Sejak 2016, Temuan BPK untuk APBD NTB Capai Rp14 Miliar

Ibnu Salim (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pengelolaan ABPD NTB selama tiga tahun sejak 2016, 2017 dan 2018, jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akumulasi temuan kerugian daerah mencapai Rp14 miliar.  Namun dari jumlah itu sudah dipulihkan sebesar Rp11 miliar.

Tiga tahun temuan BPK itu berkaitan dengan sejumlah item. Seperti kelebihan penggunaan dana perjalanan dinas dan akomodasi. Kemudian kelebihan pembayaran kepada rekanan, denda keterlambatan pekerjaan yang belum dipulihkan serta temuan lainnya.

Temuan itu kemudian diserahkan kepada Inspektorat untuk dilakukan pemulihan. Berdasarkan data Inspektorat Provinsi NTB, pemulihan temuan periode 2016, 2017 dan 2018 itu, termasuk di dalamnya belanja modal.

Rinciannya, Rp14.643.817.191 jadi akumulasi temuan. Kemudian berhasil dipulihkan  Rp11.755.015.417. Sehingga masih tersisa Rp2.888.801.773.

Baca juga:  OPD Penunggak Kerugian Keuangan Daerah Dapat Peringatan

‘’Berkat kerja keras tim kami, pemulihan cukup besar, Rp11 miliar. Artinya sudah mencapai 90 persen lebih. Sisanya sedang kita upayakan penagihan di sisa tahun ini,’’ jelas Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim, SH, M.Si, Kamis, 7 November 2019.

Ibnu Salim juga

memuji sikap kooperatif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang jadi objek temuan. Mereka secara sadar menyelesaikan pembayaran kerugian daerah setelah diinformasikan.

‘’Ada yang akan menyelesaikannya di APBD 2020 nanti.  Kita sangat hargai upaya mereka menyelesaikan temuan itu,’’ ujarnya.

Dalam catatannya, temuan itu terbagi dalam beberapa segmen. Untuk temuan lama, sudah diserahkan ke Jaksa Pengancara Negara (JPN) pada Bidang Datun Kejati NTB. Temuan itu untuk data lawas BPK sejak tahun 2003.

Baca juga:  Gubernur NTB Terima DIPA dan TKDD dari Presiden

Memang diakui cukup sulit untuk menagih tunggakan kerugian negara, apalagi sudah banyak pejabat, pegawai dan staf terkait dengan temuan itu sudah pensiun. Sehingga sesuai aturan, pihaknya membuat kesimpulan ada temuan yang tidak bisa dilakukan penagihan dengan alasan dibenarkan aturan. Sehingga tunggakan itu akan dilakukan pemutihan.

‘’Sudah kita kumpulkan, nilainya sekitar Rp1 miliar lebih yang tidak bisa dituntaskan dengan alasan sah. Seperti penunggak meninggal dunia,  sama sekali tidak punya uang dan aset. Sehingga dengan pertimbangan kemanusiaan,  kita minta persetujuan BPK untuk pemutihan,’’ tegasnya. (ars)