Jembatan Nasional Sembalun Masuk Fase Kontrak Kritis

Progres pekerjaan jembatan Longken, Sembalun Lombok Timur yang mengalami keterlambatan pekerjaan. (Suara NTB/ist)  

Mataram (Suara NTB) – Hasil rapat pembuktian keterlambatan atau Show Cause Meeting (SCM) pada proyek jembatan nasional Longken, Sembalun, Lombok Timur sesuai dugaan awal.  Pekerjaan proyek senilai Rp36 miliar ini masuk fase kontrak kritis sehingga semakin beralasan diputus kontrak akibat pekerjaan yang semakin mengalami keterlambatan.

Pada kegiatan SCM bersama Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kontraktor pelaksana PT. AMB beberapa waktu lalu mengungkap besarnya deviasi (minus) pekerjaan. ‘’Pada rapat kemarin, deviasinya semakin besar. Mencapai 54 persen. Ini sudah masuk fase kontrak kritis,’’ kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH didampingi Kasi TP4D Erwin Indrapraja, SH.,MH, Senin, 11 November 2019.

Baca juga:  Proyek Monumen Mataram Metro Dievaluasi

Kontrak kritis menurut Dedi Irawan, fase di mana terjadi keterlambatan pekerjaan oleh rekanan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Maka pihaknya menyarankan kepada PPK untuk segera mengambil sikap.

‘’Kontrak kritis ini kondisi apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis,’’ tandasnya.

Erwin menambahkan, bisa dipastikan di lapangan tidak ada progres pekerjaan jembatan Longken Sembalun, karena deviasi  semakin besar.  Pada saat pelaksanaan beberapa bulan lalu, deviasi awalnya hanya 20 persen, terus berkembang menjadi 40 persen dan kini tembus hingga 54 persen. Kesimpulan pihaknya, pekerjaan proyek bersumber dari Satker Pelaksanaan Jalan  Nasional Wilayah I Provinsi NTB tidak bisa mengejar penyelesaian hingga Desember 2019.

Baca juga:  MWP Kembali Berpotensi Mangkrak

Bagaimana dengan ancaman pemutusan kontrak yang berulangkali disampaikan? Menurutnya, sudah diambang pemutusan kontrak. Namun harus melalui proses pengecekan ke lapangan untuk mencocokkan hasil SCM dengan kondisi riil. ‘’Saya ndak mau bicara soal progres lapangan, karena harus mengecek ke lokasi dulu baru bisa menilai sebesar apa keterlambatannya,’’ tandasnya.

Tapi sejak awal pihaknya sudah merekomendasikan kepada PPK agar dilakukan pemutusan kontrak kepada PT. AMB selaku pelaksana proyek. Namun  keputusan berpulang pada sikap PPK sebagai pemegang kuasa pada kontrak. Posisi pihaknya dalam proyek ini bagian dari upaya pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.  (ars)