Gubernur NTB Minta APIP dan APH Kedepankan Pencegahan Korupsi

Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah memberi sambutan pada Rakorwasda Inspektorat Provinsi NTB. (Suara NTB/ist_kominfotik)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc,  mendorong peran Inspektorat  sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH)  untuk mengedepankan pencegahan tindak pidana korupsi. Kebijakan pencegahan dianggap lebih efektif demi kelancaran pembangunan daerah. Pola penanganan pencegahannya, sejak masuk pengaduan masyarakat.

Apalagi, kolaborasi antara APIP dan APH itu tertuang dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanganan laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang terindikasi tindak pidana korupsi di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB. PKS tersebut disahkan tahun 2014 lalu.

Dorongan itu disampaikan Gubernur NTB dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tingkat Provinsi NTB di Hotel Lombok Astoria, Selasa, 26 November 2019 kemarin. Selain itu Rakorwasda, digelar dalam rangka Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sekaligus Penyelarasan Program Pengawasan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan sosialisasi Kebijakan Pengawasan Tahun 2020.

Rakorwasda dihadiri oleh APH dari unsur Kejati NTB, Kejari se NTB, kemudian dari Polda NTB dan perwakilan Polres.  Hadir juga auditor  BPK, BPKP, serta Inspektorat se-NTB. Hadir sebagai penyaji utama Inspektur Jenderal kementrian Dalam Negeri Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak.

Dalam Rakorwarda tersebut, Gubernur NTB meminta kepada seluruh tim pengawas untuk dapat memperkuat sinergi serta mengedepankan pencegahan dalam kasus korupsi. Sebab tidak semua kesalahan adalah tindak pidana, tetapi lebih pada kesalahan administrasi. Alasan lain disampaikan gubernur, Inspektorat baik di tingkat provinsi dan kabupaten serta kota tidak lepas dari sifat individu yang tidak sepenuhnya rasional.

Baca juga:  BPKP Audit 11 Kasus Korupsi

‘’Sehingga dalam upaya pengawasan harus lebih mengedepankan kebijaksanaan dan solusi daripada mencari-cari kesalahan,’’ sarannya.

Ditegaskannya, tugas Inspektorat bukan untuk mencari kesalahan, tapi menangkap sinyal awal peluang tindak pidana korupsi sehingga dapat mencegah korupsi lebih dini.

Inspektur Jenderal Kementrian Dalam Negeri Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak juga meminta agar PKS yang telah disepakati agar dalam pelaksanaannya lebih efektif dan terkoordinasi. Kesepakatan dimaksud terkait penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi, baik  tingkat Pemprov, kabupaten/kota se NTB.

Karena esensi Rakorwarda menurut dia, tentunya dapat memperkuat koordinasi yang telah dijalankan, sejak PKS ditandatangani tahun 2014 lalu. ‘’Koordinasi ini penting karena dengan koordinasi inilah penegakkan hukum di daerah bisa berjalan dengan baik,’’ tandasnya.

Tumpak Haposan juga mengutip isi pidato Presiden  RI H. Joko Widodo dalam rapat akbar bersama seluruh Gubernur, Kajati, Kapolda  di Sentul Bogor beberapa waktu lalu. Bahwa peran APIP ambil bagian dalam deteksi dini tindak pidana korupsi.

Baca juga:  Kerjasama APIP – APH Perlu Dievaluasi

‘’Apa yang harus dilakukan? Bangun sistemnya, buat aplikasinya yang memudahkan masyarakat untuk memberikan laporan kasus korupsi. Setelah itu, sampaikan perkembangannya ke masyarakat lagi,’’ tegasnya.

Berkaitan dengan APH, didorong membangun sistem yang memudahkan koordinasi, termasuk dalam penanganan laporan masyarakat. Sehingga apa yang dilaporkan kepada APH dan diteruskan ke APIP, dapat disampaikan ke masyarakat setiap perkembangannya.

Hadir sebagai pembicara dalam Rakor itu, Kajati NTB diwakili koordinator  pada Pidsus Lutfi Akbar, SH.,MH dan dari Polda NTB Kompol I Gusti Putu  Suarnaya, SH dari Bidang Dumas.

Sementara Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si dalam Rakor tersebut menyinggung soal koordinasi dengan APIP dan APH. Khususnya di tingkat daerah. Implementasi PKS belum efektif, karena banyak penanganan perkara bersumber dari laporan masyarakat langsung ditindaklanjuti APH tanpa diawali koordinasi dengan APIP.

Ibnu Salim berharap, ada kesamaan persepsi dengan jajaran Kepolisian dan Kejaksaan dalam konteks kesepakatan bersama tersebut. Karena bagaimana pun juga, kesepakatan tidak saja dibuat antara Gubernur NTB, Kapolda NTB dan Kajati, tapi  mulai dari tingkat pusat, yakni Mendagri, Kapolri dan Kajagung.

‘’Ini semestinya jadi kesepakatan bersama untuk dipatuhi dalam bentuk koordinasi setiap penanganan perkara yang bersumber dari  laporan masyarakat,’’ ajaknya. (r/ars/*)