Atasi Kemiskinan Kota Mataram Dengan Pemerintahan Kolaboratif

Kepala Biro Umum Setda NTB, Drs. H. Fathul Gani, M.Si (duduk, kedua kiri) berfoto bersama peserta diskusi terbatas di Kantor Gubernur NTB, Jumat (15/11) (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) –  Penanggulangan kemiskinan, khususnya di Kota Mataram, menjadi atensi berbagai pihak, termasuk Kepala Biro Umum Setda NTB, Drs. H. Fathul Gani, M.Si, yang saat ini tengah menempuh pendidikan doktoral untuk bidang administrasi. Pasalnya, Kota Mataram disebut menempati posisi sebagai wajah utama jika ingin melihat NTB secara umum.

“Kita tahu Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi. Tentu menjadi pintu gerbang utama yang menjadi cerminan kehidupan masyarakat di NTB secara umum,” ujar Fathul, Jumat , 15 November 2019 ketika menghadiri diskusi terbatas dengan tema Implementasi Kebijakan Penganggulangan Kemiskinan di Kantor Gubernur NTB.

Menurut Fathul, salah satu model yang dapat ditawarkan sebagai solusi adalah dengan pendekatan collaborative governance atau pemerintahan kolaboratif. Yaitu model pengambilan dan implementasi kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram dengan melibatkan berbagai pihak.

Dicontohkan seperti pemberian pendidikan bagi sumber daya manusia (SDM) yang masuk dalam garis kemiskinan, namun menunjukkan semangat dan kemampuan tinggi. “Dari segi pendidikan kita bisa berdayakan sampai menjadi mandiri. Bayangkan ada masyarakat (dalam garis) kemiskinan di perkotaan berprofesi sebagai dokter, betapa menjadi efek yang luar biasa untuk memotivasi masyarakat yang lain,” ujar Fathul.

Walaupun begitu, beberapa kendala yang perlu dihadapi adalah formulasi kebijakan yang saat ini disebut belum dapat menyentuh masyarakat secara luas. Selain itu, ada juga masalah pada mental masyarakat yang dinilai cepat berpuas diri. “Banyak masyarakat miskin di perkotaan yang sudah cukup puas dengan profesinya saat ini. Padahal dapat dilakukan peningkatan,” ujarnya.

Kegiatan diskusi terbatas, ujarnya, merupakan bagian dari penelitian yang tengah dilakukannya untuk memetakan kasus kemiskinan di Kota Mataram. Saat ini, penelitian tersebut telah masuk dalam tahap ketiga dan diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan solusi bagi Pemerintah Kota Mataram untuk menangani masalah tersebut.

Berdasarkan data di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram sendiri jumlah masyarakat miskin di Kota Mataram pada tahun 2018 tercatat sebanyak 42.598. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebanyak 44.295 orang.

Selain itu, tingkat kedalaman kemiskinan juga tidak terlalu jauh, yaitu 1,17% sehingga intervensi pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan diperhitungkan tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar. Hal tersebut disebabkan oleh program-program pemerintah daerah yang telah mendukung berhasilnya penurunan angka kemiskinan.

Turut menghadiri diskusi tersebut Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Bambang Santoso Haryono, menerangkan persoalan kemiskinan memang merupakan persoalan kompleks. Karena itu, penelitian yang dilakukan oleh Fathul merupakan salah satu upaya yang perlu diapresiasi.

“Pak Fathul Gani menerangkan (dalam penelitiannya) banyak kebijakan yang sudah dibuat pemerintah dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Tapi memang masih banyak yang belum dilaksanakan secara riil,” ujar Bambang.

Menurutnya dari kacamata akademik setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan .Yaitu ketepatan penyusunan program dan implementasi dari program itu sendiri. “Kalau kemiskinan belum berhasil diturunkan, artinya kita harus mengecek ulang programnya atau implementasinya, mana yang perlu diperbaiki,” ujarnya.

Selain itu, Bambang juga mengapresiasi keputusan Fathul untuk mengangkat isu kemiskinan di darahnya sendiri sebagai bahan penelitian. Pasalnya, mahasiswa yang juga merupakan anggota birokrasi disebut lebih sering menutup-nutupi masalah yang terjadi di daerahnya. “Tidak banyak mahasiswa dari daerah yang mengakui masalah di daerahnya secara riil,” ujarnya.

Ditegaskan Bambang, untuk mengatasi kemiskinan salah satu komponen utama yang diperlukan adalah data. Melalui penelitian yang dilakukan Fathul, kebutuhan data tersebut diharapkan dapat terakomodir dan menjadi rujukan. “Dari hasil pemaparan (dalam diskusi, red) data kemiskinan (di Kota Mataram) masih simpang-siur, yang mengakibatkan solusi tidak terintegrasi (dengan masalah),” pungkasnya. (bay)