BPBD Kaji Skenario Setelah Transisi Berakhir

Kalak BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik memeriksa bangunan Riko di Gunung Sari, Lombok Barat. (Suara NTB/ist)

PEMPROV NTB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB sedang mengkaji skenario aturan setelah masa transisi rehabilitasi dan rekonstruksi selesai. Pemerintah pusat akan terlibat dalam pembahasan tersebut. Sebab bagaimana pun juga, rumah korban gempa yang belum jadi, harus dituntaskan.

Penjelasan ini disampaikan Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH, sekaligus meluruskan informasi soal perpanjangan masa transisi setelah berakhir tanggal 31 Desember mendatang.  Karena secara aturan, masa transisi rehab rekon sudah berakhir, harus ada kepastian hukum Dana Siap Pakai (DSP) sebelum digunakan lagi. Guna mensiasati itu, perlu skenario lain untuk keberlanjutan pembangunan rumah tahan gempa (RTG) untuk rusak berat, termasuk rusak ringan dan rusak sedang.

“Ini akan ditindaklanjuti terlebih dahulu dengan kajian dan analisis pendukung. Sehingga dengan meminta masukan dari para bupati dan walikota yang daerahnya terdampak,” kata Ahsanul Khalik kepada Suara NTB, Sabtu, 17 November 2019.

Masukan dari Bupati dan Walikota soal kelanjutan pembangunan itu, selanjutnya akan dibawa  dan dibahas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Semua unsur akan terlibat dalam pembahasan yang sama.

Dalam rapat koordinasi dan evaluasi itu akan menghadirkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),  Badan Pemeriksa Keungan (BPK), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk Kantor Sekretariat Presiden dan dipastikan akan dihadirkan Pemerintah Provinsi NTB.

Dalam rapat diperkirakannya akan muncul beberapa opsi. Jika hasil kajian dan Rakor Evaluasi menetapkan perpanjangan, maka akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur tentang perpanjangan masa transisi darurat ke pemulihan.

“Dan secara umum kita NTB memang masih membutuhkan perpanjangan ini karena secara jelas masih ada rumah tahan gempa sedang proses penbangunan fisik,” sebutnya. Sementara masih ada usulan tambahan dari kabupaten/kota terdampak yang jumlah relatif masih banyak.  Baik rumah rusak berat, rusak sedang dan ringan, jumlahnya sekitar 64.204 unit.

Dimana data kerusakan ini sedang diverifikasi oleh Inspektorat Utama (Irtama) BNPB.  Selain itu, LPJ Pokmas yang rumahnya sudah jadi sebanyak 106.000 lebih unit. Saat ini, sudah selesai LPJ  sebanyak 23 ribu unit. Menurutnya, untuk penuntasan ini membutuhkan waktu untuk penuntasan  dalam masa perpanjangan tersebut. “Perpanjangan juga utk mendapatkan kepastian hukum pemakaian DSP,” ujarnya. (ars)