Lima Program Strategis NTB Ditetapkan Jadi Program Nasional

Wedha Magma Ardhi (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP mengatakan, lima program dari delapan usulan program strategis daerah Provinsi NTB telah diakomodir dan disetujui menjadi program pembangunan strategis nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Kelima program itu, merupakan program penopang percepatan pembangunan di NTB. Diantaranya pembangunan infrastruktur untuk konektivitas dan aksesibitas wilayah serta pariwisata dan pembangunan SDM  unggul agar terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Ditemui usai memimpin rapat pemantapan bahan usulan RPJMN 2020-2024 di Mataram, Senin, 11 November 2019, Ardi menegaskan kepastian disetujuinya lima program strategis NTB ke dalam RPJMN tersebut, diperolehnya berdasarkan keputusan Kementerian Bappenas beberapa waktu lalu, setelah sebelumnya dilakukan pembahasan dan kajian yang cukup panjang.

Menurut, Ardhi kelima usulan program itu, pertama, pembangunan smelter dan industri turunannya di Kabupaten Sumbawa Barat. Pembangunan smelter disetujui, kata Ardi karena program tersebut termasuk dalam 19 kawasan prioritas nasional. Sementara beragam industri turunannya, masih akan dibahas lebih lanjut.

Kedua, usulan pembangunan konektivitas Pulau Sumbawa terhadap Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Mandalika dan Labuhan Bajo. Menurutnya, Usulan konektivitas ini didasarkan pertimbangan besarnya potensi dan sumber daya yang perlu dikembangkan di kawasan itu. Termasuk salah satunya Pulau Sumbawa memiliki cagar biosfer dunia, dan juga potensi wisata bahari yang kaya akan keindahan laut dan alamnya.

Baca juga:  Kontraktor Kena Denda, Pengerjaan Proyek Irigasi Rp2.5 Miliar Molor

‘’Kita tahu di Sumbawa terdapat cagar biosfer dan kawasan Samota sehingga betul-betul dapat dipastikan konektivitasnya. Ini bagian yang kita perjuangkan,’’ ujarnya.

Ketiga, pembangunan jalan nasional lintas Pulau Sumbawa (ruas jalan Pototano-Sape) juga ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional. Meskipun diterima, lanjut Ardhi, namun pembangunannya akan lebih diprioritaskan pada ruas jalan menuju kawasan Samota. Pasalnya, kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Gunung Tambora merupakan kawasan yang jadi prioritas pemerintah daerah untuk dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus setelah KEK Mandalika Lombok.

‘’Selain Samota, ruas jalan yang diprioritaskan yaitu ruas jalan menuju Pelabuhan Aibari Sumbawa,’’ terang Ardi.

Keempat, adalah  pengembangan KEK Mandalika dari sisi SDM-nya juga diterima dan ditetapkan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Sehingga usulan peningkatan SDM ini sudah terakomodir dalam badan pengembangan keahlian dan stakeholder lainnya.

Baca juga:  Pemkot akan Beli Mesin Penyedot Pasir

Kemudian usulan pemerintah NTB yang terakhir yang masuk dalam program pembangunan nasional adalah, pengembangan Geopark Rinjani dan Tambora. Dua gunung kebanggaan masyarakat NTB ini merupakan ikon utama dalam semua  ikon wisatanya. ‘’Infrastruktur pendukung dan berbagai macam fasilitas pendukung lainnya menjadi direktif pemerintah pusat,’’ katanya.

Di samping lima usulan yang disetujui, Ardi juga menjelaskan tiga usulan yang tidak atau belum disetujui sebagai program nasional  dalam RPJMN 2020-2024. Pertama, rencana pembangunan Global Hub Bandar Kayangan. Meski belum masuk dalam RPJMN, namun pengembangan tetap dilakukan oleh Pemda NTB dan kementerian terkait dalam hal pembangunan infrastruktur pendukung. Sedangkan pengembangan aspek bisnisnya diarahkan kepada peran investor atau pihak swasta.

Usulan kedua adalah, pembangunan jalan by pass Lembar-Mataram-Labuan Lombok yang masih menunggu hasil finalisasi kajian Integrated Tourism Masterplan (ITMP). ‘’Artinya pemerintah masih menunggu progres perkembangan berbagai pariwisata di Pulau Lombok,’’ jelasnya.

Kemudian usulan terakhir yang belum disetujui menjadi program RPJMN adalah terkait percepatan perizinan Oil Storage dan kilang minyak. Belum ditetapkannya menjadi program nasional, terang Ardi karena masih dianggap lebih tepat dikembangkan melalui pelibatan peran swasta. (r)