Temuan KPK, Setiap Tahun Rp24 Miliar Hilang di Trawangan

Gili Trawangan (Suara NTB/ist)

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Salah satu temuan serius pada pengelolaan aset Pemprov NTB adalah lahan di Gili Trawangan. Dari lahan seluas 65 hektar terletak di Desa Gili Indah, Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (KLU) itu, Pemda kehilangan pemasukan Rp24 miliar per tahun.

Temuan KPK itu setelah dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev) bersama Asdatun Kejati NTB beberapa waktu lalu. Selain Monev, tim supervisi melakukan peninjauan kembali terhadap kontrak Pemprov NTB dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) atas pengelolaan objek wisata di Gili Trawangan.

‘’Diketahui jangka waktu kontrak tersebut selama 70 tahun dan sedang didalami apakah ada wanprestasi dalam pengelolaan tersebut atau tidak,’’ kata juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis diterima Suara NTB akhir pekan kemarin.

Polemik seputar aset yang dikelola GTI ini menjadi salah satu fokus tim KPK di NTB. Sebab nilai aset yang dikuasi sangat besar dengan pendapatan signifikan. Hasil peninjauan dan penilaian ulang atas objek pajak oleh Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara pada tahun 2018 untuk luas lahan sebesar 65 hektare yang dikuasai PT GTI nilainya fantastis.

“Hasil perhitungan itu, nilainya sekitar Rp 2,3 triliun,” sebut Febri Diansyah. Nilai aset yang hilang ini menurutnya harus segera diselamatkan, karena bagaimana pun juga menjadi kerugian besar daerah NTB jika terus berlarut.

Dia berharap, dari hasil koordinasi tersebut, upaya penyelamatan dan pemanfaatan aset tersebut dapat berjalan secara efektif.

Selain nilai pajak Rp 2,3 triliun, potensi pendapatan daerah Pemprov yang bisa dioptimalkan, yaitu dari investasi masyarakat yang sudah melakukan kegiatan usaha di lokasi tersebut, yakni sebesar Rp24 miliar per tahun. Karena hasil klarifikasi tim KPK, pengusaha yang meraup untung di atas lahan tersebut tidak disetorkan ke kas daerah.

Selain soal GTI, sumber optimalisasi pendapatan asli daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya juga terus didorong KPK. Salah satunya dari penerimaan pajak daerah secara elektronik melalui pemasangan alat perekam transaksi keuangan. Ditemukan KPK, tidak ada pungutan maksimal kepada sejumlah wajib pungut (Wapu) pajak pelaku usaha hotel, restoran, parkir, serta tempat hiburan untuk item kegiatan tersebut.

Dijelaskan, hingga pertengahan November 2019 telah terpasang 47 dari target 100 alat rekam pajak elektronik di Pemkot Mataram. Ibukota Provinsi NTB ini menjadi pilot project. Pemasangan alat rekam pajak online ini bekerja sama dengan Bank NTB Syariah selaku Bank Pembangunan Daerah. Dari 47 alat yang sudah terpasang, sebanyak 29 Wapu sudah melalui proses pengolahan data (profiling).

‘’Kami berharap koordinasi antara Bank NTB Syariah dengan Pemda dapat terus ditingkatkan untuk mendorong komitmen semua pihak termasuk Wapu pelaku usaha pada sektor hotel, restoran, parkir dan tempat hiburan untuk memenuhi kewajiban pajaknya,’’ ujarnya.

Kembali ke pembahasan soal aset GTI, bagaimana reaksi Pemprov NTB? Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah  mengaku, persoalan aset yang sudah jadi temuan KPK itu sedang dalam pembahasan serius. Akan dikaji sisi baik dan buruk jika diambil keputusan pencabutan HGU untuk PT GTI pada pengelolaan lahan di sana.

Apalagi  berkaitan dengan masyarakat yang sudah membangun usaha bertahun tahun di atas lahan tersebut.

‘’Kita ingin ini bisa selesai, tapi  tanpa harus membuat gaduh. Kasihan pedagang dan pengusaha di sana. Apalgi daerah kita pariwisata yang sangat sensitif dengan kegaduhan,” ujarnya menjawab Suara NTB. Soal sikap tegas untuk mencabut HGU PT GTI? ‘’Ya, nanti kita lihat,’’ pungkasnya. (ars)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.