Kerjasama APIP – APH Perlu Dievaluasi

Tumpak Haposan Simanjuntak (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) harus dievaluasi. Dalam perjalanannya belum efektif. Setiap penanganan perkara yang didasarkan pengaduan masyarakat, tidak melalui proses audit Inspektorat sebagai APIP.

Setidaknya itu yang jadi bahan evaluasi Inspektur Jenderal Kemendagri Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA saat rapat koordinasi pengawas daerah (Rakorwasda) Inspektorat Provinsi NTB di Mataram, Selasa, 26 November 2019.

Dalam PKS yang dibuat November 2018 lalu itu, disepakati antara petinggi APIP dan APH, dari pusat hingga daerah. Antara Mendagri, Kapolri, Kajagung, kemudian ditindaklanjuti kerjasama Gubernur, Kapolda dan Kajati, termasuk semua kepala daerah.

Isinya, apapun pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, akan dikoordinasikan lebih awal dengan APIP. Setelah dilakukan audit, ditindaklanjuti dengan rekomendasi pidana atau administrasi.

‘’Dalam konteks kerjasama APIP dan APH ini, tidak semua pengaduan itu pidana. Ada yang hanya terbukti administrasi, itu yang diselesaikan ditingkat APIP,’’ kata Iirjen Kemendagri,  Tumpak Haposan Simanjuntak.

Baca juga:  Pemprov NTB Siap Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Soal Program Wajar 12 Tahun

Sama halnya ketika ada penyelewengan yang berkaitan dengan pekerjaan fisik. Secara kasat mata masyarakat melihat ada indikasi penyimpangan pada spesifikasi yang seharusnya 100 meter, hanya dibangun 80 meter. Laporan masyarakat ini pun harus dikoordinasikan dengan APIP, kemudian direkomendasikan pidana kepada APH.

Lantas kenapa masih kurang koordinasi antara APIP dengan APH?  Diakuinya,  kedua pihak masih jalan sendiri sendiri. APH bekerja dengan kewenangannya menindaklanjuti laporan masyarakat. Bisa jadi, lanjut dia, APIP yang kurang progresif menindaklanjuti kerjasama tersebut agar satu persepsi dengan APH.

Tapi tidak dipungkirinya, APH juga punya kemampuan berbeda beda untuk menerjemahkan PKS tersebut, sehingga ada yang langsung menindaklanjuti tanpa ada koordinasi dengan Inspektorat.

Atas evaluasi ini, Irjen Kemendagri meminta agar dibuatkan “rumah bersama” antara APIP dengan APH sebagai ruang koordinasi. Karena minimnya koordinasi bisa menjadi masalah kurang kuatnya koordinasi antara kedua pihak dalam menjalankan PKS tersebut. Sehingga dilihatnya masih berjalan dengan kewenangan masing masing.

Baca juga:  Nilai Kerugian Tak Jauh dari Hasil Audit

‘’Sebenarnya PKS itu dasarnya adalah regulasi, ada Undang Undangya.  PKS justru acuan regulasi, bukan kekurangan regulasi, tapi sebenarnya dalam implementasi kurang efektif,’’ jelasnya.

Sekretariat bersama ini bisa jadi tempat berkoordinasi untuk mengurai kebuntuan menterjemahkan PKS tersebut.

Esensi dari PKS tersebut ditegaskannya sebagai upaya mendorong efektivitas pembangunan. Sebab semua pengaduan tidak harus diproses pidana,  karena bisa jadi hanya pelanggaran administrasi.

Diistilahkannya sebagai prinsip penerapan hukum atas pelanggaran administrasi oleh penyelenggara negara.  Kecuali, ditemukan mensrea atau niat jahat oleh penyelenggara pemerintah yang berimplikasi terjadi kerugian negara. ‘’Maka, dalam hal ini, prinsip dalam tindak pidana harus ditegakkan,’’ tegasnya. (ars)