Calo Mengintai Pemburu CPNS

Ilustrasi seleksi CPNS (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Ketatnya kompetisi memperebutkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tak menutup celah praktik percaloan. Ombudsman RI dan Polda NTB sedang mengintai modus pihak pihak yang memanfaatkan momen perekrutan CPNS pusat dan daerah ini.

Kepolisian menginventarisasi peluang tindak pidana rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2020. Pelamar berpeluang menjadi pelaku ataupun korban. Begitu juga dengan oknum pejabat negara yang menasbihkan diri seolah juru selamat. Menawarkan peluang lulus dengan imbal balik rupiah.

Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Kristiaji menegaskan pentingnya kejelian panitia untuk menemukan setiap bentuk kecurangan. “Ini berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam hal pengawasannya,” ucapnya dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Kristiaji

Menurutnya, kepolisian tidak bisa sembarangan turun menindak. Dia menyarankan apabila ditemukan kecurangan pihak panitia memiliki kerelaan untuk melapor ke aparat penegak hukum. Meski demikian, Kristiaji mengungkapkan sejumlah tindak pidana yang berpotensi terjadi dalam rekrutmen abdi negara, baik itu rekrutmen anggota polisi maupun CPNS. Sejumlah tindak pidana itu diatur deliknya di dalam KUHP.

“Misalnya di ranah administrasi, peluangnya pemalsuan surat, baik itu dokumen kependudukan atau bahkan ijazah,” terangnya. Pemalsuan surat diatur deliknya di dalam pasal 263 dan 264 KUHP. Sistem rekrutmen pegawai pemerintah sekarang ini, sambung dia, terhubung dengan Kemendagri dan Kemendikbud. Hal itu untuk keperluan verifikasi dokumen kependudukan dan ijazah.

“Sekarang kan sistemnya terkomputerisasi. Tetapi kita tetap antisipasi celahnya dengan sistem verifikasinya,” terangnya. Sistem tersebut, imbuh dia, menutup celah pihak luar untuk ikut bermain, dalam hal ini calo. Namun, peluang besar justru datang dari internal kepanitian ataupun oknum pejabat pemerintah sendiri.

“Misalnya ada peserta yang memang lulus tapi ada orang lain yang mengaku seolah-olah punya jasa meluluskan. Ini kita bisa identifikasi orang dalam, atau pihak lain yang bisa ikut main,” papar Kristiaji.

Baca juga:  Pendaftaran CPNS NTB Diperpanjang hingga Kamis

Potensi selanjutnya, mark-up nilai yang setiap tahun ditutupi celahnya. Proses rekrutmen sekarang ini memastikan peserta dapat melihat langsung hasil tesnya. Jika ada pihak lain yang mengaku bisa mendongkrak nilai, maka dia mengimbau agar peserta mencurigai modus seperti itu. “Intinya jangan percaya dengan orang yang menawar-nawarkan apalagi kalau harus ada imbalan uang. Begitu juga dengan peserta agar jangan menawarkan pemberian uang,” pungkas Kristiaji.

Belum Jamin Bebas Calo

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan sistem baru yang dimulai sejak tahun 2018 diakui bisa meminimalisir praktik percaloan. Namun tidak seratus persen sistem tersebut bisa menjamin tidak terhindar dari praktik curang tersebut. Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan NTB meminta Panitia Seleksi (Pansel) agar mengikuti Petunjuk Teknis (Juknis) seleksi CPNS. Saat bersamaan, Ombudsman juga akan mengawasi  pelaksanaan seleksi.

Asisten Bidang Penyelesaian Laporan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Ikhwan Imansyah mengatakan, untuk mencegah terjadinya praktik percaloan Pansel Nasional (Panselnas) dan Pansel Daerah (Panselda) wajib mengikuti Juknis seleksi CPNS yang telah dibuat. Termasuk membentuk layanan bagi peserta seleksi CPNS, baik secara online atau dalam jaringan maupun offline atau luar jaringan.

“Agar masyarakat yang membutuhkan informasi atau mau mengadukan terkait persoalan percaloan (bisa mudah mengakses) sehingga percaloan dapat diminimalisir,” katanya. Di samping itu, Ikhwan menyampaikan, peserta seleksi CPNS juga harus aktif mencari informasi yang benar terkait seleksi CPNS. Karena model seleksi saat ini yaitu Computer Assisted Test (CAT) yang akan menilai lulus dan tidak lulus secara elektronik.

Terkait pengalaman seleksi CPNS tahun 2018 lalu, menurut Ikhwan sudah mampu meminimalisir terjadi kecurangan, meskipun tidak seratus persen. Salah satu indikasi dianggap bisa meminimalisir praktik percaloan karena hasil pengumuman langsung diterima setelah selesai menjawab soal di aplikasi CAT. Di samping itu hasilnya secara langsung atau real time menunjukkan peserta memenuhi passing grade atau tidak. Percaloan bisa terjadi kecuali memang sengaja ada oknum yang menipu peserta mengatasnamakan Panselnas atau Panselda.

Baca juga:  Pendaftaran CPNS Kejaksaan Diperpanjang

Dari catatan Ombudsman RI Perwakilan NTB untuk seleksi CPNS tahun 2018 tidak menemukan atau mendapatkan laporan terkait praktik percaloan.  Namun ada beberapa laporan seperti kekeliruan panitia menyeleksi STR formasi bidan, penetapan putra daerah setempat untuk formasi tenaga kesehatan dalam Permenpan, dan gangguan server (pelanden) pada saat ujian.

Asisten Bidang Penyelesaian Laporan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Ikhwan Imansyah

Buka Posko Pengaduan

Pada tahun 2019 ini, Ikhwan mengatakan Ombudsman RI Perwakilan NTB akan membuka posko pelayanan pengaduan seleksi CPNS. Selain itu pihaknya akan turun langsung mengawasi pelaksanaan CPNS ke lokasi ujian setiap harinya. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, menegaskan pihaknya akan tetap memantau proses seleksi CPNS. Saat ini Ombudsman tengah mempelajari aturan dan mekanisme seleksi CPNS.

“Kami lagi pelajari semuanya sehingga kami bisa menentukan mekanisme apa yang paling bagus dalam pengawasannya. Intinya kami tetap mengadakan pengawasan seperti tahun tahun sebelumnya,” katanya. Terkait percaloan, menurut Adhar sudah mulai dilakukan beberapa tahun belakangan, antara lain melalui CAT atau tes berbasis komputer dan lainnya. Upaya itu sudah mulai menunjukkan dampak yang bagus untuk meminimalisir peluang untuk memanipulasi proses dan hasil proses. “Kita sekarang tinggal melihat mekanisme lanjutan seperti apa,” katanya.

Adhar menekankan, Ombudsman nantinya akan aktif melakukan pengawasan dengan cara mendatangi tempat ujian, selain juga menerima laporan dari masyarakat. “Sebelum mengontrol kami harus melihat dulu mekanisme yang akan dilakukan, tentu saja kami membuka ruang kepada publik melapor jika memiliki bukti kuat ada pelanggaran,” ujarnya. (why/ron)