Pemprov NTB Validasi Ulang BDT Kemiskinan

Wismaningsih Drajadiah (Suara NTB/dok)

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Dinas Sosial (Disos),  sedang melakukan validasi ulang 2 juta penduduk miskin dan rentan miskin yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT). Ditargetkan awal 2020 mendatang, perbaikan data BDT kemiskinan di NTB sudah tuntas.

Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah mendorong Pemda Kabupaten/Kota segera meminta Pemerintah Desa/ Kelurahan melakukan musyawarah desa (musdes)/ musyawarah kelurahan (muskel). Sehingga masyarakat yang benar-benar miskin terdata dalam BDT.

‘’Masih ada kabupaten/kota yang desa dan kelurahannya belum melakukan musdes/muskel. Awal 2020 kita akan evaluasi, mana kabupaten/kota yang sudah seluruhnya,’’ kata Wismaningsih dikonfirmasi di Mataram, Jumat, 29 November 2019.

Ia mengatakan BDT yang berjumlah 2 juta jiwa lebih harus segera diperbarui atau diperbaiki. Karena disinyalir bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat banyak juga yang salah sasaran atau dinikmati orang kaya. Misalnya, pembagian beras sejahtera (Rastra), sekitar 20 persen dinikmati oleh orang mampu.

“Kami yang mengevaluasi 2020 nanti  bagaimana perubahannya. Angka BDT lebih dari 2 juta jiwa itu yang harus diperbaiki,” tegasnya.

Masyarakat yang dikeluarkan dari BDT, kata Wismaningsih tergantung hasil musdes/muskel. Pemerintah desa/kelurahan yang berkewenangan mengeluarkan masyarakat yang mampu dari BDT sesuai hasil musyawarah. “Harus melalui musdes dan muskel,”terangnya.

Ia mengatakan harus ada keberanian dari kepala desa/lurah dalam melakukan perubahan kaitan dengan perbaikan data kemiskinan. Pasalnya, jika data BDT tidak dilakukan validasi ulang maka akan terus terjadi kesalahan data. “Akhirnya orang yang seharusnya tidak berhak memperoleh bantuan terus-terusan dia dapat,” katanya.

Ia menyebutkan baru tujuh kabupaten/kota yang mulai melakukan validasi ulang BDT dengan melakukan musdes/muskel. Seperti Kota Mataram, sebanyak 50 kelurahan di enam kecamatan sudah melaksanakan muskel. Tetapi terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) saja. Sedangkan DTKS akan dilaksanakan 2020.

Kemudian Lombok Barat, dari 122 desa yang ada, baru 14 desa yang sudah melaksanakan Musdes. Lombok Utara, dari 33 desa, sebanyak 11 desa yang belum melaksanakan musdes. Dengan jumlah rumah tangga miskin 40.381. Dengan data perbaikan sebanyak 2.322.

Selanjutnya Lombok Timur, dari 254 desa baru 40 desa yang sudah melaksanakan Musdes. Data rumah tangga miskin di Lotim sebanyak 260.573, dengan perbaikan sebanyak 10.192. Sumbawa, dengan jumlah desa dan kelurahan sebanyak 165, belum satupun melakukan musdes/muskel. Jumlah rumah tangga miskin di Sumbawa sebanyak 217.314.

Selain itu, Kabupaten Bima dengan jumlah desa 191, yang baru melaksanakan Musdes hanya 3 desa. Jumlah rumah tangga miskin di Bima sebanyak 83.247. Sampai saat ini belum ada perbaikan data. Terakhir Kota Bima, sebanyak 41 kelurahan  yang sedang melaksanakan muskel. Data rumah tangga miskin di Kota Bima sebanyak 19.991. Hingga saat ini belum ada perbaikan data.

Terkait dengan pemasangan stiker di rumah warga miskin, baru Lombok Timur dan Lombok Barat yang berencana akan melakukannya. Wismaningsih menyerahkan kebijakan pemasangan stiker di rumah warga miskin kepada Pemda kabupaten/kota. (nas)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.