Penyerapan Dana APBN Lambat, Penerbitan Juklak dan Juknis Harus Dipercepat

Irnadi Kusuma (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Penyerapan dana APBN khususnya dekonsentrasi, tugas pembantuan dan desentralisasi di NTB sering menjadi sorotan. Karena penyerapannya yang rendah, meski sudah memasuki semester II 2019.

Pemprov NTB telah  mengumpulkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan desentralisasi untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi.

Pemprov mengatakan terlambatnya penyerapan dana APBN tersebut lantaran ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang terlambat turun atau dilakukan revisi di tengah jalan oleh kementerian/lembaga.

“Karena juklak dan juknis  turun dari pusat terlambat. Itu menjadi salah satu kendala. Itu nanti kita komunikasikan dengan pusat. Makanya kenapa perlu komunikasi antara Sekretariat Daerah, Bappeda dan OPD. Supaya ketika ada informasi keterlambatan, bisa kita ketahui segera penebabnya,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S. STP, ME., dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat, 15 November 2019.

Baca juga:  APBD 2020 Ditetapkan, Banggar DPRD Sumbawa Beri Sejumlah Catatan

Menjelang sebulan berakhirnya tahun anggaran 2019, Irnadi mengatakan rata-rata penyerapan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan desentralisasi OPD Pemprov NTB sudah berada di atas 80 persen. Tahun depan, Pemprov meminta pemerintah pusat atau kementerian/lembaga terkait agar lebih cepat menerbitkan Juklak dan Juknis.

Sehingga dana APBN tersebut dapat dieksekusi lebih awal. “Kadang ada perubahan Juklak dan Juknis di tengah jalan. Sehingga itu mengubah alur,” katanya.

Ke depan, diharapkan sejak mulai perencanaan sampai pelaporan diharapkan daerah dilibatkan. Sehingga, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan desentralisasi tersebut punya efektivitas turut menunjang pencapaian indikator utama RPJMD NTB.

Baca juga:  OPD Penunggak Kerugian Keuangan Daerah Dapat Peringatan

“Data terakhir sudah tak ada  yang nol. Penyerapannya rata-rata sudah bagus. Ada yang sudah 90 persen. Ini tinggal satu bulan, tapi kita optimis serapan anggaran dekon TP akan  maksimal,” kata mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini.

Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB hingga 30 September lalu, serapan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan desentraslisasi di NTB memang masih rendah. Dari pagu dana dekonsentrasi sebesar Rp163 miliar lebih, baru terealisasi sebesar Rp105,5 miliar lebih atau 64,57 persen.

Sedangkan dana tugas pembantuan dari pagu Rp312 miliar lebih, baru terealisasi Rp149,9 miliar atau 47,98 persen. Sementara untuk dana desentralisasi, dari pagu Rp3,7 triliun lebih, baru terealisasi Rp1,7 triliun lebih atau 45,55 persen. (nas)