Pembayaran Lahan Proyek ‘’By Pass’’ LIA-KEK Dititip di Pengadilan

Azhar (Suara NTB/dok)

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Pembayaran lahan warga terdampak proyek pembangunan jalan by pass LIA – KEK Mandalika akan dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini, Balai Jalan Nasional sedang melakukan revisi anggaran pembebasan lahan, karena jumlah kebutuhannya bertambah dari Rp147 miliar menjadi Rp380 miliar.

Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM mengatakan, sebagian besar pemilik lahan sudah setuju dengan harga lahan sesuai appraisal. Azhar menyebut kurang dari 10 persen warga pemilik lahan yang masih tidak setuju dengan harga pembebasan lahan sesuai hasil appraisal.

‘’Warga yang belum setuju sebagian kecil, kurang dari 10 persen. Kalau tak menerima maka uangnya bisa dititip di pengadilan dan itu sebagian kecil saja,’’ kata Azhar dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 26 November 2019 siang.

Azhar mengatakan sesuai ketentuan, apabila 75 persen warga setuju dengan harga lahan appraisal, maka dapat dilakukan pembayaran. Sedangkan sisanya yang tidak setuju, pembayarannya dapat dititip lewat Pengadilan. Sebenarnya, kata Azhar, pembayaran lahan sudah siap dilakukan. Namun dengan adanya revisi akibat kebutuhannya yang naik dua kali lipat sehingga kemungkinan pekan depan baru dapat dilakukan pembayaran.

Rencananya, proyek jalan by pass LIA-KEK Mandalika akan segera dilelang pada Desember atau Januari mendatang. Proyek strategis nasional untuk mendukung event MotoGP Mandalika 2021 ini akan dibagi menjadi empat paket. Supaya pengerjaannya dapat tuntas Desember 2020.

Sebelumnya, puluhan perwakilan warga pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan jalur by pass LIA-KEK Mandalika, berharap pemerintah pusat membuka ruang negosiasi harga pembebasan lahan. Warga berharap pemerintah tidak mematok harga sesuai hasil penilaian tim apraisal, karena dinilai terlalu rendah.

Hal itu disampaikan warga tiga desa terdampak pembangunan jalur by pass LIA-KEK Mandalika, masing-masing Desa Ketara, Sengkol dan Segala Anyar, dari saat mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng, Kamis,  21 November 2019.

Dari hasil tim apraisal, harga lahan milik warga pada kisaran antara Rp 25 juta sampai Rp30 juta per are. Harga tersebut jauh di bawah harga yang diharapkan oleh warga. Paling tidak pada angka Rp60 juta per are.

Menurut Amaq Nurul, warga sebenarnya tidak ada niatan untuk menjual lahan miliknya tersebut. Selain karena memang kebanyakan lahan merupakan peninggalan keluarga. Lahan tersebut juga memiliki nilai sejarah sendiri bagi pemiliknya. Kalau pun terpaksa harus menjual, maka itu hanya kepada keluarga dan tidak mau kepada orang lain.

“Tapi karena ini demi kepentingan umum, maka warga bersedia menjual lahannya. Itu sebagai bentuk dukungan warga terhadap program pemerintah pusat yang akan membangun jalan. Apalagi itu masuk program nasional demi mendukung berbagai program pembangunan di kawasan  Mandalika,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, MT menyebutkan jumlah warga pemilik lahan yang dibebaskan tanahnya sebanyak 639 orang. Proyek jalan by pass tersebut melintasi lima desa sepanjang 17 km.

Sahdan mengatakan, tim appraisal sudah menyelesaikan tugasnya. Sehingga pembayaran lahan akan segera dilakukan. Jalan penghubung dari bandara ke Sirkuit Mandalika ini panjangnya sekitar 17 km. Rencananya akan dibangun jalan empat jalur dan delapan lajur. (nas)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.