Anggaran Minim dan Personel Terbatas Jadi Kendala

Dedy Asriady - Lalu Saladin Jufri - Muhammad Saad - Ari Subiantoro (Suara NTB/ars)

Advertisement

KEPALA BKSDA NTB, Ir. Ari Subiantoro, M.P mengutarakan, saat ini, luas hutan di NTB mencapai 1,1 juta hektar. Sedangkan kawasan konservasinya kurang lebih hanya ada 170 ribu hektar saja. “Keadaannya memang tinggal itu, kawasan yang terjaga,” ujarnya.

Menurut Ari Subiantoro, kawasan konservasi yang dikelola pihaknya, antara lain 11 Taman Wisata Alam (TWA), 5 Kawasan Cagar Alam dan 1 Taman Burung. Sebanyak 17 kawasan itu, menurutnya betul-betul terjaga oleh balai konservasi SDA NTB. Di NTB, BKSDA memiliki tiga seksi. Pertama di Lombok, kedua di Sumbawa dan seksi ketiga di Bima.

Dari luas kawasan yang dikelola BKSDA, yang sempat terganggu oleh penguasaan kawasan tanpa izin sekitar 4000 hektar. ‘’Itu di Pulau Moyo, Bangko-bangko, dan satu lagi di Tanjung Tampa. Tapi sekarang sudah terjaga dengan baik,’’ imbuhnya.

Selain mengelola kawasan konservasi, BKSDA NTB juga mengelola tanaman dan satwa liar. Untuk keperluan ini, pihaknya bekerjasama dengan TNI, kepolisian dan para pemangku kepentingan terkait. ‘’Tahun ini ada (sekitar) 2000 satwa liar yang kami lepas kembali di alam bebas,” imbuh Ari.

Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dan Taman Nasional Gunung Tambora memiliki potensi yang besar. Namun, kerusakan alam di dua kawasan ini membuat potensi tersebut sulit dikembangkan.

Kepala Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Dedy Asriady, S.Si, M.P, menjelaskan persoalan yang dihadapi TNGR. Salah satunya ialah kebakaran hutan. Dikatakan Dedy yang mulai bertugas sejak 14 Oktober 2019 itu, tahun 2019 ini luas kawasan TNGR yang terbakar merupakan yang terbesar sejak 2015 lalu.

‘’Kebakaran di Gunung Rinjani menurut data setiap tahun terjadi. Khusus tahun ini luasan terdampak 5.600 hektar. Kejadian yang lumayan besar setelah tahun 2015 yang lalu,’’ sebut Dedy.

Lebih jauh dikatakan, potensi Gunung Rinjani sebagai jantung Lombok sangat luar biasa besar. Terdapat sekitar 1.700 masyarakat sekitar kawasan yang bergantung hidup dari kawasan ini. Misalnya dengan menjadi porter dan pemandu wisatawan. Dengan adanya kebakaran hutan, tentu saja aktivitas pendakian akan terhenti. Hal itu berarti menghentikan sementara mata pencarian mereka.

‘’Akibat dari kebakaran tersebut kami harus terpaksa menutup pintu pendakian, namun setelah seminggu kemudian kami buka. 1.700 masyarakat yang terlibat dan mendapatkan akses kesejahteraan dalam bentuk pemberian jasa porter dan guide,’’ ungkapnya.

Selain itu, pekerjaan rumah yang harus dipikirkan bersama juga ialah terkait dengan air dan sampah di sekitar kawasan. Untuk diketahui, air di jalur pendakian setelah gempa itu ada yang hilang, berpindah dan mata air menjadi kecil. Sedangkan penanganan sampah yang dilakukan juga belum maksimal.

‘’Menurut saya PR Gunung Rinjani tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak. Contoh sampah harus berkoordinasi dengan OPD terkait,’’ sebutnya.

Sementara itu, Pemprov NTB telah menetapkan kawasan Tambora sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan di Pulau Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Berdasarkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013 – tahun 2028, kawasan Tambora menjadi satu kesatuan destinasi dengan Teluk Saleh dan Pulau Moyo dikenal dengan sebutan Samota.

Kasi Balai Taman Nasional Tambora, Muhammad Saad, menyebut TNT punya segudang potensi. Namun potensi berbagai varietas unggulan yang bisa menyedot wisatawan tersebut terancam dengan ulah tangan jahil manusia. Seperti adanya perambahan hutan, pembalakan liar, kebakaran hutan dan lain sebagainya.

Fenomena pembalakan liar menjadi perhatian serius pihaknya. Setiap saat selalu jadi atensi. Pembalakan liar dilakukan oleh masyarakat penduduk sekitar kawasan Tambora. Akibatnya, kawasan yang memiliki luas 71 ribu hektar ini dalam keadaan terancam.

‘’Banyak hal yang kita alami di sana pelanggaran-pelanggaran itu terutama pembalakan liar, perambahan hutan, pembakaran hutan dan perburuan liar. Pembalakan liar ini dilakukan masyarakat sekitar kawasan itu daerah penyangga,’’ ujar Saad.

Dijelaskan, masyarakat banyak melakukan pencurian kayu di kawasan Hutan Tambora. Minimnya tenaga yang dimiliki mengakibatkan kontrol terhadap upaya perambahan hutan secara ilegal ini tidak maksimal dilakukan. Di samping rendahnya anggaran yang diberikan terhadap pengelola kawasan itu.

‘’Kami sendiri ada 11 orang menjaga kawasan hutan itu. Walaupun kami tetap lakukan patroli gabungan dari TNI-Polri dengan keterbatasan anggaran,’’ jelasnya.

Perambahan hutan ini jelasnya, dilakukan masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Termasuk juga kebakaran hutan dilakukan oleh masyarakat secara tidak sengaja pada saat mareka mencari madu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

‘’Ada yang mencari madu itu harus memakai asap, jadi kadang-kadang kelalaian mereka, api tertinggal. Begitu juga dia lakukan perburuan liar dengan cara menebang hutan terlebih dahulu,’’ tutur Saad.

Pihaknya menegaskan sudah banyak para pelaku pembalakan maupun pembakaran hutan di kawasan itu yang ditangkap. Namun dalam prosesnya selalu mempertimbangkan asas kemanusiaan saja. Sehingga pihaknya hanya melakukan pembinaan yang berujung tidak ada efek jera terhadap pelaku.

‘’Banyak yang sudah kita tangkap, namun banyak masyarakat yang sudah pintar. Kita dihadang, kita punya mobil dirusak. Kita lakukan penangkapan lagi lagi kita pikir kemanusiaannya saja.  Kita hanya lakukan pembinaan saja di kantor polisi. Di sana kita harus berkomitmen untuk menjaga kawasan Tambora ini. Harapan kami ke depan mudah-mudahan kita sepakat agar taman Tambora ini bisa lestari,’’ sambungnya.

Sementara itu, Kepala KPH Rinjani Timur, Lalu Saladin Jufri menyampaikan, KPH Rinjani Timur mengelola hutan seluas 37.068 hektar. Yang terdiri atas hutan lindung sekitar 3.200 hektar lebih dan hutan produksi 5.500 hektar. Hal yang dilakukan kawasan hutan lindungan maupun hutan produksi adalah mendorong kiat-kiat dari berbagai pihak memanfaatkan hutan dengan pelestarian dan skema kegiatan sosial.

KPH Rinjani Timur telah bersepakat dengan Pemda Kabupaten Lombok Timur. Kesepakatan ini yang perkuat dengan perjanjian kerjasama antara Gubernur  NTB kala itu, TGH. M. Zainul Majdi dengan Penjabat Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik. Kala itu, diinisiasi pengelola wisata di Sembalun, Suela di Desa Perigi dan Bumdes di Desa Sekaroh memanfaatkan hutan Sekaroh.

Pemanfaatan hutan juga dioptimalkan oleh Dinas Pariwisata Lombok Timur yang berkontribusi membangun wisata melalui programnya guna menunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

“Banyak program diinisiasi untuk memanfaatkan hutan produksi,” katanya.

Terkait rehabilitasi lahan kritis, Jufri mengakui pihaknya kewalahan dengan maraknya pembakaran hutan. Dengan situasi di sebelah utara dan timur Lombok Timur adalah lahan savana yang mudah terbakar. Saat kebakaran, pihaknya bersama TNGR bersusah payah memadamkan api. Tercatat hingga pertengahan bulan November lahan terbakar seluas 1.114,5 hektar.

Untuk penanganan lahan terbakar, Lombok Timur telah menginisiasi dengan OPD terkait membentuk tim yang terdiri TNI, Kepolisian, TNGR dan BPBD. ‘’Untuk penanganan kebakaran hutan sudah ada tim yang dibentuk oleh Pemkab Lombok Timur,’’ terangnya.

Jufri menambahkan, di tahun 2019 kawasan hutan telah direhabilitasi hampir 300 hektar. Sumber anggarannya berasal dari APBD dan bantuan program dari PT.AMNT melalui program DAS. Diperkirakan, per hektar lahan yang telah direhabilitasi ditanami sekitar 1.104 pohon. Artinya, jika 300 hektar pohon yang telah ditanam sekitar 3.330 batang. Untuk pemeliharaan hutan itu sendiri diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp 3 miliar.

Untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat, KPH Rinjani Timur menerapkan melalui tiga strata. Yakni,  pendapatan harian atau mingguan, penanaman buah musiman seperti kopi dan durian alpukat yang memang mungkin banyak diminati oleh masyarakat kawasan sekitar hutan. Serta, menanam kayu sebagai pelindung air untuk mencegah erosi.

Namun demikian, ia memiliki kekhawatiran terutama di kawasan Sambelia. Tiga tahun sekali biasanya terjadi banjir bandang. Periode bencana ini diantisipasi bekerjasama dengan PT. Sadana Arif Nusa melakukan penutupan lahan. Penutupan lahan di wilayah HTI dan tapal hutan lindungan sudah terbentuk.

‘’Kita menerpakan LHL seluas 150 hektar berasal dari pengelolaan TNI 50 hektar dan 100 hektar dari komunitas. Selain itu, kita juga menjalin kerjasama untuk mewujudkan NTB bebas sampah,’’demikian katanya.  (nas/dys/cem)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.