Kampanye Libatkan Tokoh Agama

Hj. Hartina - Andi Pramaria (Suara NTB/ars)

Advertisement

Perambahan hutan menjadi permasalahan kompleks. Di satu sisi, masyarakat menebang pohon untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Di sisi lain, bencana alam seperti longsor dan banjir bandang sewaktu-waktu mengintai jika hal ini dibiarkan. Menyikapi itu, diperlukan kampanye bersama para pimpinan daerah, dengan melibatkan tuan guru.

Upaya penyelematan hutan dengan melibatkan tokoh agama, disampaikan Asisten III Setda NTB, Ir. Hj. Hartina, MM. Menurutnya, hal ini pernah dilakukan oleh Pemprov NTB di Hutan Sekaroh, Kabupaten Lombok Timur.

Kala itu, TGH. Sibawaih dilibatkan mengingatkan masyarakat di lingkar hutan agar tidak menebang hutan. Rupanya langkah itu dinilai cukup efektif mengingatkan masyarakat. “Kampanye itu perlu melibatkan tuan guru,’’ kata Hartina.

Kampanye penyelamatan hutan perlu diinisiasi oleh Pemprov NTB bersama para kepala daerah di kabupaten/kota. Bila perlu, bupati mengeluarkan surat edaran seperti yang dilakukan oleh Bupati Bima. Kampanye ini bisa menjadi pintu masuk untuk menyusun analisis lingkungan yang mengarah pada program strategis.

Hartina mencontohkan, pembangunan infrastruktur air harus menyertakan anggaran untuk menanam pohon di pinggirannya. Langkah itu sebagai bagian dari mencegah sedimentasi di bendungan dan saluran irigasi.

‘’Kita pasangkan (pohon) dari bagian pembangunan dam harus ada bagian rehabilitasi untuk di wilayah catchment-nya,’’ terangnya.

Maraknya perambahan hutan juga tidak terlepas dari hilangnya kearifan lokal di masyarakat. Dia ingat bahwa dulu, kearifan lokal masyarakat masih tinggi. Sikap kegotongroyongan sangat tinggi untuk menjaga hutan.

Hartina mendorong agar rehabilitasi hutan menggunakan teknologi seperti dilakukan oleh PT. Sadana Arif Nusa di Kabupaten Lombok Timur. Dengan penggunaan teknologi penanaman, dalam setahun pohon bisa tumbuh hingga mencapai tiga meter. Teknologi yang diterapkan perusahaan tembakau itu dengan penggunaan gel yang menyediakan air bagi akar pohon. Pasokan air melalui gel ini bertahan selama enam bulan pada musim kemarau.

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si menyampaikan, degradasi hutan mulai terjadi sejak tahun 1999-2000. Dia mengingat, dulunya kawasan Kapenta begitu gelapnya, dengan pohon jati yang tumbuh berkat program reboisasi yang dilakukan pemerintah.

Kondisi ini mulai berubah di tahun 2000 dan tidak ada lagi penanganan sampai saat ini. Kala itu, pemerintah mencari solusi dengan menyerahkan pengelolaan hutan ke masyarakat. Tetapi masyarakat rupanya tidak mempunyai kemampuan mengelola hutan.

Andi juga menyinggung bagaimana perubahan di Kawasan Tambora. Sebelum ditetapkan sebagai Taman Nasional, kawasan hutan Tambora perubahannya sangat sedikit. Artinya, sejak dulu, kawasan Tambora memang memiliki karakteristik lahan seperti sekarang. Dan, ini juga tak terlepas dari efek letusan Gunung Tambora.

“Ketinggian 1.000 meter ke atas pohon tidak ada lagi. Karena tuntutan dari pohon seperti itu,” terangnya.

Kasus serupa juga di Taman Nasional Gunung Rinjani dari dulu ketinggian di atas 1.400 meter dari puncak merupakan lahan terbuka. Kondisi ini tidak mengalami perubahan dan ini harus dijaga. Andi mengingat penetapan Tambora sebagai taman nasional melalui proses penelitian. Dalam penelitian itu diuraikan bahwa Tambora sangat bagus dan tidak kalah seperti hutan di Afrika.

Penetapan Tambora sebagai taman nasional dengan catatan tidak boleh ada tananam resort. Tambora ditetapkan dengan ciri khas padang savananya. Padang savana ini harus dipertahankan. Jika berubah, maka nilai ekologisnya akan berubah lagi. Oleh karena itu, dengan kondisi hutan terbuka tidak bisa direboisasi.

Andi menggambarkan, gempa di tahun 2018 membuat jalur pendakian di kawasan ini harus digeser. Untuk mencari jalur baru diperlukan pesawat perintis untuk mencari jalur alternatif. ‘’Untuk mereview ke belakang kalau boleh ada dasar penetapannya,” tambahnya.

Andi berharap, pengelolaan lahan pertanian dititikberatkan pada peningkatan produksinya dan bukan perluasan lahan. Artinya, ekstensifikasi perlu dilakukan oleh masyarakat. Misalnya, 1 hektar menghasilkan 1 ton dan tahun depan menghasilkan 3 ton dan terus meningkat. Dengan demikian, hutan tidak perlu menjadi korban.

Pemerintah setidaknya perlu kembali seperti program pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri dengan menindaklanjuti ke kabupaten segera memberi nafas pada hutan dengan menghentikan aktivitas sifatnya eksploitatif. (cem)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.