Laporan Penanganan Stunting Jadi Syarat Pencairan DD 2020

Ilustrasi pencegahan stunting untuk anak-anak. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Mulai 2020 mendatang, pencairan Dana Desa (DD) tahap III dipersyaratkan bagi seluruh desa untuk melaporkan progres penanganan stunting. Tahun 2019, persyaratan ini hanya diberlakukan di Lombok Tengah.

Namun pada 2020 mendatang, semua desa yang berada di delapan  kabupaten di NTB wajib melaporkan progres penanganan stunting sebagai syarat pencairan DD tahap III.

“Kalau nanti tahun depan, tak akan cair DD-nya jika tidak melaporkan progres penanganan stunting. Karena itu syarat-syarat pencairan,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD Dukcapil NTB, Hendra Saputra, S. STP dikonfirmasi Suara NTB, kemarin.

Ia menyebutkan, lima kegiatan yang harus masuk dalam penanganan konvergensi stunting yang harus dialokasikan anggarannya lewat DD. Yaitu, ibu hamil, sanitasi, air bersih, PAUD dan sarana kesehatan dan jaminan sosial untuk bayi selama seribu hari pertama kehidupan.

Baca juga:  Sekolah di Lobar Bersinergi Atasi Stunting dan Anemia

Sesuai RPJMN 2019-2024, menekankan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Sehingga alokasi DD juga akan dititik beratkan pada pemberdayaan masyarakat. Tahun-tahun sebelumnya, sekitar 70 persen DD dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di desa. Mulai tahun depan diharapkan DD dialokasikan lebih besar untuk pemberdayaan masyarakat.

Namun, untuk kabupaten yang dilanda bencana, alokasi DD masih bisa lebih besar dialokasikan untuk pembangunan. Infrastruktur desa yang rusak. “Tadinya 70 persen untuk infrastruktur, sekarang sudah turun 60 persen. Tahun depan turun lagi untuk infrastruktur. Kecuali daerah yang terkena bencana, butuh perbaikan infrastruktur,” katanya.

Jumlah DD untuk NTB tahun 2020 mendatang naik menjadi Rp1,23 triliun. Tahun 2019, DD untuk delapan kabupaten di NTB sebesar Rp1,18 triliun.

Baca juga:  Sekolah di Lobar Bersinergi Atasi Stunting dan Anemia

Dari alokasi sebesar itu, Lombok Timur dan Lombok Tengah yang mendapatkan DD paling besar. Masing-masing memperoleh DD sebesar Rp316,38 miliar dan Rp209,21 miliar. Kemudian Bima Rp189,45 miliar. Selanjutnya, Lombok Barat Rp161,72 miliar, Sumbawa Rp148,33 miliar, Dompu Rp72,22 miliar, Lombok Utara Rp71,44 miliar dan Sumbawa Barat Rp62,57 miliar.

Diketahui, pada 2019, DD untuk delapan kabupaten di NTB sebesar Rp1,18 triliun. Dengan rincian, Lombok Barat Rp31,12 miliar, Lombok Tengah Rp38,64 miliar, Lombok Timur Rp61,47 miliar, Bima Rp37,12 miliar, Sumbawa Rp28,81 miliar, Dompu Rp14,16 miliar, Sumbawa Barat Rp12,08 miliar dan Lombok Utara Rp12,87 miliar. (nas)