DPMPD Dukcapil NTB Gelar Bimtek Dorong Terwujudnya Akses Pemanfaatan Data

Kepala DPMPD Dukcapil NTB, Dr. Ashari, SH. MH. (tengah) membuka kegiatan Bimtek di Hotel Golden Palace, Senin, 18 November 2019. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB menggelar kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) dengan tema ‘’Peningkatan Kompetensi Aparatur Dukcapil Bagi Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota’’. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Golden Palace, 18-20 November 2019, tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan untuk pelayanan perekaman dan akses data kependudukan, bukan hanya bagi perorangan, namun juga bagi lembaga.

‘’Dukcapil itu secara kelembagaan sudah bertransformasi. Sekarang pengguna (pelayanan) kami tidak hanya perorarangan. Tapi lembaga pengguna yang dapat menggunakan hak akses data kependudukan untuk mempermudah pelayanan publik mereka,’’ ujar Kasi Informasi Administrasi Kependudukan (Infoduk) DPMPD Dukcapil NTB, Lalu Moh. Tesanatania kepada Suara NTB, Selasa, 19 November 2019 di Mataram.

Diterangkan Tesa, Bimtek tersebut menyangkut Permendagri Nomor 61 Tahun tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-elektronik. ‘’Ini juga untuk mempercepat diberikannya hak akses oleh Direktorat Jenderal Dukcapil,’’ ujarnya.

Baca juga:  Pemprov NTB Validasi Ulang BDT Kemiskinan

Dicontohkan seperti penggunaan data kependudukan oleh bank untuk kebutuhan verifikasi identitas pengguna layanan. Dengan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak Dukcapil, pihak bank tersebut akan diberikan akses untuk membuka data untuk pendampingan basis data.

Hak akses itu sendiri tergantung hasil penilaian dari Dirjen Dukcapil. Mengingat pihak pengguna harus melakuan pengajuan kerjasama, maka beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk itu adalah masuk dalam kriteria pelayanan publik serta jaminan kerahasiaan dan jaringan data yang diberikan.

‘’Sifatnya dari kami permohonan dulu dari lembaga. Kemudian kami melaksanakan perjanjian kerja sama. Persetujuan hak akses akan diberikan oleh Dirjen Dukcapil,’’ ujar Tesa. Kerjasama akses data sendiri akan diberikan sesuai tingkatan pemerintahan. Untuk DPMPD Dukcapil NTB akan diberikan akses bagi SKPD tingkat provinsi, untuk Dukcapil tingkat Kabupaten/Kota akan diberikan akses bagi SKPD tingkat kabupaten/kota atau lembaga hukum yang tidak memiliki status pusat.

Baca juga:  NTB Raih Anugerah Badan Publik Informatif Tahun 2019

Peserta Bimtek sebanyak 40 orang perwakilan dari masing-masing Dukcapil Kabupaten/Kota di NTB. Yaitu petugas pelaksana penandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan dan hak akses data kependudukan seperti NIK dan KTP Elektronik.

Di NTB, masing-masing Dinas Dukcapil telah membuat perjanjian kerjasama dengan sekitar 30 SKPD ataupun lembaga. ‘’Tetapi sampai saat ini hak akses masih belum ada yang mendapatkan dari pusat. Karena harus melihat bahwa Dirjen Dukcapil merevisi 500 sekian kabupaten dari 34 provinsi,’’ ujar Tesa.

Melalui Bimtek itu, Tesa menerangkan pihaknya berusaha mendorong agar pemberian akses untuk pengajuan kerjasama dapat segera diberikan. ‘’Intinya sekarang dengan adanya pelatihan ini, kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan administrasi maupun kesalahan teknis yang selama ini terjadi diharapkan bisa dihilangkan. Sehingga mempercepat adanya persetujuan dari pusat,’’ pungkasnya. (bay/*)