Soal Aset di Gili Trawangan, KPK Rekomendasikan Putus Kontrak

Zainul Islam (Suara NTB/dok)

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – KPK merekomendasikan pemutusan kontrak kerja sama pemanfaatan aset senilai Rp2,3 triliun di Gili Trawangan. Kerja sama pemanfaatan aset daerah seluas 65 hektare tersebut dinilai sudah pantas diputus kontraknya lantaran PT. Gili Trawangan Indah (GTI) yang menjadi mitra Pemda tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian.

‘’Karena selama ini PT.GTI masih belum ada aktivitas. Pembangunan cottage dan fasilitas lainnya tidak ada sampai hari ini terealisasi. Jadi KPK juga sama dengan kita melalui putus kontrak. Dalam rapat itu, seperti itulah penyelesaiannya. Karena salah satu dasar hukumnya adalah PT.GTI tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian. Secara umum seperti itu hasil rekomendasi yang diberikan,’’ ungkap Plt Kepala BPKAD NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 24 November 2019.

Meskipun kerja sama itu sudah layak diputus kontraknya. Namun, kata Zainul, Pemprov masih memberikan kesempatan kepada PT.GTI dalam  waktu secepat-cepatnya  segera melakukan aktivitas dan jangan bertele-tele. Dalam pertemuan terakhir belum lama ini, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc meminta persoalan aset yang dikeloa PT. GTI itu selesai dalam dua minggu.

“Pak Gubernur memberikan ruang kepada PT.GTI untuk melanjutkan tapi dalam jangka waktu yang secepat-cepatnya. Kalau tidak, diputus saja,” ungkapnya.

Ditanya respons PT. GTI untuk segera menyelesaikan persoalan aset tersebut, Zainul mengaku susah menggambarkannya. Pasalnya, mereka mau beraktivitas apabila lokasi tersebut sudah clear. Padahal, kata Zainul, mereka yang punya kewajiban.

Karena izin pengelolaan aset daerah itu masih berada di PT. GTI. Ia menegaskan, Pemprov mendukung apa yang dilakukan GTI untuk segera memanfaatkan lahan tersebut. “Karena izin itu masih ada di GTI. Mestinya mereka bertindak,” katanya.

Ratusan masyarakat memasuki dan memanfaatkan lahan tersebut, kata Zainul akibat ditelantarkan bertahun-tahun. Bahkan pernah dilakukan penertiban, tetapi GTI membiarkannya tetap kosong tak dimanfaatkan. “Akhirnya masyarakat masuk lagi,” terangnya.

Aset tanah milik daerah yang berada di Gili Trawangan seluas 65 hektare dengan nilai Rp2,3 triliun. Aset milik Pemprov tersebut dikerjasamakan dengan PT. GTI  sesuai  perjanjian kontrak produksi Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov per tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp 22,5 juta. (nas)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.