Warga Masih Duduki Hutan Lindung TNGR

Gubuk yang dibangun warga perambah hutan lindung Pesugulan kawasan TNGR di Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba Lotim. (Suara NTB/Balai TNGR)  

Mataram (Suara NTB) – Sedikitnya 200 warga masih bertahan tinggal di hutan lindung di Pesugulan, kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Langkah penertiban beberapa waktu lalu, hasilnya tampaknya belum maksimal.

Untuk penertiban kawasan di Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur ini, Balai TNGR bersama Pemprov NTB akan membawa masalah ini ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Jumlah warga yang menduduki lahan hutan itu terungkap dalam rapat koordinasi penyelesaian masalah Pemanfaatan Kawasan Tanpa Izin (PKTI) di Hutan Pesugulan. Rapat berlangsung  Rabu, 13 November 2019 di ruang rapat Anggrek Kantor Gubernur NTB.

Menurut Kepala Balai TNGR, Dedy Asriady,  disimpulkan dapat rapat tersebut agar semua pihak turun membantu melakukan pendekatan persuasif kepada sekitar 200 warga yang menduduki kawasan hutan. Pendekatan akan melibatkan tim terpadu  yang dipimpin Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi. ‘’Besok rencananya kita akan turun ke lapangan, bertemu dengan tim terpadu,’’ kata Dedy kepada Suara NTB, Kamis (14/11).  Bersamaan dengan itu, tim dari Pemprov NTB juga akan turun ke lapangan berbekal hasil pertemuan Gubernur dengan Menteri LHK.

Ditambahkan Dedy,  kegiatan yang dilakukan tim terpadu untuk menyadarkan masyarakat bahwa tanah yang digarap tersebut merupakan kawasan konservasi TNGR. Upaya represif sebenarnya sudah dilakukan tanggal 17 September lalu, melibatkan 200 personel. Warga yang menduduki lahan itu sudah dikeluarkan secara paksa dari hutan yang sudah berwujud ladang.

Namun belakangan warga kembali ke lokasi, diawali dengan  aksi unjukrasa ibu-ibu dan anak -anak ke lokasi. Menurut Dedy, pihaknya tetap mengupayakan pendekatan persuasif kepada warga, tidak harus dengan cara paksa.

‘’TNGR tetap memperhatikan masyarakat dengan memberikan solusi berupa kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem dengan melibatkan masyarakat perambah,’’ ujar Dedy.

Namun keputusan ini tidak mudah. Tentunya kata dia, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh TNGR. Bagaimanapun juga, lanjutnya, demi menjaga kelangsungan ekosistem kawasan dan keberlanjutan kelestarian generasi, penegakan hukum tetap akan dilakukan seiring dengan sosialisasi.

Sementara  Wakil Bupati Lotim H. Rumaksi sebelumnya mencoba menemukan solusi terbaik penyelesaian masalah klaim lahan Pesugulan atau disebut Jurang Koak 550 warga Desa Bebidas dengan Balai TNGR.  Wakil Bupati akan mendatangi Menteri LHK.  Upaya itu terpaksa ditempuh karena pendekatan  melalui Pemda Lotim  nihil karena terbentur kewenangan, sejak kawasan hutan jadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Balai TNGR sebelumnya mengklaim,  Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.312/MENLHK/SETJEN/PSKL.1/4/2019 Tentang Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I, menjelaskan bahwa Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I yang telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah seluas sekitar 472.981  hektar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan lampiran peta Keputusan tersebut, tidak terdapat hutan adat maupun wilayah indikatif hutan adat di Provinsi NTB. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa wilayah hutan Pesugulan bukan merupakan wilayah hutan adat. (ars)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.