Korban Membongkar Cara Kerja Calo CPNS

Dua pelamar CPNSD sedang mengisi blangko permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Mataram. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mulai tahun 2018 lalu, sistem seleksi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah dinilai semakin baik, dengan diterapkannya sistem Computer Assisted Test (CAT). Dengan sistem CAT tersebut, praktik kecurangan dalam perekrutan pegawai negeri tersebut hampir tidak punya jalan.

Namun demikian, meskipun sistem rekrutmen CPNS tersebut telah sangat ketat dan transparan, akan tetapi praktik jasa percaloan masih tetap saja bergentayangan dengan menawarkan jasa untuk bisa lulus menjadi abdi negara tersebut. Mereka menyasar para pelamar untuk menawarkan kelulusan dengan syarat bersedia untuk membayar biaya pengurusan kelulusan yang sudah ditentukan nominalnya.

Penelusuran Suara NTB menemukan praktik percaloan itu di Lombok Timur dan Kabupaten Dompu, terjadi pada proses rekrutmen tahun sebelumnya yang bisa jadi pelajaran masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Salah satu modus yang paling banyak digunakan yakni dengan menjual oknum pejabat tertentu, yang bisa memutuskan untuk kelulusan.

Pengakuan salah satu pelamar CPNS tahun 2018 lalu asal Dompu. Sumber  yang tidak ingin identitasnya dipublikasikan itu, kepada Suara NTB mengatakan dirinya sempat mendapat tawaran dari salah satu oknum pejabat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menyediakan uang dengan jumlah yang cukup banyak jika mau diluluskan menjadi CPNS.

“Lewat paman saya, dia minta saya menyediakan uang Rp80 juta untuk bisa lolos jadi PNS. Paman ini disuruh sama orang juga di BKD. Saya ndak tau siapa orangnya, tapi penjelasan dari paman, katanya pejabat BKD ini juga masih orang ketiga,” ungkap sumber tersebut.

Korban akhirnya lolos seleksi tahap pertama, menyisakan dua orang pelamar. Dari dua orang peserta tersebut kemudian akan kembali bersaing lagi untuk menentukan siapa salah satu diantara mereka yang lulus dan diterima menjadi PNS.

Baca juga:  Pemda Loteng dan Sumbawa Diburu Pelamar CPNS

“Karena tesnya ndak ada biaya, ya udah saya ikut tes dengan usaha sendiri saja. Setelah tes saya ternyata lolos dengan urutan kedua, urutan pertama orang asal  Bima. Setelah pengumuman akhir kelulusan, ternyata saya tidak lulus, karena memang hanya satu orang yang dibutuhkan pada saat itu,” tuturnya.

Pada saat itu dirinya sempat mempertimbangkan tawaran oknum tersebut untuk bersedia menyediakan uang dalam jumlah yang sedah ditentukan, demi bisa lulus sebagai CPNS. Namun setelah melakukan diskusi dengan pihak keluarga, dirinya tidak sanggup untuk menyediakan uang dalam jumlah Rp80 juta tersebut, karena bagi dirinya uang tersebut sangat besar. Ia mengukur kemampuannya, tidak akan akan mempu untuk mencari uang sebanyak itu.

Sehingga akhirnya dia pasrah dan memutuskan untuk tidak menyerahkan uang yang diminta dengan risiko tidak lulus. “Saya tidak tahu bagaimana teknis permainan mereka untuk bisa meluluskan orang, apakah harus memberi nomor tes atau bagaimana ketika saya mampu menyediakan uang Rp 80 juta. Tapi karena saat ditawari itu saya langsung bilang tidak sanggup,” ungkap Guru honorer di salah satu SMP di Dompu ini.

Pengakuan korban praktik percaloan kelulusan CPNS juga datang dari Lombok Timur, yakni salah satu Desa di wilayah kecamatan Jerowaru. Sumber yang juga tidak bersedia disebutkan identitasnya itu juga menuturkan bahwa dirinya sempat sampai mengeluarkan biaya, meskipun masih dalam jumlah yang relatif kecil kepada sang calo yang menjanjikan bisa meluluskan anaknya untuk bisa menjadi CPNS.

Baca juga:  Pendaftaran CPNS NTB Diperpanjang hingga Kamis

Dengan harapan yang tinggi supaya anaknya bisa lulus sebagai CPNS, ia sanggup untuk memenuhi permintaan sang calo yang juga diketahui merupakan salah satu oknum pegawai di lingkungan instansi vertikal yang ada di NTB. Dia menawarkan jasa bisa meluluskan CPNS tapi dengan biaya sebesar Rp120 juta. Pembayaran akan dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan secara resmi lulus dari seleksi CPNS.

“Perjanjiannya begitu, dibayar dua kali, setengah sebelum lulus, dan setengahnya lagi setelah lulus dilunasi. Tapi ternyata anak kita tidak lulus. Karena tidak lulus ya saya minta kembali uang yang saya sudah berikan itu,” tuturnya kepada Suara NTB.

Namun bak ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, gagal jadi CPNS, uang tidak kembali. Sampai saat ini uang muka yang sudah diserahkan sebesar Rp 60 juta itu belum bisa dikembalikan sepenuhnya. Belum lagi ia mengaku sangat malu dengan warga di lingkungannya yang mengetahui kegagalan anaknya menjadi CPNS meskipun sudah membayar.

“Dia berjanji bersedia mengembalikan uang itu, tapi katanya harus dicicil, tinggal separuhnya lagi sih yang belum dikembalikan. Ya kita tidak bisa berbuat banyak, mau kita tagih keras juga tidak enak,” ujarnya pasrah. Dalam perjanjian dengan oknum pejabat itu, penyerahan uang itu disertai bukti fisik berupa sekitar tiga kwitansi bermaterai 6000 masing-masing nominalnya Rp7 juta, Rp10 juta dan Rp20 juta untuk pembayaran pengusulan CPNS 2019.

Dalam kasus ini, oknum pegawai tersebut masih memiliki niat baik untuk mengembalikan uang yang sudah diterimanya itu terhadap korban. Namun apabila dikembalikan, korban akan membawa kasus ini ke proses hukum. (ndi)