TNI-Polri Kompak Jaga Hutan NTB

Endarwan Yansori - Hery Indra Cahyono (Suara NTB/ars)

Advertisement

PENANGANAN untuk masalah kehutanan, khususnya illegal logging atau pembalakan liar, mendapat perhatian khusus dari aparat penegak hukum. Hal tersebut ditunjukkan dengan sinergi yang terus dibangun oleh TNI dan Polri.

Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda NTB, Kompol Hery Indra Cahyono, menerangkan, pihaknya selama ini terus membangun sinergi baik dengan TNI maupun stakeholder terkait seperti BPBD dan lain-lain untuk mengimbangi kerusakan hutan.

‘’Kami dan TNI tentunya akan mendukung mengawal hutan Indonesia, khususnya di NTB, mewujudkan hutan yang asri dan lestari (sesuai visi Gubernur-Wakil Gubernur saat ini),’’ ujar Hery Indra .

Menurutnya, hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 terkait pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, dan pemberian pelayanan serta pengayoman dan perlindungan bagi masyarakat.

Dari beberapa laporan yang ditangani oleh pihak kepolisian, ada dua jenis masalah terkait kondisi hutan. Antara lain pembalakan liar dan kebakaran hutan. Selain itu, ada juga perambahan hutan yang belakangan marak terjadi di NTB khususnya untuk kebutuhan alih-fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian.

Beberapa kasus telah ditangani dengan penahanan beberapa oknum. ‘’TNI-Polri dan Dinas Kehutanan tidak henti-hentinya melakukan penegakkan hukum (untuk) pelaku illegal logging maupun perambahan hutan,’’ ujar Hery.

Operasi gabungan yang kerap dilakukan untuk menyelesaikan kasus terkait masalah hutan. Walaupun begitu, diakui Hery kondisi di lapangan seringkali tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sehingga penanganan kasus seringkali terkesan alot. ‘’Memang itu tantangan kita di lapangan. Polri dan TNI akan lebih semangat untuk mengatasi kegiatan yang merusak hutan ini,’’ ujarnya.

Penindakan disebut bukan cara yang efektif. Mengingat ketika satu tersangka ditangkap, maka tersangka lainnya akan muncul atau kasus-kasus kambuhan yang pelakunya adalah orang yang sama. Hal tersebut sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. ‘’Saya berharap ke depan kita mungkin sering melakukan penindakan secara terpadu,’’ sarannya.

Masalah kehutanan saat ini juga ditegaskan menjadi atensi dari Polda NTB. Dicontohkannya, seperti patroli langsung oleh Kapolda NTB, Irjen Pol. Nana Sudjana, untuk melihat kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Lombok Timur beberapa waktu lalu.

‘’Beliau langsung berhenti ketika melihat masyarakat membakar sampah di tengah sawah, dan di pinggirnya ada kawasan hutan yang sudah kering (vegetasinya). Pak Kapolda sendiri berhenti dan langsung mematikan api itu,’’ ujar Hery.

Terkait masalah-masalah kehutanan, Hery menerangkan perlunya perhatian dan kesadaran dari seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk menjaga hutan. Untuk itu, pihaknya akan terus mendukung kegiatan reboisasi dan penegakan hukum yang diperlukan.

Selain penindakan, upaya pencegahan dengan membantu petugas kehutanan disebut merupakan langkah konkret untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Pasalnya, di NTB saat ini untuk per sekian ribu hektare luas hutan hanya ditugaskan 11 orang petugas. Keterbatasan tersebut membutuhkan program dan strategi khusus untuk penerapan agar hutan NTB menjadi hijau kembali.

Senada dengan itu, Kepala Staf Korem (Kasrem) 162/WB, Letnan Kol. Inf. Endarwan Yansori, menerangkan bahwa TNI bersama dengan Polri dalam perannya membantu penanganan kerusakan hutan sejauh ini telah berupaya maksimal. ‘’Sebagaimana rekan kepolisian, baik di bidang pencegahan illegal logging maupun pencegahan Karhutla tetap kita lakukan,’’ ujarnya.

Dicontohkan Yansori, seperti kesigapan TNI dan Polri dalam melakukan penanganan kasus Karhutla di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa beberapa waktu lalu. Di mana kedua pihak sama-sama mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk segera melakukan pemadaman sehingga mencegah meluasnya wilayah sebaran api.

Selain itu, untuk kasus pembalakan liar, Korem 162/WB secara teknis telah melimpahkan penanganannya kepada jajaran Kodim di masing-masing wilayah. Setiap kasus kemudian dilaporkan ke Korem 162/WB untuk dikoordinasikan.

Yansori menerangkan bahwa untuk langkah-langkah terpadu di daerah, para pemangku kepentingan yang bertugas menangani kasus kehutanan dapat berkoordinasi dengan Dandim di setiap wilayah. ‘’Sehinga terwujud langkah-langkah yang terpadu, terintegrasi dan kompak di lapangan,’’ pungkasnya. (bay)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.