Desa Ai Kangkung. Masing -masing desa tersebut terdapat kelompok Peti yang dipimpin ketua “geng” mereka.

Mereka punya payung organisasi, Solidariras Tambang Rakyat KSB yang selama ini melakukan advokasi dari tingkat kabupaten sampai dengan provinsi. Bertemu dengan kelompok penambang belakangan bukan perkara gampang, terlebih mereka semakin antipati dengan kehadiran media. Proses negosiasi  melibatkan pihak yang dekat dengan penambang akhirnya membuka akses untuk wawancara.

Cukup beralasan, mereka  masih was- was pascapenertiban Kamis 28 November 2019 lalu yang sempat melumpuhkan aktivitas penggalian. Apalagi pertemuan tanggal 3 Desember difasilitasi Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Mustofa, SIK belum membuahkan kesepakatan. Mereka tetap menyandang status ilegal.

Hasbullah mengaku sadar sepenuhnya bahwa mereka sedang melakukan aktivitas ilegal. Kesadaran mereka didukung bukti bahwa kawasan SP2 Tatar, Teluk Punak itu memang masuk dalam konsesi atau WIUP PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT).

‘’Mau nggak mau. Suka atau tidak suka, ya kami akui, kami ini ilegal. Tapi sekarang bagaimana supaya kami ini jadi legal,’’ tanya Hasbullah dengan nada tinggi.

Upaya mendapat pengakuan sebagai penambang, dibahas  dalam pertemuan tanggal 3 Desember 2019 lalu. Tapi masing-masing pihak datang dengan keinginan dan kewenangan berbeda. PT. AMNT yang diwakili sejumlah petingginya menegaskan, wilayah SP 2 Tatar adalah konsesi. Jika dibiarkan, maka pemerintah akan menyalahkan perusahaan, karena penggunaan lahan harus sesuai perizinan.

Sementara dari pihak pemerintah yang diwakili Camat Sekongkang, Syarifuddin tak bisa memutuskan karena terbentur kewenangan. Isi pertemuan itu disampaikan kepada Bupati KSB Dr. H. W. Musyafirin, MM.

Keberadaan Peti di lahan konsesi ini memang jadi ironi berkepanjangan di Sumbawa Barat. Mereka tercium aparat dan Pemda, tapi tak kunjung tuntas meskipun sudah ditertibkan. Sejak 2018, setidaknya sudah enam kali proses penertiban, tapi penambang mengaku harus – kucingan dengan aparat. ‘’Hari ini ditutup, besok kita buka lagi. Karena memang cuma itu sumber penghasilan kita,’’ kata Pikeng.

Tuntutan mereka hanya ingin  mendapat bagian dari lahan konsesi yang luasnya mencapai sekitar 16.000 hektar. Sementara yang mereka garap secara tradisional sekitar 10 sampai 15 hektar. ‘’Itu cuma secuil dari  total lahan konsesi,’’ kata Hasbullah.

 Solidaritas Tambang Rakyat KSB pernah melayangkan surat ke Gubernur NTB yang intinya meminta agar Peti dilegalkan menjadi tambang rakyat dengan usulan luasan masing masing

Sedikitnya ada tujuh blok yang mereka ajukan, diantaranya blok koordinat Lamunga seluas 25 hektare, blok koordinat Sampar Kebo 25 hektar, blok koordinat Sampar Sekunyit seluas 25 hektar. Blok lainnya, Lamuntet seluas 25 hektar, blok Song seluas 25 hektar,  Baringin 25 hektar. Terakhir blok koordinat Tongo Loka seluas 25 hektar.

Surat dikirim Ketua Solidaritas Tambang Rakyat KSB, Dahlan dan Sekretaris,  Zainal Abidin, ditembuskan ke Dinas ESDM Provinsi NTB dan Dinas LHK Provinsi NTB. Sesuai hasil identifikasi, tujuh kawasan itu sebagian masuk dalam WIUP. Namun surat usulan belum sampai pada pembahasan teknis.

Sementara dari tujuh titik ini, Blok Tongo Loka sedang jadi pusat perhatian, karena masuk dalam kawasan konsesi yang awalnya dipegang PT. Newmont Nusa Tenggara.

Blok ini adalah lokasi yang tersulit di antara puluhan titik Peti di KSB. Menempuh dua jam perjalanan menuju Desa Tatar melalui jalan darat, setelah sampai di perkampungan, akses masih bisa menggunakan ojek, alat transportasi yang bisa digunakan mengangkut material keluar masuk ke dalam kawasan hutan.

Namun sepeda motor tidak sanggup menembus sampai ke titik penggalian. Perjalanan dilanjutkan dengan jalan kaki melewati  perbukitan yang sesekali landai dan curam  di dalam hutan tropis. Jika terbiasa, warga yang jalan kaki bisa menempuh waktu dua jam, paling lama empat jam untuk yang amatiran.

Aktivitas Peti  di bukit Dusun Lamunga Bawah Desa Persiapan Lamunga, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Sadar di kawasan Konsesi    

MS,  adalah salah seorang bos tambang di Lamunga. Dari aktivitasnya sejak 2010 lalu itu, ia sudah membangun rumah, membeli mobil dan membangun sebuah yayasan.

Suara NTB berbincang di rumahnya di Dusun Lamunga Bawah. Menuju rumah MS, hanya 10 menit dari pusat Kota Taliwang, melewati Polsek Taliwang, jalan mulus ketika masuk menuju perkampungan. Tempat ini tidak asing lagi setelah beberapa hari sebelumnya jadi pusat kegiatan Festival Taliwang yang dibuka langsung oleh Gubernur NTB Dr. H.Zulkieflimansyah.

Gemuruh suara mesin gelondongan atau alat penghancur material memekakkan telinga. Sepanjang perjalanan selain mendapati kawasan bukit yang ditumbuhi pohon hutan tropis, juga perkebunan jati. Saat melintas, setidaknya dua kali Suara NTB melihat tong raksasa yang digunakan untuk mengolah scrub atau limbah Peti untuk diekstrak emasnya.

Hal ini menunjukkan bahwa kawasan ini memang merupakan pusat aktivitas Peti yang sudah mengakar. MS dan warga penambang di sana, sadar bahwa aktivitas mereka sebenarnya ilegal. Selain tidak mendapat izin resmi dari pemerintah, mereka juga menggali lubang dan mendapat penghasilan di kawasan konsesi milik PT.AMNT.

‘’Mau bagaimana lagi, kita sudah terlanjur begini. Kalau balik jadi petani kan sulit juga,’’ katanya.

Warga di sana hampir 90 persen menggantungkan hidup dari Peti, selebihnya bercocok tanam ketika tiba musim hujan. Saat ini jumlah lubang yang sudah digali di kawasan bukit tersebut mencapai sekitar 1000 titik, 75 sampai 100 titik di antaranya sedang produktif menghasilkan material yang dipercaya mengandung emas.

Selebihnya, penambang akan terus menggali mencari kemungkinan- kemungkinan cadangan emas di titik berbeda di kawasan itu. Lamunga adalah salah satu kawasan yang jadi incaran penambang lokal dan luar daerah, khususnya dari Tasikmalaya. Kandungan emas di perut bukit ini diyakini sama dengan di Sekongkang dan Bakat Monte.

Sebagai bos tambang,  MS hanya tinggal menunggu hasil dari sekitar 15 warga yang dipekerjakan. Tugas mereka dibagi mulai dari tahap awal penggalian di bukit, kemudian mengangkut menggunakan sepeda motor menuju lokasi penggilingan material.

Di camp pengolahan, sudah menunggu sejumlah pekerja lainnya untuk proses lanjutan. Di camp produksi, MS punya 20 unit selinder pengolahan, mereka biasa menyebutnya mata gelondong. Jumlah ini belum termasuk yang rusak dan proses perbaikan, bisa mecapai 50 unit. Sarana dan fasilitas yang dimilikinya cukup lengkap, seperti drill pemecah batu, kendaraan pengangkut, gelondong, hingga alat pemanas untuk proses akhir pemurnian emas yang mereka sebut kompor cor.

Hasil emas  didapat, maka tinggal menyisihkan upah bagi para pekerja, rata rata sebesar Rp 1 juta.

MS terlanjur nyaman dengan aktivitas itu meski disadarinya ilegal. Saat bersamaan ia menyadari ada upaya penertiban besar besaran oleh polisi dan Pemda. Ruang negosiasi sedang dibuka. Penambang mencari celah lewat Undang Undang Minerba tahun 2009 yang di dalamnya mengatur tentang pertambangan rakyat. Tapi pemerintah tidak memberikan solusi lain kecuali menutup, persuasif maupun represif.

‘’Kalau tawaran kami ya biarkan kawasan ini kami kelola sebagai tambang rakyat,’’ ujarnya.

Secara politik posisi tawar penambang cukup kuat dalam hal operasional. Elektabilitas kepala daerah atau calon kepala daerah akan terpengaruh jika menutup atau membiarkan aktivitas tetap berlanjut. Sebagaimana sejumlah titik di Lamontet, Langsabunga, Jereweh, Lansira dan Seloto. Penambang ingin ada semacam kesepakatan tidak tertulis dengan Pemda. Wujudnya, pembiaran dengan tidak melakukan penutupan paksa. ‘’Kami ingin kawasan Lamunga seperti itu,’’ tegasnya.

Kalau pun kemungkinan terburuk penambang angkat bendera putih tanda menyerah, maka pilihannya adalah pemberdayaan. MS dan 15 pekerjanya merasa ada kemunduran jika kembali bertani atau menjadi kuli. Mereka berharap ada solusi berupa pemberdayaan dari pemerintah. (ars)