Hutan Rusak, Masa Depan Kita dan Kampanye Tak Biasa

H.Agus Talino - Hendra Ahyadi - TGH. Hasanain Juaini - Zulkieflimansyah (Suara NTB/ars)

Advertisement

Kondisi hutan di NTB sangat memprihatinkan. Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, luas lahan kritis mencapai 680.620 hektare. Di mana, 230 ribu hektare lahan kritis tersebut berada di dalam kawasan hutan.

DARI jumlah tersebut, seluas 96.238 hektare kawasan hutan yang benar-benar gundul seperti lapangan bola. Puluhan hektare kawasan hutan yang menjadi lahan terbuka itu akibat alih fungsi lahan atau perambahan yang dilakukan masyarakat untuk tanaman semusim, seperti jagung, padi, pisang dan lainnya.

Alih fungsi lahan ini bukan hanya menjadi ancaman terjadinya bencana, seperti kekeringan dan banjir bandang ketika musim hujan tiba. Tetapi juga, bendungan yang sudah dibangun dengan biaya triliunan rupiah terancam tak berfungsi.

Misalnya, Bendungan Mila di Kabupaten Dompu. Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I memprediksi umur bendungan akan singkat. BWS memperkirakan bendungan tersebut hanya mampu beroperasi di bawah 10 tahun, karena kondisi hutan di daerah hulu yang beralih fungsi menjadi lahan tanaman jagung.

Menyikapi persoalan ini, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc memerintahkan agar dilakukan kampanye total. Gubernur mengatakan, perlunya kampanye masif dengan cara tak biasa agar masyarakat tergugah hatinya untuk ikut menjaga kelestarian hutan NTB.

‘’Jadi memang total campaign-nya agak masif dan dibuat cara kampanye yang tidak biasa,’’ kata gubernur pada Diskusi Terbatas Harian Suara NTB dengan tema ‘’Apa Kabar Hutan NTB?’’ yang digelar di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Kamis, 21 November 2019.

Selain gubernur, diskusi juga dihadiri oleh para pemangku kepentingan lainnya. Mereka antara lain, Tokoh Peraih Penghargaan Kalpataru, TGH. Hasanain Juaini, Kepala BWS Nusa Tenggara I, Dr. Hendra Ahyadi MT, Kadis LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M.Si, Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH. Kemudian Kepala BKSDA NTB, Ir. Ari Subiantoro, M.P, Kasubdit IV Ditereskrim Polda NTB, Hery Indra Cahyono, SH, S.IK, MH. Kasrem 162/WB, Letnan Kol.Inf. Endarwan Yansori, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Dedy Asriady, S.Si, M.P. Kasi Balai Taman Nasional Tambora, Muhammad Saad, KPH Rinjani Timur, Lalu Saladin Jufri, SP, M.Si, Direktur Walhi NTB, Murdhani, SH. Hadir pula dua birokrat yang pernah menjabat Kepala LHK NTB, Ir. Andi Pramaria, M. Si dan Ir. Hj. Hartina, MM.

Gubernur mengatakan, NTB mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Kementerian LHK dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menghijaukan kembali Pulau Lombok dan Sumbawa. Untuk itu, ia meminta agar dibuat rencana aksi (action plan) sesegera mungkin dan terukur.

Jangan sampai kesempatan atau dukungan penuh dari pemerintah pusat disia-siakan. Sosialisasi mengenai kampanye menghijaukan NTB perlu segera dilakukan ke kabupaten/kota. ‘’Saya kira harus segera bergerak,’’ katanya.

Gubernur mengatakan, sangat disayangkan apabila infrastruktur bendungan yang sudah dibangun dengan biaya triliunan, tidak bisa berfungsi akibat alih fungsi kawasan hutan yang cukup marak. Pemda sudah bersusah payah mendatangkan proyek pembangunan bendungan ke NTB.

Namun, gara-gara kerusakan kawasan hutan atau daerah hulu, hanya bisa digunakan dalam waktu singkat. Orang nomor satu di NTB ini menegaskan semua kawasan hutan tidak boleh lagi ditanami jagung. Menurut gubernur, provinsi tidak mungkin bergerak sendiri. Sehingga perlu juga dukungan dan kesadaran dari pimpinan daerah setempat.

‘’Sekarang kita larang dulu bahwa tidak boleh tanah (hutan) kita ditanami jagung. Kalau tidak dilarang, bendungannya tidak bisa kepakai, (sementara) normalisasi biayanya mahal,’’ katanya.

Gubernur menambahkan, sangat disayangkan Bendungan Tanju dan Mila yang dibiayai dengan dana triliunan rupiah tak bisa beroperasi lama karena kerusakan di daerah hulu. Untuk itu, gubernur meminta Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M. Si untuk membuat program khusus terkait masalah kehutanan.

‘’Ini bukan hanya masalah fisik. Kampanyenya juga supaya masyarakat digugah. Karena ini multidimensional,’’ imbuhnya.

Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini mengatakan, ia sempat mendengar juga bahwa produksi jagung dapat ditingkatkan apabila pohon-pohon yang berada di sekitarnya ditebang. Kampanye seperti ini, menurut Dr. Zul juga berkontribusi terhadap rusaknya kawasan hutan.

Terkait dengan upaya menjaga kelestarian hutan, Dr. Zul mengatakan ada opsi menarik yang ditawarkan mengenai emisi karbon. Masyarakat yang menjaga kelestarian hutan, diberikan uang Rp1 juta per hektare.

Yang penting masyarakat merawat atau menjaga hutan. Maka dia akan diberikan uang Rp1 juta per hektare. ‘’Mungkin lebih gampang kampanyenya begitu. Semakin banyak hutan dijaga. Saya ditawarkan begitu sama teman-teman,’’ ujarnya.

Jika hal itu bisa dikonkretkan, maka dampaknya akan dahsyat. Masyarakat menjaga hutan dan hutan tetap lestari. Ditegaskan, perhatian Pemprov terhadap kerusakan hutan di NTB sangat serius. Karena salah satu visi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menjadikan NTB Asri dan Lestari.

NTB Asri aktualisasinya pada keindahan kabupaten/kota dengan adanya taman-taman yang indah. Supaya masyarakat betah dan bahagia berada di dalamnya. Kemudian NTB  Lestari maksudnya agar hutan pulih dan menjadi hijau kembali.

‘’Dan kami sudah berkoordinasi dengan Menteri LHK, dalam waktu dekat ini punya program bersama dalam menghijaukan NTB. BNPB sudah dukung, Kementerian LHK sudah mendukung,’’ ucap Dr. Zul.

Bahkan, gubernur mengaku diperintahkan langsung Presiden Jokowi untuk melakukan normalisasi sungai. Untuk normalisasi sungai membutuhkan dana mencapai triliunan rupiah. Agar tak terjadi sedimentasi di sungai dan bendungan, maka perusakan hutan dan lahan harus segera dihentikan. Untuk itu, penghijauan kembali harus segera dilaksanakan.

Dr. Zul mengatakan, pernah datang ke salah satu kabupaten di NTB untuk melakukan reboisasi bersama Kepala Dinas LHK. Ia mengaku kaget, karena ternyata lahan yang ditanami jagung oleh masyarakat bukan lahan milik. Tetapi lahan yang masuk kawasan hutan atau lahan negara.

‘’Betapa masyarakat meratakan itu untuk jagung semua terutama di Pulau Sumbawa. Saya kira di Pulau Lombok juga, dahsyat sekali. Sampai habis pohon-pohonnya,’’ katanya.

Upaya melakukan reboisasi atau penghijauan ternyata setiap tahun dilaksanakan. Tetapi tahun depannya, masyarakat kembali membakar lahan untuk tanaman jagung. Menurut Dr. Zul, pengembangan pertanian dengan drip irrigation (irigasi tetes) dapat menjadi solusi. Dengan drip irrigation, ia optimis NTB akan kembali hijau.

Pasalnya, dengan drip irrigation, lahan yang tadinya gersang bisa ditanami jagung tiga kali setahun. Produktivitasnya juga meningkat. Sehingga, penanaman jagung tidak perlu lagi mengorbankan hutan. ‘’Kalau ada drip irrigation, saya yakin akan menghijaukan NTB dalam waktu tidak terlampaui lama kita wujudkan,’’ ujarnya yakin.

Gubernur mengapresiasi Pondok Pesantren (Ponpes) yang mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan. Ia berharap SMK Kehutanan diperbanyak di NTB. Pasalnya, ia melihat siswa-siswi SMK Kehutanan memiliki militansi yang kuat menjaga hutan.

Fungsi Bendungan Terancam

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Dr. Hendra Ahyadi, MT mengatakan, pihaknya menjadi korban dari maraknya alih fungsi lahan hutan di NTB. Karena alih fungsi lahan di daerah hulu mengancam infrastruktur bendungan yang telah dibangun.

‘’Salah satu infrastruktur yang kita bangun, contohnya Bendungan Mila paling ekstrem. Kami perkirakan di bawah 10 tahun, Bendungan Mila sudah tidak berfungsi,’’ ungkapnya.

Hendra mengatakan Bendungan Tanju dan Mila di Kabupaten Dompu diperkirakan hanya beroperasi di bawah 10 tahun. Karena sedimentasi di bendungan akibat rusaknya daerah hulu.

‘’Lahan di samping genangan sudah beralih fungsi. Bahkan sampai hulu, saya lihat, sudah tak ada lagi tutupan lahannya, jagung semua. Kami bisa bayangkan bagaimana kami bisa mengatur lagi infrastruktur yang ada,’’ katanya.

Ia menyebut biaya untuk pembangunan Bendungan Tanju dan Mila hampir Rp1 triliun. Pihaknya sangat menyayangkan kondisi yang ada saat ini. ‘’Bagaimana kita mengusulkan infrastruktur yang lain. Sementara infrastruktur yang ada saja tidak bisa,’’ imbuhnya.

Hendra menjelaskan, dari sisi potensi air yang ada di Pulau Lombok dan Sumbawa sebenarnya berlebih. Sehingga, sebenarnya tidak ada sungai yang kering di musim kemarau.

‘’Artinya, potensi yang ada harus kita kelola dengan infrastruktur air yang bisa untuk memenuhi itu. Seharusnya tidak ada masalah dari sisi potensi. Secara potensi wilayah sungai Lombok dan Sumbawa tidak ada kekeringan,’’ jelasnya.

Pada bulan-bulan tertentu ketersediaannya minus dari kebutuhan. Artinya, gap pembangunan infrastruktur sumber daya air untuk bisa mengelola air itu memang masih kurang.

‘’Ini yang terus kami upayakan bagaimana mengelola air itu dengan infrastruktur yang ada. Dengan segala keterbatasan yang kita punya. Kenapa kita bangun infrastruktur bendungan, embung, itu filosofinya bagaimana kita mengelola potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan,’’ tandasnya.

Beralih ke Pengolahan

Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Haramain, TGH. Hasanain Juaini, menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan solusi-solusi kreatif untuk menyelesaikan masalah yang meliputi kondisi hutan NTB saat ini. Dengan begitu, maka masalah sosial dan kelestarian alam dapat berjalan dengan selaras.

Diterangkan Hasanain , setidaknya ada tiga prinsip yang dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yaitu kreativitas, pencarian solusi berbasis kepercayaan agama, dan keseriusan. Terkait kreativitas, dicontohkan Hasanain seperti pengintegrasian program penanaman pohon dengan seluruh lembaga pendidikan yang ada di NTB.

Hal tersebut pernah dilakukannya bersama dengan 3000 santri di Pondok Pesantren Nurul Haramain, di mana masing-masing santri menanam tiga pohon.

‘’Dalam setengah jam, 9.000 batang pohon tertanam. Itu baru satu pondok pesantren, bagaimana kalau semuanya,’’ ujarnya.

Dengan mewajibkan setiap sekolah di NTB untuk menanam paling tidak 1.000 batang, maka pemerintah dapat menanam kembali jutaan bibit dalam waktu singkat. Hal tersebut akan mengurangi kebutuhan dana operasional sekaligus mengefektifkan proses untuk mencapai hasil yang sama.

Selain itu, integrasi dengan program Green Mosque (masjid asri) yang sempat diinisasi pemerintah pusat juga dapat menjadi bagian dari solusi kreatif untuk masalah hutan. ‘’Program itu bisa saja dibibitkan di tingkatan pendidikan, dan diletakkan di setiap masjid untuk disalurkan ke jemaah. Nanti mereka yang tanam,’’ ujarnya.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah juga perlu memfasilitasi pengadaan mesin dan industrialisasi. Pasalnya, aspek sosial-ekonomi juga memegang peran penting dalam penyelesaian masalah hutan di NTB.

Dengan menyediakan mesin dan industri, Hasanain menerangkan bahwa pemerintah dapat mendorong agar masyarakat mengolah hasil produksi hutan sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dibandingkan dengan pengembangan komoditas jagung yang sedang marak saat ini, pengolahan hasil hutan disebut dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar jika difasilitasi pemerintah.

Dicontohkan seperti pengolahan jahe menjadi shampo yang saat ini tengah dikembangkan di London, Inggris. Untuk satu botol kecil, produk tersebut dapat dijual dengan harga mencapai Rp300 ribu. ‘’Mereka tidak punya jahe. Inggris mengimpor dari Indonesia, kenapa kita tidak kembangkan saja di sini,’’ ujar Hasanain.

Selain kreativitas, solusi berbasis kepercayaan agama juga disebut cukup penting. Dengan begitu, masyarakat diharapkan dapat menaati aturan yang diberikan dengan pendekataan keagamaan. Di mana dalam setiap agama, disebut menganjurkan untuk memperlakukan alam dengan baik dan tidak melakukan eksploitasi.

Untuk beberapa program yang telah dicanangkan pemerintah, Hasanain juga menegaskan diperlukan keseriusan. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat serius memunculkan usaha-usaha baik produksi maupun pengolahan hasil hutan sebagai bukti dari keseriusan tersebut. ‘’Kita kadang banyak program hebat, tapi kita dari dinas tidak serius,’’ ujarnya.

Seluruh hal tersebut disebutnya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan tanpa merusak alam. Dengan tingkat keberhasilan penanaman pohon kembali kurang dari 20 persen, seluruh pihak perlu benar-benar memikirkan solusi yang paling efektif. Salah satunya seperti program rehabilitasi sungai yang saat ini tengah dikembangkan di Pondok Pesantren Nurul Haramain.

Dalam program tersebut Hasanain menerangkan pihaknya tengah mencoba merehabilitasi aliran sungai sepanjang 700 meter yang ada di kawasan pesantren tersebut. Dengan membagi sungai tersebut menjadi 70 kolam untuk pembiakan ikan sepanjang 10 meter, maka setiap kolam diperkirakan dapat menghasilkan setidaknya Rp2.5 juta jika hasil sungai produktif dan baik.

‘’Hitung saja berapa panjang sungai yang baik airnya di NTB. Sementara ini kita belum memanfaatkan itu. Setelah direhabilitasi, sungai (bisa menjadi) pencetak uang yang tidak kalah dari hutan dan laut,’’ pungkasnya.( nas/aan/bay)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.