Salah Surat Lamaran, 533 Pelamar CPNS Pemprov Berpeluang Diluluskan

Fathurrahman (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Hasil verifikasi faktual sementara yang dilakukan Panitia Seleksi Daerah (Panselda) CPNS Pemprov NTB, jumlah pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam seleksi administrasi bertambah jadi 1.058 orang. Dari 8.541 pelamar, sebanyak 7.448 orang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Dari 1.058 pelamar CPNS Pemprov NTB yang dinyatakan TMS, terbanyak akibat salah tujuan surat lamaran sebanyak 533 orang. Namun, untuk pelamar yang salah tujuan surat lamaran ini berpeluang akan diluluskan. BKD NTB bersama dengan BKDPSDM Kabupaten/Kota akan melakukan rapat koordinasi terkait dengan hal ini.

Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan 533 pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi lantaran salah tujuan surat lamaran kemungkinan dapat diberikan toleransi. Karena hal itu tidak terlalu substansi.

‘’Iya (berpeluang lulus seleksi administrasi). Itu (salah tujuan surat lamaran) bagi kita sesuatu yang tidak terlalu substansi. Karena memang juga  penyebutan-penyebutan ini beranekaragam. By sistem dia menyebut PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), maksudnya Gubernur, Bupati/Walikota,’’ kata Fathurrahman dikonfirmasi, Senin, 2 Desember 2019.

Baca juga:  Tembus 50.000 Pelamar, Ini Formasi CPNS Paling “Laris” di Kejaksaan

Untuk sementara, 533 pelamar tersebut masuk kategori TMS. Karena Panselda mengacu kepada syarat ideal sesuai yang dipersyaratkan dalam seleksi penerimaan CPNS 2019. Tetapi, dalam waktu dekat, Pemprov NTB bersama Pemda kabupaten/kota akan membahas persoalan ini. Karena dinilai tidak terlalu substantif, maka kemungkinan pelamar yang salah tujuan surat lamarannya akan diluluskan dalam seleksi administrasi.

Fathurrahman menjelaskan, kemungkinan pelamar yang salah tujuan surat lamaran karena mengikuti format asli surat lamaran yang berada di portal sscasn. Di dalam format surat lamaran yang ada di sana memang tidak tidak menyebut Gubernur dan Bupati/Walikota tujuan surat lamaran. Tetapi hanya disebut Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

‘’Sesuatu yang bagi kita tidak prinsip. Secara rasional bisa diselesaikan. Bisa ditoleransi dengan kesepakatan dengan kabupaten/kota,’’ imbuhnya.

Selain itu, berkaitan dengan kualifikasi pendidikan yang masih umum juga akan dibahas. Misalnya dalam suatu formasi, kualifikasi pendidikan pelamar yang dibutuhkan S1 Ekonomi. Artinya, kualifikasi pendidikan S1 Akuntansi dan S1 Pemasaran juga bisa mendaftar untuk formasi tersebut.

Baca juga:  NTB Tawarkan Insentif Tarik Minat Dokter Spesialis Daftar CPNS 2019

“Tinggal kita rapatkan, satu suara dengan kabupaten/kota. Kita identifikasi dulu persoalan ini. Mana yang dari sisi substansi dan tidak substansi, itu saja,” jelasnya.

Sedangkan persyaratan yang dinilai substantif dipastikan tak akan toleransi. Misalnya, formasi tenaga kesehatan yang mewajibkan adanya Surat Tanda Registrasi (STR). Namun untuk formasi tenaga kesehatan seperti Kesehatan Masyarakat (Kesmas) tidak perlu memiliki STR.

Secara rinci disebutkan, jumlah pelamar CPNS Pemprov NTB sebanyak 8.541 orang. Hasil verifikasi faktual sementara 7.448 orang dinyatakan MS dan 1.058 orang dinyatakan TMS. Sementara, pelamar yang belum diverifikasi sebanyak 35 orang. Terdiri dari 33 pelamar penyandang disabilitas dan 2 pelamar kualifikasi pendidikan S1 Kesmas.

Dari 1.058 pelamar yang dinyatakan TMS, sebanyak 533 orang akibat salah tujuan surat lamaran. Kemudian 189 orang TMS karena kualifikasi pendidikan, 96 orang TMS lantaran persoalan ijazah/transkrip fotocopy. Selain itu, 30 pelamar TMS karena STR dan lain-lain sebanyak 210 orang. (nas)