Pengangguran di NTB Diharapkan Masuk Program Kartu Prakerja

Agus Patria (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk mendukung program kartu prakerja. Pemprov NTB mengharapkan para lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi yang berpotensi menjadi pengangguran baru  dapat terakomodir mendapatkan kartu prakerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH mengatakan, Pemprov masih menunggu petunjuk pelaksanaan program kartu prakerja tersebut. Meskipun pusat sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp10 triliun, namun Agus mengaku belum ada informasi jatah atau kuota masing-masing Pemda.

‘’Sepertinya seperti itu (lulusan terbaru diakomodir). Kita lihat petunjuk pelaksanaannya. Tapi yang jelas bagaimana mengentaskan pengangguran, tujuannya sepertinya itu,’’ kata Agus ketika dikonfirmasi Suara NTB di Mataram pekan kemarin.

Mengenai program prakerja ini, Agus mengatakan belum mengetahui bentuknya secara detail. Apakah apakah lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan akan dilatih untuk dapat menciptakan lapangan kerja. Atau menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.

Selama ini, kata Agus, ribuan orang diberikan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) setiap tahun. Namun tidak semua yang keluar dari pelatihan di BLK terserap di dunia kerja. Tetapi sebagian besar langsung dapat kerja.

‘’Pelatihan yang kita berikan  mengarah ke kebutuhan pasar dan dunia kerja. Serta bisa membuka usaha sendiri. Misalnya bengkel, kuliner,’’ tandasnya.

Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja di NTB  pada Agustus 2019 sebanyak 2.471.550 orang, naik sekitar 234.170 orang dibanding Agustus 2018. Sejalan dengan kondisi tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat sebesar 2,74 persen poin.

Dalam setahun terakhir, secara absolut pengangguran bertambah sekitar 1.260 orang, akan tetapi kenaikan pengangguran jauh lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk yang bekerja sehingga TPT turun sebesar 0,3 persen poin dari 3,72 persen (Agustus 2018) menjadi 3,42 persen pada Agustus 2019. Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, TPT tertinggi terdapat pada penduduk dengan pendidikan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu sebesar 9,63 persen.

Pada Agustus 2019, penduduk yang bekerja sebanyak 2.387.040 orang, bertambah sekitar 232.920 orang atau sebesar 10,81 persen. Persentase penduduk yang bekerja pada kegiatan informal turun sebesar 0,77 persen poin di banding Agustus 2018.

Selama setahun terakhir, 3 (tiga) lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah penduduk yang bekerja pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (3,62 persen poin), jasa pendidikan (2,01 persen poin), dan lapangan usaha konstruksi (1,61 persen poin).

Pada Agustus 2019, terdapat 1.455.390 orang (60,97 persen) pekerja penuh atau penduduk yang bekerja dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu. Sedangkan jumlah pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) sebanyak 931.650 orang (39,03 persen) terdiri dari 338.100 orang setengah penganggur dan 593.550 orang pekerja paruh waktu. (nas)